Jaswar Koto, ‘Man of the Match’ dalam Sidang Sengketa Pilpres 2019 di MK

Jaswar Koto, dalam sidang sengketa Pilpres 2019 di MK. (foto: ist/palontaraq)

Jaswar Koto, dalam sidang sengketa Pilpres 2019 di MK. (foto: ist/palontaraq)

Laporan: Etta Adil

PALONTARAQ.ID, JAKARTA – Nama Jaswar Koto mencuat setelah menjadi saksi ahli yang dihadirkan kubu tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga dalam sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (20/6/2019) dinihari.

Di laman Google Trends Indonesia, Kamis (20/6/2019) sore, Jaswar Koto menempati posisi pertama sebagai keyword (kata kunci) yang paling banyak dicari. Nama ini sedang dicari banyak warganet di mesin pencarian (search engine) Google. Praktis, tak hanya di internet, penampilan dan pemaparan Jaswar Koto yang mengesankan tersebut menjadikan dirinya ‘man of the match’ dalam sidang sengketa Pilpres 2019 .

Dalam sidang MK itu, Jaswar Koto menjelaskan soal situng milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menurutnya, ada pola kesalahan input data pada situng KPU. Pola kesalahan itu merugikan pasangan Capres – Cawapres nomor urut 02 dan menggelembungkan jumlah perolehan suara paslon 01, Jokowi-Maruf Amin.

Jaswar Koto memaparkan analisis yang dilakukannya, pertamanya dengan memilih 63 TPS sebagai sampel secara acak. Di TPS tersebut, terjadi kesalahan input data yaitu perbedaan antara data angka di Situng dengan rekapitulasi formulir C1 milik KPU.

Lihat pula: Butuh Semangat Kepahlawanan Menjadi Saksi di MK

Menurut analisisnya, ada kesalahan input data berupa pengurangan suara Prabowo-Sandi sebesar 3.000 suara dan penambahan jumlah perolehan suara pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebesar 1.300 suara. Sebagai validasi, analisis itu juga dilakukan olehnya sebanyak dua kali.

“Ini pola kesalahannya sama, meski KPU sendiri  bilang sudah diperbaiki. Dua kali kami menganalisa polanya tetap sama, 01 dimenangkan, 02 diturunkan,” ujar Jaswar Koto.

Selain itu, dirinya juga menerangkan dalam persidangan MK, ditemukan 27 juta pemilih siluman (ghost voters) selama dirinya menganalisa 110 juta populasi. Awalnya Jaswar menemukan 22 juta ghost voters setelah menganalisa 89 juta populasi pemilih. Bertambah setelah dirinya menambah populasi yang dianalisanya.

“Sekarang yang 27 juta itu dari 110 juta populasi yang kami analisa,” jawab Jaswar dalam persidangan. Dirinya juga mengatakan, 27 juta pemilih siluman yang dianalisanya, berasal dari data yang dipublikasikan oleh KPU dan dianalisanya.

Pemilih siluman yang dimungkinkan bisa bertambah ini, seperti adanya pemilih di bawah umur, NIK ganda dan kode kecamatan yang juga ganda. “Ini bisa dilihat dari kode NIK pemilih. Informasi mengenai tangal, bulan, dan kelahiran pemilih bisa dilihat dari angka itu,” ujar Jaswar yang mencontohkan ada pemilih dalam DPT KPU yang masih berumur 1 tahun. “Ini yang saya sebut pemilih dalam kategori ghost voters,” imbuhnya.

Lihat pula: Berbahaya, Upaya Giring Opini Anak Usaha BUMN bukan BUMN 

Ketika Ketua Kuasa Hukum pihak terkait, Prof Dr Yusril Ihza Mahendra, SH.,MH, menanyakan saksi ahli Jaswar Koto memiliki sertifikat IT apa? Spontan Jaswar Koto menyebut bahwa sertifikat finger print (sidik jari) dan eye scan (scan mata) adalah dari dirinya yang mengeluarkan.

Atas kesaksian dan pemaparan analisis kecurangan Pilpres 2019 oleh Jaswar Koto,  Prof Yusril pun sempat mengatakan bahwa kesaksian dari saudara saksi Ahli Jaswar Koto berpotensi membatalkan keputusan KPU dan menetapkan siapa sebenarnya Presiden Terpilih bagi 250 juta penduduk Indonesia.

Siapa Sebenarnya Jaswar Koto

Jaswar yang ahli biometric software development. Sejatinya, ia merupakan ahli di bidang teknik perkapalan dan pengeboran minyak lepas pantai (offshore), sebagaimana tertulis dalam Curriculum Vitae (CV) yang dipublikasikan International Society of Ocean, Mechanical & Aerospace atau ISOMAse di laman ISOMAse.org.

Lihat pula: Terkuak, Kecurangan Pilpres dari Kesaksian Hairul di Sidang MK

ISOMAse adalah organisasi internasional dalam bidang sains dan teknik dalam bidang kelautan, mekanikal, dan aerospace. Jaswar Koto tercatat sebagai President of Ocean and Aerospace Research Institute, Indonesia dan President of International Society of Ocean, Mechanical and Aerospase (ISOMAse).

Tak hanya itu, pria kelahiran Padang, 5 Oktober 1970 ini juga tercatat menjadi Head & Academic Fellow of High Performance Computing (HPC), CICT, Universiti Teknologi Malaysia.

Jaswar Koto yang kini menetap di Osaka, Jepang ini tercatat memperoleh gelar S1 sampai S3 dari tiga perguruan tinggi yang berbeda. Pada 1994, Jaswar Koto lulus dari studi fisika di Institut Teknologi Sepuluh November (ITS).

Gelar magisternya diperoleh dari Notre Dame University, Australia pada Tahun 2000, kemudian pada 2004, menyelesaikan pendidikan Doktornya dalam bidang engineering, aerospace, and ocean engineering, school of engineering dari Saka Prefecture University, Jepang.

Lihat pula:  Pertarungan “Moral” di Mahkamah Konstitusi

BW: Tidak Ada Yang Mampu Delegitimasi Argumen IT Saksi Ahli Jaswar Koto

Saksi-saksi yang dihadirkan pihak termohon maupun terkait dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 hingga kini tidak ada yang mampu membantah argumentasi forensik dari ahli IT yang dihadirkan pihak pemohon.

Bambang Widjoyanto, Ketua Tim Kuasa Hukum Paslon 02, Prabowo-Sandiaga Uno. (foto: ist/palontaraq)

Bambang Widjoyanto, Ketua Tim Kuasa Hukum Paslon 02, Prabowo-Sandiaga Uno. (foto: ist/palontaraq)

Hal ini dikemukakan Bambang Widjojanto (BW), Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, di depan majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (21/6). “Sampai hari ini tidak ada satu ahli pun dari pihak termohon dan pihak terkait yang mampu mendelegitimasi, argumen forensik dan fraud dari Saksi Ahli IT itu, nggak ada yang bisa mendekondumsi itu,” tegas BW di ruang persidangan Gedung MK.

Lihat pula:  Curang Pemilu: Extraordinary Crime!

Menurut BW, tidak ada jaminan keamanan atas Sistem IT Komisi Pemilihan Umum (KPU) seperti yang disampaikan ahli IT dari pihak KPU. Kata BW, Marsudi Wahyu Kisworo yang menjadi satu-satunya saksi dari KPU justru menjelaskan bahwa kehandalan sistem informasi yang dimiliki itu rentan sekali.

“Ini bukan sekadar web dan sistemnya, tapi sebenarnya ada back office dan front office, tidak ada yang bisa menjamin ini dan yang punya kekuasaan itu hanya KPU. Kalau kejujurannya tidak bisa dipastikan seluruh sistem ini bisa dikloning bisa diambil alih dan itu yang terjadi,” ujarnya.

Sehingga, kata BW, pihaknya berkesimpulan ada kesalahan di sistem IT. Hanya saja, pihaknya mengakui bahwa pembahasan mengenai hal tersebut tidak bisa dilakukan dengan uji coba yang cepat, dalam sidang cepat yang dipraktekkan MK.

“Satu hari 15 saksi dan 2 ahli disuruh menjelaskan dengan berbagai argumen yang dibangun tadi. Jadi kita sebenarnya sedang bermimpi atau sedang menyelesaikan masalah?” ujar BW. Maksudnya tidak seharusnya keterangan 15 saksi dan 2 ahli diselesaikan dalam waktu satu hari sebagaimana yang terlihat dalam persidangan. (*)

 

Like it? Share it!

Leave A Response