Tim Hukum Prabowo-Sandi bacakan Dalil TSM dalam Sidang Gugatan Pilpres 2019

Sidang perdana gugatan pilpres di MK, digelar JUmat (14/6/2019)

Sidang perdana gugatan pilpres di MK, digelar JUmat (14/6/2019)

 

Laporan: Etta Adil

PALONTARAQ.ID, JAKARTA – Tim Hukum Capres 02 Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto, Teuku Nasrullah dan Denny Indrayana, secara bergantian, dalam sidang perdana, Jumat (14/6/2019) terkait gugatan dan sengketa hasil Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019 di hadapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), pihak Termohon dan Para Pihak terkait, membeberkan dalil-dalil gugatannya terkait kecurangan pemilu yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM).

Bambang Widjojanto menjelaskan bahwa selayaknya dalam Kontestasi Pilpres 2019, harusnya Capres dengan Capres, bukan Capres dengan Presiden. Ini adalah kesalahan Pemilu TSM (Terstruktur, Sistematis dan Massif) yang pada akhirnya menimbulkan penyalahgunaan anggaran dan fasilitas negara oleh Capres Petahana, Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Bambang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terindikasi dipakai untuk pemenangan Paslon 01. Penyalahgunaan sumber dana yang dilakukan oleh Paslon 01 dan kecurangan dilakukan secara bersama-sama (terstruktur). Sebagai contohnya adalah dengan menaikkan Gaji ASN, Polisi, PKH, TNI, Polri sebagai bentuk penyalahgunaan penggunaan anggaran negara untuk program kerja pemilihan 01.

Menurut Bambang Widjojanto, ni adalah modus Petahana. Menyalahgunakan kekuasaan untuk pemenangan 01 dengan membungkusnya sebagai Program Kerja Presiden. Jumlah uangnya hampir 100 Trilyun (Kenaikan Pegawai) dan dibayarnya Rapel (ganda) sebelum pencoblosan Pemilu.

Kuasa Hukum Capres 02, Bambang Widjojanto. (foto: ist/palontaraq)

Kuasa Hukum Capres 02, Bambang Widjojanto. (foto: ist/palontaraq)

Hal ini dilakukan untuk mempengaruhi Pejabat negara dalam memilih 01. Tindakan tersebut jelas adalah melanggar pasal 282 UU No. 7 Tahun 2017. Sanksinya adalah pembatalan sebagai Presiden. Namun tidak dilakukan oleh Bawaslu. Makanya kita menuntut di Majelis MK

Dalil lainnya yang dikemukakan Kuasa Hukum Capres 02, Prabowo-Sandi adalah Penyalahgunaan BUMN. Dalam prakteknya, Petahana Paslon 01 melibatkan Kemendagri seluruh wilayah Indonesia. Tataran birokrasi utk memilih 01. Mendagri Tjahyo Kumolo bilang mendukung Jokowi, kampanye terselubung di dalam jabatannya.

Lihat pula: Sidang Perdana Gugatan Pilpres 2019 di MK

ASN yang seharusnya netral, diarahkan untuk mendukung Paslon 01 Jokowi.  Tapi Mendagri Cahyo Kumolo malah mempengaruhi untuk terus memilih dan mendukung capres petahana Jokowi. Acara Mendagri seolah-olah kegiatan negara padahal kampanye Pemenangan 01.

Begitu pula Acara silaturahmi jajaran birokrasi, kepala desa se-Indonesia merupakan modus pengarahan semua ASN agar mengakui Jokowi sebagai Bapak Pembangunan. Ini benar benar Kampanye terselubung dan melanggar netralitas UU no. 7 tahun 2017

Kuasa Hukum Capres 02 Prabowo-Sandi. (foto: ist/palontaraq)

Kuasa Hukum Capres 02 Prabowo-Sandi. (foto: ist/palontaraq)

Kuasa Hukum Capres 02 Prabowo-Sandi. (foto: ist/palontaraq)

Kuasa Hukum Capres 02 Prabowo-Sandi, Denny Indrayana. (foto: ist/palontaraq)

Berbagai bentuk kecurangan pilpres 2019 tersebut terjadi secara TSM di hampir seluruh wilayah Indonesia, termasuk penyalahgunaan jabatan untuk memenangkan Capres 01. Modus operandi, dalam politik. Ada kecurangan di Gorontalo berfoto di depan Baliho 01 pendamping/perangkat desa (Bawaslu), Kecurangan didepan banyak orang. Mereka mendukung 01, Temuan memobilisasi perangkat desa utk mendukung 01, dan bukti faktual lainnya.

Iklan pembangunan Infrastruktur di Bioskop juga merupakan sosialisasi keberhasilan pemerintah Jokowi, yang sebenarnya merupakan modus atau bentuk kampanye terselubung untuk mendukung capres petahana, Jokowi.

Lihat pula: Republik Indonesia Bab Dua (9): Jokowi Mengajak Perang

Dalil lainnya yang dikemukakan Kuasa Hukum Capres 02 Prabowo-Sandi adalah  Penyalahgunaan dan Pemanfaatan birokrasi untuk mendukung Paslon 01. Pengerahan 15 Gubernur, beserta kepala desa untuk mendukung 01 ini adalah pelanggaran terhadap pemilu, dilakukan di gedung negara.

Penyalahgunaan dana BUMN. Acara di Garut,untuk mendukung 01 dan menerima dana kampanye dari BUMN, serta adanya surat pengerahan massa BUMN untuk 13 April saat kampanye Akbar Jokowi.

Kuasa Hukum Capres 02 Prabowo-Sandi. (foto: ist/palontaraq)

Kuasa Hukum Capres 02 Prabowo-Sandi, Teuku Nasrullah. (foto: ist/palontaraq)

Dalil TSM lainnya adalah Ketidaknetralan Pihak Kepolisian dan Badan Intelijen Negara (BIN). Jokowi menyalahgunakan alat negara. Polri berpihak kepada Paslon 01.  Pengakuan Kapolsek Pasirwangi, Garut adalah buktinya, meski patut diduga karena adanya ancaman, pengakuan Kapolsek Pasirwangi tersebut dianulir. Selama ini Polisi harus mendukung Paslon 01.

Ketidaknetralan BIN terindikasi dari Budi Gunawan (BG) sebagai Kepala BIN adalah mantan ajudan Megawati dan BG menghadiri acara PDIP yang kegiatan partai lain tidak ada yang diikutinya. Keberpihakan dan terlibatan BIN dalam Pemilu sangat jelas.

Dalil TSM lainnya adalah Pembatasan Media. Khususnya media mainstream sangat jelas keberpihakannya. Media TV semua memihak 01, sementara TV One yang sedikit kritis mendapatkan intervensi dan tekanan dari Pemerintah, yang dikuatkan dengan hilangnya salah satu acara favorit TV-One, ILC untuk tidak memberitakan kecurangan Pemilu.

Lihat pula: MK tidak Peduli Pemilu Jurdil, Abaikan MK!

Dalil TSM lainnya adalah diskriminasi penegakan hukum. Adanya perlakuan hukum tebang pilih. Tajam ke pemilih 02 tapi tumpul ke pemilih 01. Banyak buktinya dan dalam beberapa kasus sangat jelas terlihat keberpihakan aparat terhadap Paslon 01. Kecurangan ini karena Jokowi masih menjabat sebagai Presiden, tindakan ini perlu dihukum yaitu Diskualifikasi Paslon 01.

Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi dalam sidang gugatan Pilpres 2019, Jumat (14/6/2019) tersebut juga membacakan argumen kuantitatif, terkait kecurangan yang bersifat TSM, diantaranya yang disebutkan dalam sidang perdana yang dipimpin langsung oleh Ketua MK, Anwar Usman, yaitu:

1. KPU kota Surabaya, perhitungan ulang sebanyak 8.146 TPS diulang. Suara Surabaya tidak sah.
2. Perolehan suara di Papua berubah suaranya karena ada intervensi Kepala daerah. Ada 22 rekomendasi Bawaslu di Papua. Masih perlu ulang ? Karena sudah ada penekanan dari Kepala daerah
3. TPS siluman bermunculan
4. Suara 02 suaranya dibuat 0 ada di Jateng, Jatim, Sumut, Papua ini menunjukkan adanya ketidakwajaran penginputan hasil perolehan suara.

Lihat pula: Kemenangan yang Rapuh akan Berakhir Gaduh

5. Ada Perbedaan DPT dari Pilkada dan Pilpres. Bedanya sangat mencolok dan sangat merugikan contoh di Jateng dan Jatim.
6. Adanya rekayasa DPT, Pemilih dibawah umur, TPS siluman, Nama siluman, Tanggal lahir sama, dan masih banyak lagi.
7. Ditemukan 37.000 TPS baru. Semula TPS itu Nol tapi terakhir muncul jadi 8juta suara. Padahal banyak yang tidak sah dan tiap TPS ada suara tidak sah, suara dibuat tidak sah. Banyak sekali yang tidak sah.
8. Tidak boleh ada disclaimer mempengaruhi situng.
9. Komisioner KPU: Situng KPU bisa mendownload C1 secara mudah
10. Eksistensi situng salah satu sumber resmi perhitungan suara. Tidak bisa disclaimer.
11. situng KPU jadi pembiaran terhadap siapa saja yg ingin acces. Memberikan peluang lebar bisa memanipulasi data.
12. Tidak ada sistem keamanan situng KPU
Kesalahan input tidak ada mekanisme kesalahan menyeluruh.
13. Tidak diikuti Fill algoritma rumus Pemilu dimana Suara sah + tidak sah = suara total
14. Terjadi Human Error’ setiap hari dalam entry data. Ini jadi persoalan serius.
Tindakan melanggar UU
15. ketidaksesuaian data di seluruh provinsi dalam C1
16. KPU sudah mengumumkan tentang hasil Pemilu tgl 21 Mei 2019 Pukul 01.35
Jumlah suara sah, ternyata masih ada pengurangan penambahan suara padahal sudah diumumkan oleh KPU. Berarti belum 100% situng KPU masih berjalan.

Lihat pula:  Kehebatan KPU

17. Ada data masuk muncul di situng. Ada ketidakwajaran dalam situng dimana orang bisa masuk bebas mengupload Data. Situng KPU aneh. Intruder diindikasikan, penyusup bisa mengubah data. Setting perolehan data dampaknya prosentase tetap.
18. Intervensi intruder, ditemukan penjumlahan suara sah: tidak sama dengan DPT dan jumlah Pemilih Tambahan di berbagai propinsi dan kecamatan. Ada kesalahan penjumlahan.
Situng KPU tidak punya sistem yang bagus.
19. Calinan C1 salah tapi tetap dimasukkan. Namun dibilang Human Error’. Tapi banyak sekali kejadian contoh di Jateng, Jatim
20. Terdapat C1 dari fotocopy namun tetap di upload.
21. Lokasi salah, tapi tetap di upload oleh KPU
22. Formulir C1 salah, banyak yang salah, termasuk Penjumlahan, dan lain-lain yang menyalahi prinsip kejujuran dalam pemilu
23. Suara 02 sejumlah 52% dokumen dari Bawaslu, versi BPN tapi versi KPU malah berbeda
24. Berbagai kecurangan penggelembungan suara 01 dan penggembosan suara 02
25. Adanya DPT tidak wajar sebanyak 17,5 Juta, yang berasal dari DPT Siluman, ada penambahan DPK yang banyak sekali. Jika DPT + DPTb + DPK = Suara Sah + Tidak Sah
Ini banyak yang tidak sama dan banyak yang siluman.
26 Data penggelembungan suara dari kehadiran pemilih. Dari absensi pemilih. Formulir C7. Ada daerah yang tidak ada C7-nya. Temuan di TPS form C2, TDK ada C7 nya. Ada beberapa KPUD ambil daftar hadir setelah hasil rekapitulasi.
Dokumen negara bukan milik KPUD. Kotak suara harus dalam keadaan utuh.
Dibuka harus pengawalan Bawaslu. rekomendasi Panwaslu. Pembukaan Kotak Suara begitu massiv. Menyalahi prosedural. Potensi terjadinya kecurangan.
27. Berdasarkan fakta dan informasi serta bukti terlampir.

Dari semua dalil-dalil, argumentasi kualitatif dan kuantitatif, Kuasa Hukum Paslon 02 dalam Pilpres 2019, Prabowo-Sandi memohon kepada Majelis MK agar membatalkan hasil Pemilu 2019.

Tentang penetapan hasil Pilpres 2019, Hasil penghitungan suara yang benar adalah Paslon 01 adalah 48% dan Paslon 02 adalah 52%. Dengan demikian Kuasa Hukum Capres 02, Prabowo-Sandi memohon kepada Majelis MK agar Menyatakan Prabowo Subianto sebagai Presiden dan Sandiaga Salahuddin Uno sebagai wapres Periode 2019-2024.

Kuasa Hukum Capres 02 juga memohon kepada Majelis MK memberikan sanksi hukum kepada Penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPU, yang dinilai tidak kompeten, tidak profesional dan berpihak kepada salah satu Paslon, serta atas semua kecurangan TSM yang terjadi.

Kuasa Hukum Capres 02 menilai KPU terbukti melanggar hukum dan melakukan kecurangan secara Terstruktur Sistematis dan Massif. Karena itu Bambang Widjojanto, Ketua Tim Advokat BPN dalam pemaparan gugatannya di hadapan majelis MK meminta agar semua Komisioner KPU diberhentikan.

Sidang berikutnya dijadwalkan  Selasa (18/6/2019) dengan agenda jawaban dari Termohon, dalam hal ini KPU Pusat, dan para pihak terkait, Kuasa Hukum dari Capres 01 Paslon Jokowi-Ma’ruf.  Pihak Pemohon, Kuasa Hukum Paslon 02 Prabowo-Sandi juga diberikan kesempatan untuk melengkapi berkas permohonannya oleh Majelis Hakim MK yang dipimpin langsung Ketua MK, Anwar Usman. (*)

Like it? Share it!

Leave A Response