Berbahaya, Upaya Giring Opini Anak Usaha BUMN bukan BUMN

BNI Syariah anak usaha BNI

BNI Syariah anak usaha BNI (foto: ist/palontaraq)

Oleh: Muhammad Farid Wajdi

PALONTARAQ.ID – Hari-hari kedepan ini adalah hari-hari berat bagi Mahkamah Konstitusi (MK). Perhatian publik saat ini tertuju kepada sembilan hakim MK, tentang sejauh mana kredibilitas, integritas, independensi hakim puncak tempat mencari keadilan tersebut dalam alam demokrasi yang kini pun sedang dipertaruhkan eksistensinya.

Guru Besar Hukum Tata Negara, Prof Yusril Ihza Mahendra, yang kini pun sudah menjadi Kuasa Hukum Capres Petahana, Joko Widodo (Jokowi) sudah menyuarakan bahwa anak usaha BUMN bukan BUMN, menanggapi posisi cawapres 01 Kyai Ma’ruf Amin (KMA) yang menduduki posisi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah. DPS, sama kedudukannya dengan Komisaris kalau di perusahaan atau bank konvensional.

Pelik, rumit, dan beresiko. Hakim MK diperhadapkan pada persoalan hukum yang tidak biasa. Konteks persoalan politik mengikutinya, dan ini menyangkut kontestasi Pilpres 2019 yang luar biasa. Itulah sebabnya Pakar Hukum Tata Negara, Prof Refly Harun mengatakan persoalan ini, “Ngeri-ngeri sedap.”

Lihat juga: Polemik Posisi KH Ma’ruf di Anak Usaha BUMN

Gugatan Sengketa Pilpres 2019 oleh Kuasa Hukum Paslon 02 Pilpres 2019, Prabowo-Sandi menyoal posisi KMA di dua bank anak usaha BUMN tersebut. Banyak pakar dan ahli hukum sudah mengemukakan pendapatnya, “anak usaha BUMN adalah BUMN.”

Mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan, menulis begini, “Siapa tahu. Diam-diam banyak yang berdoa. Terutama para eksekutif BUMN. Lebih terutama Iagi para eksekutif anak-anak perusahaan BUMN. “Semoga MK menyatakan anak perusahaan BUMN bukanlah BUMN.”

Dahlan Iskan melanjutkan, “Kalau doa mereka terkabul, horeee… Perjuangan lama mereka mencapai hasilnya. Para eksekutif anak perusahaan BUMN bisa lebih leluasa dalam mengembangkan bisnis. Tanpa ketakutan yang berlebihan. Tidak ada Iagi ancaman merugikan keuangan negara dan bisa berlindung sepenuhnya pada UU Perseroan Terbatas. Seperti perusahaan swasta pada umumnya. Pun bisa bersaing Iebih seru dengan swasta.”

Jikalau anak usaha BUMN bukan BUMN, maka perusahaan itu cukup berbekal pada persetujuan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) sebagai lembaga tertinggi perusahaan. Begitu RUPS sudah setuju tidak ada Iagi persoalan hukum. Tidak akan Iagi dikenakan UU keuangan negara. Tidak akan ada lagi kesalahan prosedur. Bila kesalahan itu sudah dilaporkan ke RUPS. Dan RUPS sudah menyetujuinya.

Demikianlah yang terjadi jika MK berusaha mengamankan Jokowi dalam Pilpres 2019. Cukup memutuskan “Anak Usaha BUMN bukan BUMN” maka dapat dipastikan Jokowi melenggang ke tampuk kursi Presiden periode kedua, meski akan terjadi deligitimasi yang serius.

Namun jika keputusannya, “Anak Usaha BUMN adalah juga BUMN”, maka itupun Sejarah baru. Angin baru. Suasana baru, khususnya bagi paslon 02, Prabowo-Sandi dan tentu bagi MK sendiri. Karena dampak keputusan itu akan berefek pada diskualifikasi Paslon 01, dan selanjutnya penetapan pemenang kontestasi Pilpres adalah Prabowo-Sandi.

Kredibilitas MK benar-benar menjadi sorotan, terlebih lagi sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) sudah pernah memutuskan bahwa anak usaha BUMN adalah BUMN. Selama ini anak usaha BUMN dalam kenyataannya adalah BUMN. “Jangankan berlindung di UU PT. Mau berlindung ke UU BUMN saja tidak bisa. Tetap harus tunduk pada UU keuangan negara,” kata Dahlan Iskan.

Lihat pula: Mereka Ini yang Mau Merampas Kemenangan Prabowo

Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (BW) dalam sebuah unggahan di media sosial youtube menyampaikan, KMA terbukti melanggar Pasal 227 Huruf P jo 229 ayat (1) huruf G UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 karena Maruf masih sebagai pejabat yang menjabat di perusahaan BUMN.

“Dan sampai saat ini tak ada satu pun pernyataan yang menyangkal kalau dia (KMA) tidak menjabat lagi sebagai Ketua Dewan Pengawas di dua bank syariah BUMN itu. Bahkan Pak Maruf Amin sendiri sampai saat ini tidak menyangkalnya,” terang BW dalam rilis Media Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi, Senin (17/6/2019).

Terkait bantahan Tim Hukum TKN Jokowi-Ma’ruf Amin yang menyebutkan kalau anak perusahaan BUMN yang tidak menyertakan modal Negara, bukan perusahaan BUMN, BW menjawab, hal I tu sudah sangat terpatahkan dengan adanya Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 21 P/HUM/Tahun 2017.

“Sekarang terjawab, sesuai putusan MA Nomor 21 P/HUM/Tahun 2017 hasil dari judicial review yang menyatakan bahwa anak perusahaan BUMN itu disebut juga sebagai BUMN. Dalam putusan MA hal itu sudah sangat jelas. Untuk lengkapnya putusan MA itu tercantum di hal 41 dari 43 halaman dari putusan Nomor 21 P/HUM/2017 itu,” urai BW.

Kyai Maruf Amin yang menjadi pejabat pengawas atau ketua dewan pengawas di dua bank syariah itu adalah mewakili kepentingan BUMN. “Jadi dia (KMA) adalah representasi kepentingan BUMN, dan anak perusahaan itu adalah BUMN juga,” kecam mantan Direktur YLBHI.

Artinya, lanjut Bambang, dengan kondisi seperti itu, cawapres 01 ini tidak layak menjadi Cawapres. Karena dia masih menjabat sebagai representasi kepentingan BUMN dari anak perusahaan BUMN, dan itu jelas-jelas melanggar Pasal 227 Huruf P jo 229 ayat (1) huruf G UU Pemilu No. 7 Tahun 2017.

“Ini menjadi alasan paling tegas untuk mendiskualifikasi paslon 01. Pasal 227 huruf P dari UU Pemilu tersebut ini menjadi sangat penting, karena pasal ini memiliki dasar filosofis, yakni seorang calon presiden atau calon wapres tidak boleh menjabat di perusahaan BUMN, karena ada potential to corrupt,” paparnya.

Lihat pula: Pertarungan “Moral” di Mahkamah Konstitusi

Munculnya pasal 227 huruf P, nilai BW, karena ada potential to corrupt di situ. Ada conflict of interest yang menjadi akar dari potential to corrupt. Ini yang penting karena ada filosofinya. “Kenapa begitu? Karena kita semua menginginkan pemimpin kita itu tak ada masalah dengan potential to corrupt. Karena korupsi adalah musuh kita bersama,” tutur BW sambil berharap.

Mantan penasihat di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abdullah Hehamahua angkat suara soal defenisi perusahaan anak BUMN sebagai usaha milik negara. Menurutnya, anak perusahaan BUMN sama dengan BUMN yang menjadi unit usaha milik negara.

“Anak BUMN itu diperiksa dan diaudit BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) karena ada uang negara di dalamnya,” kata Hehamahua, saat berorasi dalam aksi damai mengawal Mahkamah Konstitusi (MK), di kawasan Merdeka Barat, Patung Kuda, Jakarta, Selasa (18/6).

Adakah putusan MA itu jadi bahan pertimbangan MK? Atau akankah MK punya keputusannya sendiri, yang akan menafikan putusan MA? Bukankah kalau begitu putusan MK yang akan berlaku? Yang derajatnya lebih tinggi? Karena secara hukum ini sudah selesai. Tinggal sekarang MK mempunyai kemauan untuk menggunakan argumen ini sebagai dasar untuk memutuskan.

Jadi, upaya menggiring opini bahwa anak usaha BUMN adalah bukan BUMN adalah opini yang sangat berbahaya. Hanya karena ingin menyelamatkan positioning KMA, sebagai bagian dari Paslon 01 Petahana Jokowi, harus melepaskan dan membebaskan anak usaha BUMN seluruh Indonesia, sama kedudukannya dengan perusahaan swasta.

Jika demikian, maka anak usaha BUMN meyakini mereka perusahaan semata, yang tak perlu diperiksa keuangannya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan tak ada terkait lagi dengan segala macam bentuk pemeriksaan keuangan negara, sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara. Anak Usaha BUMN akan menjadi swasta, keputusan tertingginya hanya tunduk pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Akankah tidak lama lagi akan ada Putusan MK  yang membebaskan anak usaha BUMN sebagai bagian dari BUMN ataukah tetap menyatakan anak usaha BUMN sebagai BUMN. Apapun keputusannya, rakyat berharap keputusan yang seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya dari ketuk palu MK.

Wallahu ‘alam bish-shawab. (*)

Like it? Share it!

Leave A Response