Sidang Perdana Gugatan Pilpres 2019 di MK

Sidang perdana gugatan pilpres di MK, digelar JUmat (14/6/2019)

Sidang perdana gugatan pilpres di MK, digelar JUmat (14/6/2019)

–  Tim Hukum Prabowo singgung Kasus Pilpres Kenya, Austria, Maladewa dan Ukraina

Laporan:  Etta Adil

PALONTARAQ.ID, JAKARTA – Sidang Perdana Gugatan Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) dipimpin langsung oleh Ketua MK, Azwar Usman dengan agenda mendengarkan gugatan pemohon, dalam hal ini kuasa hukum Capres 02, Prabowo-Sandi, Jumat (14/6/2019).

Salah satu kuasa hukum pemohon, Denny Indrayana sempat menyinggung kasus pilpres di empat negara, yaitu Kenya, Austria, Maladewa dan Ukraina untuk meyakinkan 9 hakim konstitusi bahwa pemilu ulang/pendiskualifikasian pemilu adalah hal yang lumrah, saat memaparkan dalil terkait kecurangan pemilu yang dilakukan Capres petahana Jokowi yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

“Oleh karena itu dalam memutus perkara perselisihan hasil pemilu di Indonesia, sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi melihat pada hal-hal yang lebih substantif dibandingkan pada hasil akhir. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia seharusnya melihat apakah pelaksanaan prinsip pemilihan umum yang diatur dalam Pasal 22 E ayat 1 UUD 1945 yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,” kata kuasa hukum Denny di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019).

Lihat juga: Pemilu di Amerika dan Islamophobia

Lebih jelasnya, terkait hasil pemilu yang dibatalkan di beberapa negara tersebut, sebagaimana diungkapkan Kuasa Hukum Pemohon, Denny Indrayana adalah sebagai berikut:

1. Kenya

Kuasa hukum Prabowo mengutip konstitusi Kenya. Pasal 140 ayat 1 Konstitusi Kenya, menyebutkan, “A Person may a file petition in the Supreme Court to challange the ellection of the President-elect within seven days after the date of the declaration of the results of the presidential election.”

Salah satu kasus yang diambil adalah Pemilu Kenya 2017. Dalam kasus tersebut, Mahkamah Agung Kenya membatalkan hasil Pemilihan Presiden Kenya dan memerintahkan untuk mengadakan pemilihan ulang secara nasional.

2. Austria

Kuasa hukum Prabowo juga mengutip Pasal 141 ayat 1 poin A Konstitusi Austria. Terhadap Kasus Pemilu yang dicontohkan yaitu Pilpres Austria 2016 antara Alexander Van der Ballen vs Norbert Hofer.

Hofer menggugat ke MK Austria dengan alasan adanya kecurangan. Kemudian hasilnya MK Austria menyatakan pemilihan umum yang dilaksanakan di bulan Mei 2016 tidak konstitusional dan memerintahkan KPU Austria untuk melaksanakan pemilihan ulang,

3. Maladewa

Konstitusi Maladewa juga dirujuk oleh Kuasa hukum Prabowo, yaitu Pasal 113 Konstitusi Maladewa, yang mana berbunyi, “The Supreme Court sitting together in session, shall have sole and final jurisdiction to determine all disputes concering the qualification or disqualification, election status, of a presidential candidate or running mate or removal of the President by the People’s Majlis.”

Tim Hukum Capres 02 Prabowo mencontohkan kasus Pilpres Maladewa pada 7 September 2013. Dalam pilpres itu diikuti 4 kandidat tapi tidak ada yang mendapatkan suara mayoritas sehingga digelar lagi putaran kedua.

Pada September 2013, MA Maladewa menganulir pelaksanaan dan hasil Pemilu Maladewa putaran pertama tersebut. Kemudian MA Maladewa memerintahkan untuk pelaksanaan pemilihan ulang pada Oktober 2013,” demikian bunyi gugatan yang dikutip dari link berita dari Aljazeera.com.

Lihat juga:  Polemik Posisi KH Ma’ruf  di Anak Usaha BUMN

4. Ukraina

Konstitusi Ukraina juga dirujuk oleh Tim Hukum Prabowo, yaitu pada kasus Pilpres Ukraina 2004. MA Ukraina memutuskan KPU Ukraina tidak meyakini bahwa hasil pemilihan presiden yang diumumkan oleh KPU Ukraina putaran kedua merupakan hasil yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

Denny Indrayana, yang juga mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM ini mengunci contoh yang dibeberkannya dengan pernyataan bahwa dari berbagai contoh pelaksanaan pemilu di beberapa negara yang telah disebutkannya tersebut, dapat dilihat bahwa peran institusi peradilan, baik Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi di suatu negara, berperan penting dalam proses pemilihan presiden.

Sidang gugatan pilpres di MK akan dilanjutkan pada Hari Selasa, (18/6/2019) setelah sebelumnya 9 hakim MK bermufakat terkait permohonan pengunduran jadwal sidang oleh kuasa hukum termohon, KPU dan dan kuasa hukum para pihak, Capres petahana 01 Jokowi. (*)

Like it? Share it!

Leave A Response