Tim Hukum Prabowo soal Bukti Link Berita: Lihat Argumentasi Kami di Persidangan MK

Tim hukum Prabowo-Sandi saat mendaftarkan gugatan sengketa pemilu 2019 ke Mahkamah Konstitusi. (foto: ist/palontaraq)

Tim hukum Prabowo-Sandi saat mendaftarkan gugatan sengketa pemilu 2019 ke Mahkamah Konstitusi. (foto: ist/palontaraq)

Laporan: Etta Adil

PALONTARAQ.ID, JAKARTA – Tim hukum Capres 02 Prabowo-Sandiaga resmi mengajukan gugatan sengketa Pemilu 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu bukti gugatan BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno soal dugaan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif (TSM) adalah link berita.

Anggota Tim Hukum Prabowo-Sandiaga, Denny Indrayana, meminta semua pihak menunggu persidangan MK dan melihat pembuktian serta argumentasi yang akan disampaikan mereka.
“Nanti lihat saja pembuktian kita di persidangan, itu saja. Jadi bukti kami apa, argumentasi kami sebenarnya bagaimana, ibarat bayi itu akan lahir 14 Juni pada saat pemeriksaan pendahuluan oleh hakim MK,” ujar Denny, Ahad (26/5/2019).

Denny enggan menjelaskan detail argumentasi yang bakal disampaikan di persidangan MK nanti. “Tidak tepat jika saya mengungkap apa saja bukti dan argumentasi yang bakal disampaikan saat persidangan nanti. Itu (ibarat) bayi prematur, nanti nggak sehat. Jadi saya tidak mau bicara dulu, tunggu 14 Juni,” jelasnya.

Sebelumnya, Tim Hukum Pemohon (Capres 02) mencoba membuktikan dalil Pilpres 2019 penuh kecurangan yang terstuktur, sistematis dan masif (TSM), diukur dari penyalahgunaan APBN, Ketidaknetralan aparat, Penyalahgunaan Birokrasi, Pembatasan Media dan Diskriminasi Perlakukan dan Penyalahgunaan Penegakan Hukum.

Beberapa bukti-bukti link berita yang diajukan Kuasa Hukum Pemohon, diantaranya:

1. Bukti P-12: Bukti link berita 26 Maret 2019 dengan judul ‘Polisi Diduga Mendata Kekuatan Dukungan Capres hingga ke Desa

2. Bukti P-31: Bukti link berita 7 Januari 2019 dengan judul ‘Pose Dua Jadi di Acara Gerindra, Anies Terancam 3 Tahun Penjara’
Baca juga: Bukti Gugatan Hasil Pilpres Prabowo ke MK Masih Bertabur Link Berita

3. Bukti P-14: Bukti link berita 6 Novemver 2018 dengan judul ‘Pose Jari Luhut dan Sri Mulyani Bukan Pelanggaran Pemilu’

4. Bukti P-15: Bukti link berita 11 Desember 2018 dengan judul ‘Kades di Mojokerto Dituntut 1 Tahun Percobaan karena Dukung Sandiaga’

5. Bukti P-16: Bukti link berita 12 Maret 2019 dengan judul ‘Bawaslu Setop Kasus 15 Camat Makassar Deklarasi Dukung Jokowi’

Selain contoh di atas, masih banyak bukti pemberitaan dari media mainstream lainnya. “Semua fakta ini menunjukan terdapat kekeliruan yang sifatnya TSM, yang tidak bisa diatasi oleh KPU,” ujar Tim Hukum Pemohon, Bambang Widjojanto (BW), yang juga menyebut bahwa bukti link berita yang diajukan itu merupakan gabungan dari dokumen dan saksi.

“Ada kombinasi dokumen dan saksi. Ada saksi fakta dan saksi ahli. Baru 51,” ujar BW di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jumat (24/5). Terkait bukti berupa link berita ini juga sempat diajukan BPN ketika melaporkan dugaan kecurangan TSM ke Bawaslu.

Sebelumnya, dari pihak Bawaslu, sebagaimana pernah diungkapkan Fritz Edward Siregar, dalam sidang putusan pendahuluan di kantor Bawaslu RI, jalan MH Thamrin No 14, Jakarta Pusat, Senin (20/5) bahwa Bawaslu tidak menerima laporan BPN karena bukti yang diajukan hanya berupa link berita.

“Dengan hanya memasukkan bukti berupa link berita dalam laporan pelanggaran administrasi pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif, maka nilai kualitas bukti belum memenuhi syarat,” ujar Fritz Edward Siregar. (*)

 

 

 

Like it? Share it!

Leave A Response