Polemik Posisi KH Ma’ruf di Anak Usaha BUMN

KH Ma'ruf Amin bersama istri. (foto: ist/palontaraq)

KH Ma’ruf Amin bersama istri. (foto: ist/palontaraq)

– BPN: Bisa jadi Pintu Masuk Diskualifikasi Paslon 01

Laporan:  Etta Adil

PALONTARAQ.ID – Terungkapnya Posisi KH Ma’ruf Amin, Cawapres 01 dari Petahana, Joko Widodo (Jokowi) di Anak Usaha BUMN sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah menjadi polemik, baik di media mainstream maupun di media sosial.

Sebagai Anggota DPS di dua bank itu, salah satu tugas Ma’ruf adalah memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menganggap dua bank itu bagian dari BUMN. Tidak dilepaskannya jabatan Ma’ruf sebagai DPS merupakan salah satu pelanggaran pemilu dari pihak Capres-Cawapres Petahana. Sebab, UU Pemilu mengatur syarat administrasi pengunduran diri dari BUMN saat mendaftar capres-cawapres.

Lihat juga: Curang Pemilu: Extraordinary Crime

BPN pun menganggap bahwa jabatan Ma’ruf tersebut menjadi salah satu pintu masuk Capres petahana didiskualifikasi dari Pilpres 2019. Kuasa hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto pun memasukkan hal ini sebagai salah satu dalil gugatan Pilpres 2019 di MK, terkait Kecurangan pemilu yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM).

“Pasal 227 huruf P UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan seorang calon atau bakal calon harus menandatangani satu informasi atau keterangan dimana dia tidak boleh lagi menjabat satu jabatan tertentu ketika dia sudah sah mencalonkan atau ketika akan mencalonkan,” kata ketua tim hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto, di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (10/6).

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu mengungkapkan bahwa jabatan Cawapres Ma’ruf Amin sebagai Dewan Pengawas Syariah (DSP) Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah tetap berstatus sebagai pejabat BUMN meskipun kedua bank tersebut sebagai anak perusahaan BUMN.

“Ada pihak yang berusaha menggiring opini seakan Kiai Maruf Amin bukan pejabat BUMN karena hanya pejabat anak perusahaan. Saya jelaskan bahwa: Pertama, Pejabat anak perusahaan BUMN adalah pejabat BUMN. Kedua, Penerapan hukum pejabat anak perusahaan BUMN sama dengan BUMN, banyak contoh termasuk pemberhentian saya sebagai Komisaris PT. Bukit Asam yang sekarang menjadi anak perusahaan Inalum,” jelasnya.

Lihat juga: Akankah Prabowo-Sandi dijegal melalui Putusan Sela MK?

Sementara itu, Kuasa hukum Capres petahana, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan bahwa dua perusahaan dimana Ma’ruf Amin sebagai DPS bukan BUMN. Lain lagi dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD yang mengatakan bahwa jika ini dibawa ke sidang MK sebagai salah satu dalil kecurangan pemilu, tergantung bagaimana nanti pembuktiannya.

Mencuatnya polemik tentang Posisi Ma’ruf Amin di dua anak perusahaan BNI dan Bank Mandiri tersebut menjadi banyak yang kembali mengingatkan pengertian BUMN sebagaimana diatur dalam UU BUMN.

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menyebutkan BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Sebelumnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari menyebut kedua bank itu bukan BUMN. “BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah masing-masing adalah anak usaha, anak perusahaan BUMN, jadi, bukan BUMN” tutur dia. (*)

Like it? Share it!

Leave A Response