Laporan: Etta Adil
PALONTARAQ.ID – Siapa yang tak kenal Abdullah Hehamahua? Mantan Ketua HMI semasa Mahasiswa dan Mantan Penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini seakan kembali ‘turun gunung’ layaknya masa mahasiswa. Beliau termasuk sosok yang paling tidak bisa melihat ketidak-adilan terjadi di depan matanya.
Menurutnya saat ini mahasiswa tidur dan tidak peka terhadap perkembangan yang terjadi. Ungkapan ‘turun gunung’ ini dibuktikannya saat Jumat Pekan lalu (14/6/2019) berdemo di gedung MK, memberi spirit kepada hakim konstitusi untuk tetap tegak dan teguh dalam keputusan yang seadil-adilnya dalam menangani perkara gugatan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Ia meminta dalam proses sidang MK tersebut, proses penegakan hukum dilakukan secara jujur. “(Kami datang) agar MK menegakkan hukum atau justice yang bersih atau yang jujur,” ujar Abdullah, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019).
Saat hadir dalam aksi tersebut, ia mengaku sikapnya netral dan tidak memihak kubu manapun. Kendati demikian, ia berharap agar keputusan apapun yang akan diumumkan nantinya, bebas dari intervensi banyak pihak. “Tidak di atas tekanan-tekanan pihak-pihak,” kata Abdullah.
Berikut ini kutipan curhatnya sebelum turun aksi demonstrasi di depan Gedung MK:
Abdullah Hehamahua:
Haruskah Aku lagi yang sudah renta ini turun ke Jalan karena Mahasiswa Masa Kini Tak Tahu lagi Dirinya Siapa?
SEBENARNYA saya tidak ingin komentari kisah ini karena saya sudah membacanya beberapa kali sejak lima tahun lalu. Cuma saya tergelitik dengan apa yang terjadi beberapa pekan belakangan ini di mana presiden, para menteri, dan penegak hukum, khususnya kepolisian bertingkah seperti mahasiswa Indonesia yang belajar di Perancis tersebut.
Sebenarnya, sebagian besar kalangan termasuk saya pribadi sudah melupakan kecurangan yang terjadi pada Pilpres 2014 yang lalu.
Ditakdirkan, Ketua MK yang mengadili sengketa Pilpres 2014 itu, yunior saya di UNHAS sehingga saya tahu jalan cerita kecurangan Pilpres 2014 tersebut.
Lalu sebagian masyarakat termasuk saya pribadi tenggelam dalam kesibukan rutin masing-masing sehingga kecurangan Pilpres 2014 itu terlupakan.
Namun, ada sekitar 700 orang petugas KPPS meninggal dunia dalam waktu relatif bersamaan pasca pilpres. Lalu Menkes melarang autopsi mayat mereka. Kemudian ditemukan ratusan selongsong peluru tajam yang dilepaskan Brimob dalam menghalau demonstran tanggal 21 – 22 Mei 2019 lalu.
Saya lalu melihat pengakuan mahasiswi Indonesia yang belajar di Perancis tersebut bahwa kesalahan yang dilakukan sebagai persoalan sepele, sama seperti pengakuan KPU, Bawaslu, presiden, menteri dan penegak hukum.
Apakah DNA mahasiswi itu sama dengan yang dipunyai Menkes, Brimob dan presiden yang merasa bangga dapat menipu sistem yang ada demi mencapai ambisi pribadi? Lalu, kita harus terima presiden hasil kecurangan yang kedua kalinya?
Bangsa ini betul-betul sedang sakit parah. Lalu terbayang masa muda saya sebagai mahasiswa di Makassar yang sering masuk dan keluar sel dan penjara karena memperjuangkan aspirasi mahasiswa.
Saya menunggu dan menunggu tampilnya mahasiswa seperti tahun 1965-1967, 1974, dan 1998 yang karena people power mereka, dua presiden fenomenal dilengserkan.
Saya lalu menghayal, apakah dalam usia senja ini, saya harus turun ke jalanan lagi untuk merasakan bagaimana makanan di sel dan penjara.
Bahkan saya juga menghayal bagaimana nikmatnya Hasan Albana, Sayid Kutub, dan pahlawan dari kampung saya sendiri, Ahmad Lusi (Pattimura) meninggal di tiang gantungan karena keteguhan melawan penguasa yang curang dan zalim.
Apalagi memerhatikan piagam Wira Karya saya yang dianugerahkan pemerintah karena memiliki andil dalam pembangunan integritas nasional, khususnya di KPK.
Lalu muncul pertanyaan dahsyat, “Hei Abdullah Hehamahua, kamu salah seorang cucu Pattimura, masihkah kamu berintegritas?” (*)
