Laporan: Etta Adil
MOMENTUM Pemilihan Presiden (Pilpres) kali ini, banyak sekali kejutan-kejutan politik, khususnya bagi pemilih muslim. Ketentuan Presidential Treshold 20 persen yang hanya menghasilkan dua pasangan calon, kembali memperhadapkan Capres Prabowo sebagai Oposisi dan Capres Petahana Presiden Joko Widodo.
Memori masyarakat seakan kembali mengulang Pilpres 2014 yang menaikkan mantan Gubernur DKI Jokowi di puncak kekuasaan RI 1. Sampai di ujung pemerintahannya, Presiden Jokowi tak kunjung bisa menepati janji politiknya di Tahun 2014, sementara masyarakat seakan terpolarisasi menjadi dua kubu yang saling menyerang, menjatuhkan, dan menyalahkan.
Dua kubu yang di media sosial populer dengan sebutan Cebong (Kubu Jokowi) dan Kampret (Kubu Prabowo) kini semakin mengerucut pula. ‘Permusuhan’ itu dan Pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi tampak menikmati polarisasi itu dan nampak seperti tak ada keinginan untuk mengakui keduanya sebagai rakyatnya yang harus diayomi, dilindungi, serta mendapatkan perlakuan hukum yang sama.
Warna dan isu sosial yang menggejala dan paling banyak menghabiskan energi selama pemerintahan Jokowi adalah isu penistaan agama, kriminalisasi ulama, LGBT, PKI, saracen, hoax, pengakuan Pancasila dan bukan Pancasila, sentimen nasionalis – tidak nasionalis, hutang luar negeri yang menumpuk, ekonomi yang tidak meroket, BUMN yang meradang, pencabutan subsidi dan naiknya BBM, Pangan, Listrik, serta gencarnya tenaga kerja asing asal Cina menyerbu Indonesia.
Tiga tahun terakhir, umat Islam untuk pertama kalinya dalam Sejarah Republik ini juga memobilisasi diri dalam aksi 411 dan 212 ke Jakarta menuntut penegakan hukum yang adil, khususnya terkait kasus penistaan agama.
Tentunya hal ini menjadi bahan evaluasi tersendiri dalam menilai berhasil-tidaknya pemerintahan Presiden Jokowi. Jeritan guru honorer yang diabaikan di muka istana ataukah kemarahan petani yang merusak hasil pertaniannya sendiri dikarenakan semua bahan pangan lokal yang melimpah dalam negeri justru oleh pemerintah mengimpornya secara besar-besaran.
Dari segi informasi publik, sangat terasa keberpihakan media mainstream dalam kontrol penguasa, sehingga banyak sekali berita penting dan bersejarah dalam lingkup aksi sosial kemasyarakatan dan tuntutan kepedulian pemerintah terabaikan dari tampilan layar kaca dan berita di koran. Masyarakat kemudian memilih memberitakan dan mengviralkan sendiri lewat media sosial.
Bagi pemilih rasional, kesemua hal ini sebenarnya cukup untuk mengambil pelajaran pada setiap kejadian. Ternyata banyak peristiwa tak terduga dari kebijakan pemerintah yang hanya menguntungkan pihak tertentu, dan justru menjauhkannya dari rakyat.
Baru kali ini terjadi segala macam bentuk kritik kepada pemerintah bisa berbuntut pemidanaan lewat pasal karet UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Begitu pula ternyata dengan politisi, sangat banyak yang tak terduga karakternya dalam dukungan. Realitas tak terduga oleh kalkulasi dan logika manusia tapi terjadi menjadi fakta.
Sebagai misal, Tuan Guru Bajang (TGB) yang semula diperkirakan berseberangan dengan Capres Petahana, secara mengejutkan menyatakan mendukung kepada Jokowi untuk menjadi presiden lagi. Dukungan TGB diperkirakan akan berpengaruh besar terhadap masyarakat NTB yang akan berbondong-bondong mengikuti Tuan Guru untuk memilih Jokowi.
Tapi Allah punya skenario yang tak terduga. Lombok diguncang gempa tsunami sehingga porak poranda. Dampak psikologis, membuat TGB lumpuh pengaruhnya, ditambah lagi sampai sekarang bantuan untuk Lombok tak terealisasi, dan lagi-lagi janji tak terpenuhi. TGB tak berkutik untuk menggiring masyarakat NTB agar mendukung Jokowi.
Ada lagi, La Nyala Mattaliti yang menyeberang dari kubu Prabowo ke kubu Jokowi, terlalu percaya diri bisa menggiring masyarakat Madura untuk memilih Jokowi. Saking yakinnya dan untuk meyakinkan publik, La Nyala sesumbar kalau Prabowo menang di Madura, siap potong leher. Pernyataan kontroversi itu menjadi blunder.
Masyarakat Madura tersinggung. Mereka marah. Ketersinggunan mereka terhadap Jokowi yang menggagalkan Prof Dr. Mahfud MD jadi cawapres belum sembuh malah disiram bensin lagi dengan sesumbar La Nyala. Akibat sesumbar tersebut, masyarakat Madura menjadi semakin solid mendukung Prabowo.
Baca juga: Membantah Bully terhadap Prabowo
Akrobat politik mengejutkan dilakukan Yusril Ihza Mahendra. Pakar Hukum Tata Negara yang sering melontarkan kritik pedas dan tajam kepada Jokowi, tiba-tiba menyeberang, menyatakan diri siap menjadi pengacara Jokowi. Waktu pun berputar.
Kasus pembebasan Ustadz Abu Bakar Baasyir (ABB) jadi perbincangan. Beliau akan dibebaskan dari hukuman penjara. Yang berperan menjadi mediator adalah Yusril.
Tapi tak disangka, Tanggal 20 Januari, Presiden Jokowi menyatakan akan membebaskan Ustadz ABB, dua hari kemudian, yakni tanggal 22 Januari, Presiden Jokowi menganulir pernyataannya. Ustadz ABB batal dibebaskan. Yusril paling terpukul. Reputasinya hancur. Di kubu Jokowi tak berarti. Di kubu Prabowo telanjur mengkhianati.
Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang beriman, yang merenung, dan mau mengambil pelajaran. Semoga pada 17 April nanti, Pilpres 2019 berlangsung dengan aman, tertib, dan damai, menghasilkan kepemimpinan nasional yang kuat dan berwibawa, serta membawa Indonesia adil dan makmur. (*)
