Berita Liputan Khusus Persekongkolan Media Mainstream Memusuhi Ulama dan Umat Islam

Persekongkolan Media Mainstream Memusuhi Ulama dan Umat Islam

-

- Advertisment -

Jutaan muslim dalam Reuni Akbar 212 di Monas dan sekitarnya, 2 Desember lalu. (foto: ist/belaislam)
Jutaan muslim dalam Reuni Akbar 212 di Monas dan sekitarnya, 2 Desember lalu. (foto: ist/belaislam)

Laporan:  Muhammad Farid Wajdi

PALONTARAQ.ID – Menarik untuk menyimak lebih dalam pernyataan Rocky Gerung, seorang Dosen Filsafat UI yang menyatakan bahwa Pers Nasional saat ini tak lebih dari Humas Pemerintah atau Brosur Pemerintah.

Dapat dibayangkan, seandainya TVOne sebagai satu-satunya Stasiun Televisi Nasional yang meliputi peristiwa bersejarah Reuni 212 itu mengalami gangguan listrik saat siaran langsung, maka satu peristiwa sejarah penting yang menunjukkan tingkat keadaban yang besar dan kesadaran massif masyarakat terlewatkan begitu saja.

Hersubeno Arief dalam Radar Pribumi (3/12/2018) menyebutkan bahwa ketiadaan liputan media mainstream, khususnya TV Nasional menunjukkan tanda Pers Indonesia sedang melakukan bunuh diri massal.

“Pemberitaan media massa tentang Reuni 212 yang berlangsung di Monas Ahad (2/12/2018), membuka tabir yang selama ini coba ditutup-tutupi. Kooptasi penguasa, kepentingan idiologi, politik dan bisnis membuat pers menerapkan dua rumus baku, framing dan black out”, tulisnya.

Sungguh miris, Peristiwa besar yang menjadi sorotan media-media internasional itu sama sekali tidak menarik dan tidak layak berita, bagi sebagian besar media nasional yang terbit di Jakarta.

Lihat saja bagaimana Harian Kompas, terbitan Senin (4/12),  sama sekali tidak memuat berita jutaan orang yang berkumpul di Monas. Halaman depan Kompas bersih dari foto, apalagi berita peristiwa spesial tersebut.

Terbersit tanya di benak pembaca tentunya, sudah sedemikian parahnyakah Media Mainstream terkooptasi oleh rezim pemerintah saat ini, ataukah memang pimpinan, pengelola dan awak redaksi media tersebut memang sudah lama menyimpan benci, tidak suka, serta memusuhi ulama dan umat Islam.

Peristiwa bersejarah reuni akbar 212 memang dahsyat. Dengan sendirinya membuka tabir kemunafikan media mainstream selama ini. Seakan membuka semua topeng dan tabir yang selama ini menjadi “permainan bisnis” di lingkaran media mainstream.

Media-media seperti Harian Kompas/Kompas TV, TVRI, RCTI (MNC Media Group), Indosiar, SCTV, Trans 7, Metro TV, dan GTV,  seakan mendadak kehilangan signal dan tak memiliki mata liputan.

Dengan judul “Reuni Berlangsung Damai” Kompas hanya memberi porsi berita tersebut di halaman 15 dalam 5 kolom kali 1/4 halaman, atau hanya sekitar 2.500 karakter, itupun topiknya tidak spesifik. Tidak ada foto lautan manusia yang menyemut dan memadati kawasan Monas dan sekitarnya.

Reuni Akbar 212 di Monas dan Sekitarnya, 2/12/2018/ (foto: ist/belaislam)
Reuni Akbar 212 di Monas dan Sekitarnya, 2/12/2018/ (foto: ist/belaislam)

Bagi Harian Kompas dan TV Nasional lainnya, selain TVOne, peristiwa itu tidak penting dan tidak ada nilai beritanya (news value). Halaman depan Harian Media Indonesia milik Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga bersih dari foto dan berita Reuni 212. Mereka memilih berita utama dengan judul “ PP 49/2018 Solusi bagi Tenaga Honorer.”

Harian Sindo Milik Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoe memilih berita utamanya “ Pesona Ibu Negara di Panggung G-30” dengan foto-foto mereka dalam ukuran besar. Koran Tempo memilih berita utama “Menuju Ekosistem Digital” yang ditampilkan dalam seluruh halamannya.

Hanya Koran Rakyat Merdeka, Republika yang memuat berita dan foto peristiwa Reuni 212 di halaman muka. Rakyat Merdeka menulis Judul “212 Makin lama, Makin Besar Kenapa Ya?”

Republika menulis Judul “Reuni 212 Damai.” Sementara Harian Warta Kota memuat foto lepas, suasana di Monas dengan judul berita yang dengan berita utama yang sangat besar “Ketua RW Wafat Usai Reuni.”

Agenda Setting

Hersubeno Arief dalam Radar Pribumi (3/12/2018), menyebut Media Mainstream yang tidak meliput Reuni 212 telah melakukan agenda setting. Dengan mengamati berbagai halaman muka media, maka sebenarnya sudah tergambar  apa terjadi di balik semua itu?

Media bersama kekuatan besar di belakangnya,  melakukan agenda setting. Mereka membuat sebuah skenario menenggelamkan peristiwa Reuni 212, atau setidaknya menjadikan berita tersebut tidak relevan. Operasi semacam ini hanya bisa dilakukan oleh kekuatan besar, dan melibatkan biaya yang cukup besar pula.

Pasukan Kebersihan dalam Reuni 212. (foto: ist/palontaraq)
Pasukan Kebersihan dalam Reuni 212. (foto: ist/palontaraq)

Target pertama black out sepenuhnya. Jangan sampai berita tersebut muncul di media. Untuk kasus pertama ini kelihatannya tidak ada media yang berani mati dan mengabaikan akal sehat. Reuni 212 terlalu besar untuk dihilangkan begitu saja.

Kasusnya jelas berbeda dengan unjukrasa Badan Eksekutif Media Se-Indonesia (BEMSI), dan ribuan guru honorer yang berunjuk rasa ke istana beberapa waktu lalu. Pada dua kasus itu mereka berhasil melakukan black out.

Target kedua, kalau tidak bisa melakukan black out, maka berita itu harus dibuat tidak penting dan tidak relevan. Apa yang dilakukan Kompas, dan Media Indonesia masuk dalam kategori ini. Target ketiga, diberitakan, namun dengan -tone- yang datar dan biasa-biasa saja. Contohnya pada Republika.

Meski dimiliki oleh Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, harap diingat latar belakang koran ini adalah milik umat. Tidak mungkin mereka menempatkan berita ini di halaman dalam, apalagi menenggelamkannya. Bisa dibayangkan apa yang terjadi, bila Harian Republika berani mengambil posisi yang sama seperti Kompas?

Ketika Erick memutuskan bersedia menjadi ketua tim sukses saja banyak pembaca yang sudah mengancam akan berhenti berlangganan. Apalagi bila sampai berani melakukan black-out dan framing terhadap berita Reuni 212. Wassalam.

Massa Reuni 212. (foto: ist/palontaraq)
Massa Reuni 212. (foto: ist/palontaraq)

Target keempat tetap memberitakan, tapi dengan melakukan framing, pembingkaian berita. Reuni memakan korban. Contohnya adalah Warta Kota yang membuat judul “Ketua RW Wafat Usia Reuni.”

Berita ini jelas terlihat sangat dipaksakan. Satu orang meninggal di tengah jutaan orang berkumpul, menjadi berita yang menarik dan penting? Sampean waras? Hal yang sama jika kita amati juga terjadi di media online, dan televisi.

Hanya TV One yang tampaknya mencoba tetap menjaga akal sehat di tengah semua kegilaan. Tidak perlu orang yang punya pengalaman di media untuk memahami semua keanehan yang kini tengah melanda sebagian besar media arus utama Indonesia.

Berkumpulnya jutaan orang dari berbagai penjuru kota di Indonesia, dan juga kota-kota dunia di Lapangan Monas, apalagi pada masa kampanye, jelas merupakan berita besar. Tidak alasan untuk tidak memuat, apalagi mengabaikannnya.

Bagi kalangan media peristiwa itu jelas memenuhi semua syarat kelayakan berita. Mau diperdebatkan dari sisi apapun, pakai ilmu jurnalistik apapun, termasuk ilmu jurnalistik akherat, atau luar angkasa (kalau ada), Reuni 212 jelas memenuhi semua syarat.

Luasnya pengaruh (magnitude), kedekatan (proximity), aktual (kebaruan), dampak (impact), masalah kemanusiaan (human interest) dan keluarbiasaan (unusualness), adalah rumus baku yang menjadi pegangan para wartawan.

Massa Umat Islam dalam Reuni 212 di Monas, Jakarta. (foto: ist/palontaraq)
Massa Umat Islam dalam Reuni 212 di Monas, Jakarta. (foto: ist/palontaraq)

Permainan para pemilik dan pengelola media yang berselingkuh dengan penguasa ini jelas tidak boleh dibiarkan.  Dalam jangka pendek kredibilitas media menjadi rusak dan masyarakat akan kehilangan kepercayaan.

Kesan yang muncul adalah media tersebut adalah media yang tidak lagi independent, serta boleh jadi semakin menegaskan dirinya sebagai media anti Islam, anti ulama dan Umat Islam.

Siap-siap saja dalam waktu dekat, umat Islam sebagai konsumen terbesar lambat laun akan meninggalkan media tersebut.

Dalam jangka panjang rusaknya media dan hilangnya fungsi kontrol terhadap penguasa, akan merusak demokrasi yang kini tengah dibangun.

Masyarakat, aktivis, wartawan, lembaga-lembaga kewartawanan seperti PWI, AJI, IJTI, maupun lembaga-lembaga seperti Komisi Penyiaran Indonesia, dan Dewan Pers tidak boleh tinggal diam.

Terlalu mahal harga yang harus dibayar bangsa ini, karena medianya larut dalam konspirasi dan dikooptasi. [***]

 

Penulis Palontaraqhttps://palontaraq.id/
M. Farid W Makkulau, pemerhati budaya dan penikmat sejarah. Kerap kali menggunakan nama pena Etta Adil saat menulis reportase, karya fiksi dan laporan perjalanan. Pernah menggeluti 10 tahun dunia jurnalistik, sebelum memutuskan mengisolasi diri di lingkungan sekolah islam sebagai seorang guru Selengkapnya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

Jangan alihkan Kesalahan Polri pada Surat jalan Djoko Tjandra

Oleh: Asyari Usman PALONTARAQ.ID - Sengaja atau tidak, pimpinan Polri berusaha mengalihkan fokus kesalahan Polri secara institusional menjadi kesalahan Brigjen...

Rakyat dibayangi Pertanyaan: Mungkinkah Komunisme-PKI bangkit kembali?

  Oleh: Asyari Usman PALONTARAQ.ID - Kalau pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD (31/5/2020) dijadikan pegangan, tampaknya tidak mungkin PKI bisa hidup...

Ayasofya Camii!

  Oleh: Ustadz Felix Siauw PALONTARAQ.ID - Salah satu keinginan terbesar saya ketika menulis buku "Muhammad Al-Fatih 1453", adalah sujud di...

Presiden Jokowi Memang Harus Ngeri!

  Oleh: Hersubeno Arief PALONTARAQ.ID - Presiden Jokowi kembali menyatakan betapa berbahayanya situasi dunia, khususnya Indonesia. Jokowi bahkan menggunakan kosa kata yang...

Jokowi merasa Ngeri!

  Oleh: Asyari Usman PALONTARAQ.ID - Presiden Jokowi mengatakan dia ngeri dengan situasi yang akan dihadapi. Pertumbuhan ekonomi bisa minus 8%. Pak...

Denny Siregar tak perlu Minta Maaf!

Oleh: Asyari Usman PALONTARAQ.ID - Pegiat medsos pro-penguasa, Denny Siregar (DS), didesak untuk meminta maaf kepada seluruh santri dan kiyai. Dia...

Must read

- Advertisement -

You might also likeRELATED
Recommended to you