Beranda Hukum Yusril Ihza Mahendra: HTI bukan Ormas Terlarang

Yusril Ihza Mahendra: HTI bukan Ormas Terlarang

Laporan: Etta Adil

PALONTARAQ.ID – PAKAR Hukum Tata Negara Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra menegaskan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bukan ormas terlarang.

“Biasakanlah berucap dengan dilandasi keputusan hukum, jika merasa seorang warga negara yang taat hukum. Karena tidak ada satu pun keputusan hukum yang menyebutkan HTI itu sebagai ormas terlarang,” tulisnya dalam rilis yang diterima Mediaumat.news, Sabtu, 27 Oktober 2018 lalu.

Adanya ribut-ribut “HTI Ormas terlarang” menurut, Yusril, merupakan fitnah yang disebar untuk mem-by pass pemusnahan HTI. Fitnah yang disebar agar masyarakat termakan isu bahwa HTI adalah ormas terlarang.

“Bagi yang masih beranggapan HTI adalah ormas terlarang, silakan sampaikan satu dokumen keputusan hukum, atau dokumen negara yang menyatakan HTI adalah ormas terlarang,” tantangnya.

Sedangkan pencabutan Badan Hukum Perkumpulan (BHP) tidak menyebabkan HTI dibubarkan, karena dalam prosedur keormasan di negara ini, punya BHP itu hanyalah pilihan, bukan kewajiban.

Ada ribuan organisasi kemasyarakatan di negara ini yang tidak mengurus BHP-nya. Dan itu sah-sah saja menurut Hukum Keormasan.

“Jadi jika pun salah satu ormas dicabut BHP-nya, itu bukanlah vonis ormas terlarang, tapi cuma vonis administrasi pencabutan BHP tok. Sampai di sini paham kan?” tulisnya.

Prof Dr Yusril Ihza Mahendra. (foto: breakingnews.co.id)
Prof Dr Yusril Ihza Mahendra. (foto: breakingnews.co.id)

Dakwah Khilafah Tidak Terlarang

Begitu juga dengan dakwah syariah dan khilafah. Menurut Yusril, tidak ada satu dokumen keputusan hukum ataupun dokumen negera yang menyatakan bahwa dakwah syariah dan Khilafah adalah dakwah yang terlarang.

Opini terlarangnya dakwah syariah dan khilafah ini muncul dari asumsi sepihak pemerintah bahwa dakwah syariah dan khilafah ini memenuhi hal yang terlarang pada UU Ormas yang baru.

Padahal ini di UU Ormas itu yang terlarang adalah: Komunisme, Leninisme, Atheisme, Marxisme, dan ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila.

“Dakwah syariah dan khilafah itu kemudian dimasukkan sebagai ajaran yang bertentangan dengan Pancasila.”

“Ini asumsi sepihak, karena belum ada keputusan pengadilan yang secara sah melalui peradilan bahwa dakwah syariah dan khilafah itu bertentangan dengan Pancasila,” tegasnya. (*)

 

Penulis Palontaraqhttps://palontaraq.id/
M. Farid W Makkulau, pemerhati budaya dan penikmat sejarah. Kerap kali menggunakan nama pena Etta Adil saat menulis reportase, karya fiksi dan laporan perjalanan. Pernah menggeluti 10 tahun dunia jurnalistik, sebelum memutuskan mengisolasi diri di lingkungan sekolah islam sebagai seorang guru Selengkapnya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

HIGHLIGHT

Kantin Putri IMMIM dinyatakan sebagai Kantin Sehat

  Laporan: Nurhudayah Lihat pula: Ketua Tim Penggerak PKK Sulsel kunjungi Hotspot Center Putri IMMIM PALONTARAQ.ID - Satu lagi prestasi yang ditorehkan Pondok Pesantren Modern Putri IMMIM...

Ketua Tim Penggerak PKK Sulsel kunjungi Hotspot Center Putri IMMIM

  Lihat pula: Ketua TP PKK Sulsel kunjungi Ponpes Modern Putri IMMIM Laporan: Nurhudayah PALONTARAQ.ID - Dalam kunjungannya ke Kampus Pondok Pesantren Modern Putri IMMIM Pangkep,...

Santri Putri IMMIM Ikuti Program Pesantren Sehat

  Laporan: Nurhudayah PALONTARAQ.ID - Sebanyak 20-an santriwati didampingi Guru/Pembina Pondok Pesantren Modern (PPM) Putri IMMIM dari perwakilan berbagai tingkatan, Rabu kemarin (18/11/2020) mengikuti dengan hikmat...

Ketua TP PKK Sulsel Kunjungi Ponpes Putri IMMIM

  Laporan: Nurhudayah PALONTARAQ.ID - Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan Lies F Nurdin secara mendadak melakukan kunjungan silaturrahim ke Pondok Pesantren (Ponpes) Modern Putri...