Oleh: Nasrudin Joha
Tulisan Sebelumnya: Kongres Pancasila, Kongres yang Membingungkan!
PALONTARAQ.ID – Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dirongrong di Papua, Pancasila dilecehkan di Papua, sang Saka Merah Putih dibakar di Papua. Hanya, saya merasa terheran-heran kenapa Begawan BPIP semua bungkam?
Mana suara Megawati? Mana suara Try Sutrisno? Mana suara Syafii Maarif? Mana suara Said Aqil Siradj? Mana suara Ma’ruf Amin? Mana suara Sudhamek? Mana suara Andreas Anangguru Yewangoe? Mana suara Wisnu Bawa Tenaya? Dan yang lebih penting MANA Suara begawan Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) paling gigih, Mahfud MD?
Kalau urusan umat Islam, bendera tauhid, syariah Islam, mereka ini paling cerewet berkomentar. Syafi’i Ma’arif yang sudah udzur saja, nyinyir kepada wacana NKRI bersyariah, apalagi Mahfud MD. Tuding dana dari Arab ke pesantren untuk radikalisme, tuding pesantren di Jogja dan Magelang radikal. Tapi giliran di Papua, kok Ga ada satupun kalimat Twitt Mahfud yang membara menyebut Organisasi Papua Merdeka (OPM) radikal?
Lantas, apa solusi Pancasila untuk mengatasi masalah separatisme OPM? Melafadzkan sila-sila Pancasila sampai lidah kelu? Meminta OPM berbaris dan beri hormat ke bendera merah putih?
Apa pula pertanggungjawaban Jokowi untuk Papua. Bukankah suara Jokowi di Papua luar biasa besar ? Lantas, kalau mereka pro Jokowi kenapa minta referendum pisah dari NKRI ? Apa kampanye politik Jokowi di Papua dulu menjanjikan referendum dan berpisah dari NKRI sehingga suara Jokowi luar biasa besar di Papua ? Atau keributan di Papua ini dalam rangka merealisir janji politik Jokowi?
Lihat pula: Menanti ‘Negara hadir’ di Papua
Kembali ke Mahfud MD, saya jadi kepingin tahu apa resep mujarab sang profesor ini -yang telah kalah telak melawan tantangan Prof Suteki- untuk mengatasi masalah Papua. Apa akan mengadopsi ide Jokowi, yang saat pidato kebangsaan berkoar tidak ada toleransi bagi siapapun yang mau memecah belah bangsa. Tapi begitu OPM beraksi, kok jadi lembek? Diminta saling memaafkan?
Ingat ya, gaji Mahfud MD per bulan diatas 100 juta rupiah. Umat ini berhak tahu, apa kinerja Mahfud sehingga punya hak atas gaji yang berasal dari pajak umat.
Tidak mungkinlah, seorang Mahfud pergi ke Papua dalam konteks bertempur, seperti Barisan Serbaguna (Banser), sedangkan Banser, ormas yang merasa paling Pancasila itu saja ngeles minta payung hukum.Â
Tapi paling tidak Mahfud kan bisa ngetwit? Komentar, kasih perspektif Pancasila mengenai persoalan Papua. Jangan hanya menjadi kompor kebangsaan berdalih suluh kebangsaan, menebar tudingan ditengah kalangan pesantren tanpa punya rasa malu.
Meskipun begitu, saya termasuk orang yang sabar menanti pernyataan Mahfud. Bagaimanapun, dia telah terima gaji BPIP. Karena itu, dia wajib bekerja dan bertanggung jawab secara moral kepada publik.
Semoga, Mahfud MD diberi kemudahan dan kelancaran, agar lisannya mampu bersuara untuk Papua. Kita, sebagai sesama anak bangsa sangat menunggu peran dan kiprah Mahfud MD dalam menjaga dan membumikan nilai-nilai Pancasila. [*]
