Oleh: Nasrudin Joha
Tulisan Sebelumnya: Kongres Pancasila, Kongres yang Membingungkan!
PALONTARAQ.ID – Ada problem krusial dibalik berderetnya problem yang mendera Papua, dari soal kemiskinan, pembagian kue ekonomi yang tidak adil, ketertindasan, ancaman disintegrasi, pembantaian sipil dan militer oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM), hingga rusuh di Manokwari. Problem itu berpangkal pada ketidakhadiran Negara di Papua.
Ketidakhadiran itu memicu ketidakadilan, perasaan terzalimi, kemudian menimbulkan perlawanan yang diboncengi kepentingan penjajah kapitalisme global asing. Letupan perlawanan itu, juga tidak ditindak tegas, hingga menimbulkan korban sipil, polisi bahkan tentara.
Terakhir, gerakan separatisme terorisme OPM telah terbuka mengumumkan perang kepada negara. Menyandera dan membunuh anggota Polda Papua, dan mengirim mayatnya kepada institusi tempatnya bekerja.
Namun apa tindakan negara ? Negara diam, negara bungkam. Tak ada, sikap ‘aku Pancasila’ dan NKRI harga mati untuk mengatasi separatisme Papua. Tak ada, teriakan ‘negara tidak boleh kalah’ menghadapi teroris papua.
Bahkan, negara terlalu sopan menyebut gerombolan teroris OPM dengan sebutan KKB atau KKSB. Tak ada muntahan ujaran ‘teroris’ ‘radikalis’ ‘ekstrimis’.
Giliran menghadapi umat Islam, yang hanya mengibarkan bendera tauhid, yang hanya mendakwahkan khilafah, garangnya minta ampun. Tudingannya keras sekali, radikalis, bahkan hingga teroris.
Peristiwa di Papua jelas membakar bendera merah putih, tak tampak kemarahan negara atas pelecehan simbol negara. Presiden Jokowi malah menghimbau ‘saling meminta maaf’. Lantas, pernahkah negara meminta maaf terkait peristiwa 21-22 Mei? Negara meminta maaf atas matinya 700 anggota KPPS?
Lantas, apakah Jokowi masih bisa berkata ‘meminta maaf’, kalau yang di gorok OPM itu Jan Ethes? Yang diberondong OPM itu Kaesang? Yang ditawan, ditali, disiksa, itu Gibran?
Lantas, apakah negara ini hanya untuk melindungi dan melayani elit? Seperti hebohnya negara, mengunggah duka atas kematian Ani Yudhoyono. Pada saat yang sama, negara bungkam atas kematian 700 nyawa KPPS. Apakah ada beda, harga nyawa penduduk negeri ini?
Apakah, negara tidak segera bertindak tegas pada OPM karena yang di sandera OPM bukan Jan Ethes? Bukan Gibran? Bukan Kaesang?
Lantas, ketua DPR RI meminta melindungi aset Pemda dan aset Freeport, kenapa tidak memberi prioritas untuk melindungi darah dan nyawa rakyat? Apakah, DPR itu bawahan Freport? Apakah, DPR itu bukan wakil rakyat tapi wakil PT freeport, sehingga prioritas penyelamatan justru pada freepot bukan pada nyawa rakyat?
Apa arti hiruk pikuk perayaan kemerdekaan makan kerupuk ? Apakah, negeri ini memang bermental ‘kerupuk’ hanya ‘angas’ dan gahar terhadap rakyat, tapi ciut nyali menghadapi OPM?
Negara sadar, selama ini tak adil terhadap Papua, karenanya negara tak berani mengambil sikap tegas atas perilaku biadab OPM. Negara, justru seperti menjadi pemandu sorak dari banyaknya kengerian, berupa pembantaian dan persekusi di negeri ini.
Lantas, apa gunanya 25 triliun uang rakyat untuk memilih Presiden? Dimana letak NKRI harga mati? Kalau di zaman Megawati hilang Sipadan dan Ligitan. Zaman Habibi Timor Leste lepas, apakah di zaman Jokowi ini Papua yang mau dilepaskan? Mana slogan aku Pancasila? Mana NKRI harga mati?
Selama negara ‘tidak hadir’ di Papua, baik untuk bertindak tegas pada OPM untuk melindungi rakyat Indonesia dan bertindak adil kepada rakyat Papua dan seluruh rakyat Indonesia, maka problem Papua ini tidak akan pernah tuntas. Apalagi presidennya Jokowi? Presiden, dengan karakter masa bodoh dan selalu mengeluarkan mantera ‘Bukan Urusan Saya’ saat menghadapi problema berbangsa. [*]
