BerandaBeritaDaerahMaros Abad XIX: Integrasi, Struktur Kekuasaan dan Perlawanan Rakyat

Maros Abad XIX: Integrasi, Struktur Kekuasaan dan Perlawanan Rakyat

Oleh: Andi Fahry Makkasau

Tulisan Sebelumnya: Sekilas tentang Langkanaya, Balla Lompoa ri Marusu

PALONTARAQ.ID – Pada tahun 1816, Inggris resmi meninggalkan Sulawesi Selatan, Onderafdeling Maros yang tadinya termasuk dalam penguasaan Inggris diserahkan ke dalam penguasaan Belanda.

Dalam masa sesudahnya banyak Kepala Kampung menghadap kepada Pemerintah Belanda untuk meminta bergabung dengan Turikale yang saat itu masih berstatus Onderdistrict (kampung) dibawah kepemimpinan Muhammad Yunus Daeng Mumang.

Akhirnya permintaan tersebut disetujui dan Turikale dalam tahun 1846 menjadi Distrik tersendiri.  Kemudian dalam Tahun 1860 dinaikkan levelnya menjadi Regentschappen (Kabupaten) dan La Umma Daeng Manrapi diangkat sebagai Regent (Bupati) yang pertama.

Sejak Cappaya ri Bungaya (Perjanjian Bungaya) ditandatangani, hegemoni kekuasaan atas Maros tetap berada di tangan Raja Bone, awal Abad XIX, aliansi Adat Toddo Limayya yang sebelumnya menjadi perekat para Kepala Distrik dihapuskan.

Raja Bone XXIII La Tenri Tappu Sultan Ahmad Saleh Syamsuddin (Lihat pula: Riwayat Raja (23): La Tenri Tappu To Appaliweng) kemudian membentuk 3 (tiga) daerah Kasulewatangan yang merupakan perpanjangan tangan Arumpone mengontrol kekuasaan di wilayah Maros yaitu masing-masing:

1. Sulewatang Lau (Barat) diangkat La Mattotorang Daeng Mamangung Karaeng Segeri putra La Mauraga Sultan Adam Datu Mario ri Wawo.

2. Sulewatang Raya (Timur) diangkat I Supu Daeng Pasau.

3. Sulewatang Timboro (Selatan) diangkat La Mattuppuang Daeng Palallo putra dari La Makkasau Arung Palakka.

Ketiga Sulewatang inilah yang bertindak sebagai wakil Raja Bone di Maros tugasnya mengontrol tugas para Kepala Distrik/Regent.

Belanda yang mengendalikan kembali kekuasaan pemerintahan kolonial pasca Kekuasaan Inggris lalu menempatkan seorang Controleur di Wilayah Pegunungan Lebbo TengngaE dalam Tahun 1862.

Keputusan tersebut mendapat protes keras dari La Pallawa gaoe (Kepala Distrik Cenrana) dan La Makkoasa Daeng Pasaka (Kepala Distrik Mallawa), namun Gubernur Celebes en Onderhoorigeden (Sulawesi dan Taklukannya), Kroesen di Makassar bergeming atas keputusan tersebut.

Controleur de Villeneuve berusaha meredakan dan membujuk para Kepala Distrik agar mau bekerjasama dan tetap setia, tidak terprovokasi dan menganggap Belanda sebagai sekutu utama. Namun para Kepala Distrik tetap melakukan perlawanan.

Dalam tahun 1864, La Mappincara (Kepala Distrik Camba) dengan didukung oleh Para Kepala Distrik dalam wilayah Lebbotengngae tampil melakukan perlawanan. Belanda lalu menurunkan 120 org pasukan bersenjata menghadapi perlawanan La Mappincara.

Yang kemudian memaksa Kepala Distrik Camba tersebut menyingkir ke Cani (Bone). Akibatnya La Mappincara lalu diberhentikan sebagai Kepala Distrik dan digantikan oleh La Sinapang Daeng Lala dengan pengangkatan tertanggal 21 Desember 1864.

Dengan dimediasi oleh Raja Bone La Pawawoi Karaeng Segeri, Pada Tanggal 3 April 1865 La Mappincara (Kepala Distrik Camba) menyerahkan diri kepada Asistent Residen di Maros kemudian pada tanggal 23 April 1865 beliau dibawa ke Batavia (Jakarta) untuk menjalani hukuman.

Setahun menjalani hukuman di Batavia La Mappincara (Kepala Distrik Camba) berhasil melarikan diri dan kembali ke Camba melanjutkan perlawanan melawan Belanda dengan menata kembali strategi perang.

Dalam tahun 1868 terjadi kontak senjata dalam eskalasi yang cukup besar di Kampung Samaenre Mallawa. Asisten Residen Maros menghadapi perlawanan itu dengan mengirim pasukan dalam jumlah yang besar, Kampung Samaenre dibakar hampir seluruh isinya.

Namun pada malam tanggal 10-11 Juli 1868, pasukan Distrik Camba dan Distrik Mallawa dengan dibantu oleh pasukan yang dikirim oleh La Pagoncing (Kepala Distrik Labuaja) melakukan pembalasan dengan menyerang dan membakar habis Kantor Pembantu Controleur di Camba.

Walaupun perlawanan rakyat tidak terlalu membuahkan hasil tapi setidaknya telah menunjukkan bahwa kebencian dan kesadaran para Kepala Distrik  bersama rakyat untuk tidak mau diatur seenaknya oleh Belanda menjadi semakin meningkat.

Dalam tahun 1868 di wilayah Lebbotengngae akibat tingginya intensitas perlawanan rakyat terhadap Belanda, akhirnya dilakukan integrasi peleburan. Distrik Bengo yang ketika itu dijabat oleh I Budi Daeng Pawello dan Distrik Labuaja yang dijabat oleh La Pagoncing yg sebelumnya juga masing-masing adalah Distrik otonom yang dipimpin seorang Kepala Distrik dengan gelar Sulewatang, dilebur ke dalam Wilayah Distrik Cenrana dengan besluit No. 14 Tanggal 7 Maret 1868.

Lihat pula: Regent, Karaeng, dan Kepala Distrik

Dalam tahun 1870 Regent Turikale, La Umma Daeng Manrapi, yang juga menjabat sebagai Kepala Distrik Simbang sejak 7 Agustus 1868 menggantikan I Mangembabundu Daeng Manjarungi, harus menerima kenyataan bahwa Distrik Simbang dilebur ke dalam Distrik Turikale, meski masih tetap dalam tanganya selaku penguasa Turikale.

Di saat yang sama Sudiang yang saat itu dalam kekuasaan I Tajibarani Daeng Matarang sebagai Regent juga dialihkan menjadi Wilayah kekuasaan Tallo.

Selanjutnya Distrik Raya pada tanggal 24 Januari 1906 dilebur ke dalam Wilayah Distrik Lau. Distrik Raya yang awalnya satu Kasulewatangan tersendiri sebagai perpanjangan tangan Arumpone dengan I Supu Daeng Pasau sebagai Sulewatang Raya I, dan setelah wafat dalam Tahun 1893 lalu digantikan oleh putranya I Tahere Daeng Mapata sampai Tahun 1897.

Distrik Raya akhirnya bernasib tragis dibawah kepemimpinan Sulewatang I Hamada Daeng Matutu yang diangkat dengan besluit 363/41 tanggal 4 Februari 1897, harus menyerahkan wilayahnya kepada Kepala Distrik Lau, Saleh Daeng Lullu.

Demikian pula dengan Tangkuru yang awalnya adalah sebuah Distrik penuh ketika I Taji Daeng Matarang diangkat sebagai Regent Tangkuru kemudian digantikan oleh I Mallingkoang Daeng Malliongi sejak 24 Februari 1861 akhirnya juga menerima kenyataan pahit.

Distrik Tangkuru akhirnya ketika dalam masa pemerintahan I Manrakkai Daeng Ngirate harus menyerahkan wilayahnya menjadi bagian dari Distrik Lau melalui besluit No. 31 Tanggal 9 Maret 1906 (Lembaran Negara No. 165) kepada Kepala Distrik Lau, Saleh Daeng Lullu. Sejak saat itu Tangkuru menjadi bagian dari Onderdistrict Lau, bagian dari Distrik Lau.

Sebenarnya dua tahun sebelum integrasi Distrik Tangkuru menjadi bagian Distrik Lau, dalam tahun 1904 sesungguhnya terjadi penolakan keras rakyat Distrik Tangkuru atas rencana tersebut. Namun perlawanan rakyat yang dipimpin oleh Matowa Kane-kane dapat dipadamkan melalui operasi militer bersenjata pada akhir tahun itu.

Pada tahun 1909, Onderafdeling Maros, yang bersama-sama dengan Onderafdeling Pangkajene, Gowa, Makassar, Takalar dan Jeneponto berada di bawah Afdeling Makassar, selain Distrik Gallarang Appaka dan Lebbotengngae kemudian, akhirnya hanya tersisa Distrik Turikale, Marusu, Tanralili, Bontoa dan Lau di bawah kekuasaan langsung Asisten Resident Klerks.

Sejak itu pula pengaruh Para Sullewatang bentukan Raja Bone di Maros mulai redup. Para Kepala Kampung dari Distrik yang dilebur dan Kasulewatangan banyak yang menghadap mengajukan permohonan kepada Asisten Residen untuk meletakkan daerah mereka di bawah Kepala Distrik yang mereka sukai akibatnya struktur dan polarisasi antar kampung menjadi lebih rumit sehingga batas-batas administrasi sebuah Distrik menjadi tidak jelas. Setiap Distrik tidak menunjukkan kesatuan. Kampung dari satu Distrik terkadang dikelilingi kampung dari Distrik lain. (bersambung)

Maros, subuh 6 Agustus 2019.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -

HIGHLIGHT