DPRD itu Wakil Rakyat, bukan Mediator

RDP DPRD Maros dengan Para Dokter dan Manajemen RSUD Salewangan. (foto: detik.com)

RDP DPRD Maros dengan Para Dokter dan Manajemen RSUD Salewangan. (foto: detik.com)

MAROS, PALONTARAQ.ID– Seorang anggota DPRD itu terpilih karena ada ribuan suara rakyat yang memilihnya. Sehingga ketika dia berbicara dan berpendapat di lembaga DPRD, maka apa yang dia ucapkan itu adalah ucapan ribuan orang yang diwakilinya. Pendapat yang dia kemukakan adalah pendapat ribuan orang yang diwakilinya, tuntutan yang dia sampaikan adalah tuntutan ribuan orang yang diwakilinya. Hal ini disampaikan Amal Hasan, seorang pemerhati Parlemen di Maros via status facebooknya menanggapi Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD setempat dengan para dokter di RSUD Salewangan Maros yang mengancam mogok kerja tidak melayani pasien.

Senin kemarin (17/12), Puluhan dokter di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Salewangang, Maros, Sulawesi Selatan mengikuti  RDP yang digelar oleh komisi III DPRD setempat bersama dengan pihak manajemen RSUD. Di depan pimpinan rapat komisi, pihak dokter tetap ngotot tidak mau melayani pasien hingga tiga tuntutan mereka tidak dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros. “Kami akan tetap melakukan aksi ini sampai tuntutan kami dipenuhi oleh pihak Pemkab.  Kami jelaskan, ini demi kebaikan bersama, agar tidak ada lagi permasalahan nantinya,” kata koordinator aksi, dr Syahruni Syahrul, saat mediasi di Gedung DPRD Maros.

Ada tiga hal yang dituntut oleh pihak dokter, yaitu reformasi sistem manajemen RSUD, restrukturisasi manajemen serta meminta BPK untuk melakukan audit secara menyeluruh.  “Jadi tuntutan kami berdasarkan fakta, diantaranya soal transparansi klaim BPJS serta rekap data pasien yang telah dilayani terkait status pembayarannya, termasuk  juga soal adanya aliran dana BPJS 5 persen ke P3RS yang tidak jelas aturannya,” ungkap dr. Syahruni Syahrul.

Sementara itu, Direktur RSUD Salewangang Maros, dr Maryam, meminta persoalan ini bisa kembali dibicarakan dengan baik-baik tanpa harus mengorbankan hak pasien. Menurutnya, semua permasalahan yang dikeluhkan oleh pihak dokter sudah pernah dibicarakan oleh Dewan Pengawas RSUD. “Inikan semuanya sudah dibahas Dewan Pengawas Rumah Sakit. Jadi, jangan sampai persoalan ini mengganggu pelayanan kepada pasien.  Tapi yah kami anggap itu hak para dokter. Kita serahkan ke pak Bupati,” ujar dr Maryam yang juga Kadis Kesehatan Maros ini.

Pihak DPRD Maros berjanji akan segera mengomunikasikan persoalan itu ke Bupati. “Hari ini juga saya akan bertemu dengan pak Bupati untuk menyampaikan permasalahan ini. Jelas ini mencoreng kita semuanya di sini. Di satu sisi kita sudah mendapatkan penghargaan dalam bidang pelayanan publik, di sisi lain faktanya masih ada kejadian begini,” kata wakil Ketua DPRD Maros, Patarai Amir.

Menanggapi sikap DPRD setempat ini, Amal Hasan menyoroti bahwa fungsi DPRD adalah sebagai wakil rakyat, bukan sebagai mediator. “DPRD adalah wakil rakyat dalam mengawasi kinerja pemerintah. Jika masyarakat punya keluhan dengan kinerja pemerintahnya, atau ada kinerja aparat pemerintah yang tidak beres, maka anggota DPRD lah yang tampil menyuarakan keluhan itu, walaupun tidak ada demo atau aspirasi yang masuk dari masyarakat, karena DPRD itu sendiri sudah wakil dari masyarakat. DPRD bukan WASIT yang hanya memediasi rakyat yang mengeluhkan pelayanan publik, seolah keluhan rakyat bukan masalah dirinya”, jelas Amal Hasan, yang juga Pengasuh PP Darul Istiqamah, Maros ini

Amal Hasan. (foto: dok.pribadi)

Amal Hasan. (foto: dok.pribadi)

Menurutnya RDP itu bukan forum yang mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik di masyarakat dan DPRD hanya sebagai mediatornya. RDP itu media bagi DPRD untuk mendengar pendapat berbagai pihak, untuk selanjutnya DPRD dapat menentukan sikap politik dan tindakannya selaku wakil rakyat, untuk merekomendasikan penyelesaian masalah yang dialami masyarakat yang diwakilinya.
Jika perlu membentuk Panja jika kasus konflik biasa, dan Pansus jika kasus sarat konflik politis.

“RDP bukan media mendamaikan orang yang berselisih dengan menenangkan masing-masing pihak, dan setelah itu diam tanpa tindak lanjut. RDP bertujuan agar anggota dewan lebih paham masalah, agar dia bisa bertindak lebih baik, lebih tepat dan lebih cepat dalam menyelesaikan keluhan masyarakat. Kalau RDP hanya media ngobrol dan diskusi tanpa tindak lanjut, mending RDP di warkop saja yang diikuti oleh orang-orang yang hanya mampu omong besar tapi tak punya power. Kasus RSUD Salewangang sudah berkali-kali RDP, dan masalah tak kunjung beres. Dengan status akreditasi paripurna yang penuh pencitraan, keluhan masyarakat juga paripurna, dari keluhan parkiran, pelayanan hingga limbah rumah sakit”, ungkapnya.(*)

Like it? Share it!

Leave A Response