BerandaMainstreamHilmar Farid jelaskan Perubahan Nomenklatur baru Kemendikbud

Hilmar Farid jelaskan Perubahan Nomenklatur baru Kemendikbud

Dirjen Kebudayaan, Hilmar Farid. (foto: ist/palontaraq)
Dirjen Kebudayaan, Hilmar Farid. (foto: ist/palontaraq)

– Tak Ubah Fungsi Ditjen Kebudayaan

Laporan: Etta Adil

Tulisan sebelumnya: Inilah 10 Objek Pemajuan Kebudayaan

PALONTARAQ.ID – Struktur dan nomenklatur layanan kebudayaan sebagaimana tertuang dalam Permendikbud No 45 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berubah.

Sejumlah Direktorat di bawah Direktorat Jenderal (Ditjen) Kebudayaan turut mengalami perubahan dengan hadirnya sejumlah direktorat baru dan penghapusan sejumlah Direktorat.

Dengan nomenklatur baru seluruh unsur kebudayaan akan dikelola dengan proses yang mengacu pada Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, yakni pelestarian kebudayaan yang meliputi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan.

Hal ini diungkapkan Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid, bahwa nomenklatur dengan format baru terdiri dari lima Direktorat baru yaitu Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru, Direktorat Perlindungan Kebudayaan, Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, dan Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan.

Dalam siaran langsung video melalui akun Instagram Budaya Saya, Senin siang (13/1/2020). Hilmar Farid juga menjawab sejumlah pertanyaan yang masuk seputar nasib kesinambungan layanan kebudayaan pasca perubahan nomenklatur.

Hilmar Farid. (foto: ist/palontaraq)
Hilmar Farid. (foto: ist/palontaraq)

“Tidak ada yang berubah dalam pemberian layanan publik. Apakah itu pelayanan pendaftaran cagar budaya, apakah itu pendaftaran warisan budaya, apakah itu layanan fasilitasi, misalnya Program-program, kerja sama dengan komunitas, akan terus berjalan,” tegas Hilmar.

Di bawah tiga direktorat baru, yakni Direktorat Perlindungan Kebudayan, Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, dan Direktorat Pembinaan Kebudayaan berbagai layanan dan peningkatan kapasitas SDM bidang Kebudayaan akan terus berjalan, apalagi setelah diperkuat Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

“Di Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017, semua itu tercover. Kesenian, tradisi, pengetahuan tradisional, permainan tradisional, dan seterusnya. Kita juga masih dipandu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya,” jelas Hilmar.

“Perubahan nomenklatur ini justru bertujuan untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, salah satunya dalam hal pencatatan kekayaan budaya Indonesia. Informasi sudah banyak sekali. Ini semua butuh waktu untuk terproses sehingga semua terlindung dan masuk database. Mereka yang selama ini sering mengirim data ke registrasi nasional akan terus berjalan,” tambahnya.

Lihat pula: Cagar Budaya Indonesia: Rawat atau Musnah?

Ditjen Kebudayaan pun terus membuka diri bagi berbagai pihak yang ingin mengajukan kerjasama dan dukungan bidang kebudayaan. Hilmar mengakui, bahwa semua pihak perlu waktu untuk memahami proses dan alur kerja organisasi yang baru. Termasuk bahwa layanan akan menjadi bagian dari perubahan.

Hilmar menambahkan perubahan nomenklatur terkait dengan pengelolaan dana abadi kebudayaan. Sebab, pengelolaan dana untuk semua kegiatan akan dilakukan lewat satu pintu.

“Selama ini apabila kita ingin menjalin kerja sama, biasanya langsung pada direktorat terkait. Misalnya, kesenian langsung berurusan sama Direktorat Kesenian.”

“Sekarang semua unit disatukan karena ada dana abadi kebudayaan. Dana yang sebelumnya dikelola masing-masing direktorat dijadikan satu unit. Jadi tidak perlu khawatir. Yang saat ini tengah menjalin kegiatan dan perlu bantuan, silakan kontak atau bersurat ke saya, Dirjen Kebudayaan. Nanti akan kami sortir untuk diteruskan ke setiap direktorat,” paparnya.

Sementara itu, Sekretaris Ditjen Kebudayaan Kemendikbud Sri Hartini menambahkan pihaknya akan terus melakukan sosialisasi nomenklatur dengan format baru tersebut ke berbagai stakeholder, budayawan, seniman, pegiat seni dan publik. Pihaknya juga telah mengundang kalangan asosiasi seni dan budaya sosialisasi perubahan nomenklatur itu.

“Kami juga terbuka kepada tokoh dan budayawan senior untuk bersinergi melaksanakan format baru nomenklatur tersebut,” ujarnya.

“Khusus dalam tubuh Direktorat Jenderal (Ditjen) Kebudayaan, sekali lagi kami tegaskan bahwa hal ini tidak mempengaruhi layanan kebudayaan yang selama ini sudah berjalan.”

“Kami merencanakan pula setiap direktorat akan mengundang dan melakukan pertemuan dengan stakeholder masing masing,” tambah Sri Hartini. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

HIGHLIGHT