Bagaimana jika Jokowi mundur dari Jabatan Presiden?

Jokowi bersama cucunya, Jan Ethes. (foto: ist/palontaraq)

Jokowi bersama cucunya, Jan Ethes. (foto: ist/palontaraq)

Oleh: Nasrudin Joha

PALONTARAQ.ID – Perlu dipahami, bahwa demonstrasi mahasiswa yang terjadi begitu massif diberbagai wilayah sebabnya tak saja sekedar menyuarakan aspirasi penolakan sejumlah rencana legislasi DPR dan UU KPK perubahan.

Namun, aksi demonstrasi juga menyuarakan ketidakpuasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden Jokowi.

Artinya, demonstrasi tak akan berakhir hanya karena adanya penundaan sejumlah rencana legislasi DPR dan Penerbitan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu) oleh Presiden untuk membatalkan perubahan UU KPK.

Demonstrasi hanya akan berakhir, manakala penanggungjawab kekuasaan, kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dapat memberi jawaban kongkrit atas ketidakpuasan rakyat terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan dan kekuasaan.

Tidak menutup kemungkinan, solusi yang diinginkan rakyat bukanlah janji Presiden untuk membenahi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan.

Namun, rakyat menginginkan perubahan dan meminta Presiden selaku kepala negara sekaligus kepala Pemerintahan mundur dari jabatannya.

Jokowi, pada kondisi kehendak umum dan aspirasi publik menginginkan dirinya untuk mundur dari jabatan Presiden, sebagai orang yang memiliki tanggungjawab, sebagai seorang negarawan tidak menutup kemungkinan memenuhi tuntutan itu, seraya secara legow0 mengundurkan diri dari jabatan Presiden.

Selanjutnya, bagaimana masa depan negara sesuai aturan tata negara sebagaimana diatur konstitusi?

Pertama, ketika Jokowi mundur dari jabatannya atau dengan bahasa lain menyatakan berhenti dari jabatan Presiden, maka secara otomatis wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memegang kendali negara dan pemerintahan, menjadi pejabat Presiden selaku kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

Selanjutnya, JK menuntaskan periode jabatan kekuasan Presiden hingga purna tugas, yakni hingga tanggal 20 Oktober 2019. (Tinjau pasal 8 ayat 1 UUD 1945).

Kedua, pasca jabatan Presiden JK berakhir yakni hingga tanggal 20 Oktober 2019, maka demi hukum pasangan capres dan cawapres Jokowi – Ma’ruf amin, tidak bisa dilantik.

Alasannya, Jokowi telah mengundurkan diri dari jabatan Presiden karena mengikut kehendak umum rakyat. Tentu, rakyat akan menolak tegas jika Jokowi kembali menjabat.

Sementara itu, posisi Ma’ruf amin tidak bisa secara otomatis menjabat Presiden. Karena posisinya sebagai cawapres -meskipun telah diumumkan menang oleh KPU dan putusan MK- tetap saja tidak bisa dilantik sebagai pejabat Wakil Presiden.

Karena itu, demi hukum status cawapres Ma’ruf Amien hangus mengikuti status mundurnya Presiden Jokowi dan tidak dilantiknya Capres Jokowi. (Tinjau pasal 9 UUD 1945).

Ketiga, jika masa jabatan Presiden JK habis pada 20 Oktober 2019, sementara pejabat Presiden pengganti belum ada, maka JK berdasarkan alasan adanya Kegentingan yang memaksa, bisa menerbitkan Perppu untuk memperpanjang masa jabatannya sebagai Presiden sekedar untuk menyelenggarakan Pilpres yang dipercepat. (tinjau pasal 22 ayat 1 UUD 1945).

Keempat, dalam proses Pilpres kedua yang dipercepat, Ma’ruf Amien bisa ikut lagi mengajukan diri sebagai calon, baik calon Wapres maupun calon Presiden, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan konstitusi.

Kelima, jika JK enggan menerbitkan Perppu untuk memperpanjang masa jabatannya sebagai Presiden sekedar untuk menyelenggarakan Pilpres yang dipercepat, maka ketika jabatan Presiden habis pada 20 Oktober 2019, secara otomatis pelaksanaan tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama.

Selambat- lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya. (Tinjau pasal 8 ayat 3 UUD 1945).

Demikianlah, masa depan bangsa ini jika Jokowi mundur dari jabatannya sebagai Presiden R.I., baik karena kesadaran maupun atas desakan publik. Situasi ini akan bergulir, mengikuti mekanisme perguliran kekuasaan sebagaimana diatur konstitusi. [*]

Like it? Share it!

Leave A Response