108 Jenderal Purnawirawan TNI-Polri Tolak Hasil Pilpres 2019

Konferensi Pers Pejuang NKRI, Para Purnawirawan TNI-Polri menolak hasil Pilpres 2019. (foto: ist/palontaraq)

Konferensi Pers Pejuang NKRI, Para Purnawirawan TNI-Polri menolak hasil Pilpres 2019. (foto: ist/palontaraq)

Laporan: Etta Adil

PALONTARAQ.ID, JAKARTA – Sebanyak 108 Jenderal Purnawirawan TNI-Polri yang tergabung dalam Front Kedaulatan Bangsa menggelar konferensi pers pejuang NKRI di Dilantai II Ruang Manolia Hotel Grand Mahakam, Jakarta Selatan, Senin (20/5/2019). Mereka menyatakan akan ikut dalam aksi 22 Mei bersama dengan rakyat untuk menolak hasil pilpres curang dan mengembalikan kedaulatan rakyat.

Bertindak sebagai Ketua Front Kedaulatan Bangsa, Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal (Purn) TNI Tyasno Sudarto. Menurut Tyasno Sudarto, bangsa Indoesia saat ini sedang mengalami kondisi politik yang tidak stabil. Pasalnya, hak kedaulatan rakyat dalam kehidupan demokrasi dikotori dengan kecurangan Pemilu 2019 yang terstruktur, sistematis dan massif.

Karena itu, Front Kedaulatan Bangsa menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama dengan semangat kebangkitan nasional. Untuk menyelamatkan kedaulatan negara dan masa depan angsa Indonesia dari bahaya disintegrasi. Karena kondisi seperti sekarang ini menuju kehancuran keutuhan NKRI.

“Kami mengajak saudaraku Purnawirawan TNI-Polri untuk tetap konsisten sebagai patriot pembela kejujuran kebenaran dan keadian. Dalam kondisi damai maupun genting, demi bangsa dan negara. Kita harus selalu bersama dan berpihak kepada rakyat yang saat ini hak kedaulatannya diperkosa,” ujar Tyasno Sudarto, Ketua Front Kedaulatan Bangsa.

Lihat juga: Perlawanan dan Surat Wasiat Prabowo

Sementara itu, Marsekal TNI (Purn) Imam Sufaat menyatakan bahwa saat ini kita melihat adanya persepsi atas interest of economy. “Ada beberapa research yang mengatakan bahwa kedepannya negara ini sangat mengkhawatirkan, khususnya karena masalah ekonomi, ketidak-adilan. Karena itu melihat pilpres ini, sebenarnya ada perbaikan kehidupan rakyat, namun dengan berbagai kecurangan massif yang ada, nampaknya hal itu menjadi ancaman kehidupan demokrasi ke depannya,” ujarnya.

Para purnawirawan TNI-Polri ini juga mengungkapkan hasil kunjungannya beberapa kali ke KPU dan menyampaikan adanya intimidasi pada pemilih, pelibatan aparatur, kecurangan data, serta melihat hasil pemilu yang sebenarnya, kita tahu bahwa itu bukan real count.

Gerakan rakyat yang meminta kedaulatan menurut para purnawirawan jenderal TNI-Polri ini sudah pada porsinya, dan tidak salah dan bukan makar. Kalau paslon 01 dilantik maka menjadi presiden yang tidak legitimated.

Lanjut Tyasno Sudarto, sebagai generasi pendahulu, Front Kedaulatan Bangsa berpesan kepada generasi TNI-Polri. “Sebagai anak kandung rakyat Indonesia, harus selalu membela rakyat yang saat ini sedang memperjuangkan hak kedaulatannya,” imbuhnya.

Dalam kondisi saat ini, TNI menunjukkan kepada rakyat jati dirinya sebagai tentara rakyat. Demikian pula Polri, sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat. Ketua Front Kedaulatan Bangsa, Tyasno Sudarto juga mengingatkan pesan Moral 8 Wajib TNI. Untuk tidak sekali-kali merugikan rakyat, tidak menakuti dan menyakiti hati rakyat.

“Secara khusus kami sampaikan kepada para pihak tertentu. Tidak memanfaatkan Pemilu 2019 untuk keuntungan dan kepentingan diri sendiri serta kelompoknya. Rakyat semakin cerdas dan mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi,” tegas Tyasno Sudarto.

Lihat juga: Pak Wiranto, Apa Anda tidak Ingin Husnul Khatimah?

Para purnawirawan TNI Polri yang tergabung dalam Front Kedaulatan Bangsa, diantaranya ialah Mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana (Purn) Tedjo Edhy Purdjiatno, Mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal (Purn) Imam Sufaat, Mantan Wakil Menteri Pertahanan Letjen (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, Mantan Kapolda Metro Jaya Komisaris Jenderal (Purn) Polisi Sofjan Jacoeb.

Hadir pula Mayjen TNI (Purn) Djoko Susilo, Mayjen TNI (Purn) Sularso, Mayjen TNI (Purn) Kardiono, Mayjen TNI (Purn) A. A. Mayun, Mayjen TNI (Purn) Zeki Anwar, Mayjen TNI (Purn) Robi Win Kadir, Brigjen TNI (Purn) Basrowi Khozin, Brigjen TNI (Purn) Ahmad Buldan, Brigjen TNI (Purn) Purwoko Bakti, Brigjen TNI (Purn) Anas Joko S, Brigjen TNI (Purn) Bambang Supriyanto, Brigjen TNI (Purn) Darmadi, dan Brigjen TNI (Purn) Jamaludin.

Selain itu, ada pula Brigjen TNI (Purn) Dasiri Musnar, Brigjen TNI (Purn) Edi Pramono, Brigjen TNI (Purn) Encip Kadarusman, Brigjen TNI (Purn) Heri Suprobo, Mayjen TNI (Purn) Hari Sudjono, Mayjen TNI (Purn) Bambang Sumarno, Mayjen TNI (Purn) Robert G Situmeang, Mayjen TNI (Purn) Abi Kusno, Mayjen TNI (Purn) Dahler Hasibuan, Mayjen TNI (Purn) Nana Purnama, Mayjen TNI (Purn) Rahmat Budianto, dan Mayjen TNI (Purn) Wardiono.

Berikutnya, ada Mayjen TNI (Purn) Safni Armin, Mayjen TNI (Purn) Amrin, Mayjen TNI (Purn) Sulatin, Brigjen TNI (Purn) Sowfat Nasution, Brigjen TNI (Purn) Masni Harun, Brigjen TNI (Purn) Hidayat Saleh, Brigjen TNI (Purn) Nur Hadi, Brigjen TNI (Purn) Bambang Syaiful Bahri, Mayjen TNI (Purn) Chairawan, Komjen Pol (Purn) Sofyan Yakub, Irjen Pol (Purn) Abimayu, Irjen Pol (Purn) Hidayat Pabanyo, Brigjen Pol (Purn) Dede Suryana, Brigjen Pol (Purn) Endang Sofyan, dan Brigjen Pol (Purn) Hariantino.

Lihat juga: Pak Prabowo, Anda Pasti Tahu Cara Menghadapi Perampok!

Pun turut hadir Brigjen Pol (Purn) Zuhandono, Brigjen Pol (Purn) Sofwat Hadi, Letjen TNI (Purn) Burhanudin Amin, Letjen TNI (Purn) Bibit Waluyo, Letjen TNI (Purn) Nugroho Widoutomo, Letjen TNI (Purn) Yayat Sudrajat, Letjen TNI (Purn) Sarwan Hamid, Letjen TNI (Purn) Liliek AS, Mayjen TNI (Purn) Maris Wiryadi, Mayjen TNI (Purn) Musa Bangun, Mayjen TNI (Purn) Rujiono, Mayjen TNI (Purn) Arifin Seman, Mayjen TNI (Purn) Haris Sudarno, Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edi, Laksda TNI (Purn) Mukhlas Sidik, Laksamana TNI (Purn) Bambang Wahyudin, Laksma TNI (Purn) R. M Harahap, Laksma TNI (Purn) Pulung Prambudi, dan Laksma TNI (Purn) Karpuji Hariyanto, dan yang lainnya.

Para Purnawirawan TNI-Polri ini berencana ke KPU dan Bawaslu dalam aksi damai dan terorganisir, menuntut keadilan dan kejujuran, menolak kecurangan dalam Pilpres 2019.

“Jadi perjuangan ini adalah perjuangan yang lahir dari nurani rakyat sendiri. Untuk itu rakyat ingin mengembalikan kedaulatan bangsa dan NKRI. Itu adalah milik rakyat. Kekuasaan tertinggi ada pada rakyat,” tutup Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto.(*)

Like it? Share it!

Leave A Response