Sekilas Sejarah Sulawesi Tengah

Oleh: Muhammad Farid Wajdi, S.H.i.,M.M. 

PALONTARAQ.ID – Sulawesi Tengah resmi dibentuk sebagai satu provinsi tersendiri pada Tahun 1964, berdasarkan UU No. 13 Tahun 1964. Sebelumnya Sulawesi Tengah merupakan salah satu wilayah keresidenan di bawah Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara-Tengah dengan ibukota berkedudukan di Palu.

Provinsi Sulawesi Tengah memiliki luas daratan 61.841,29 km2 (BPS 2015). Jumlah penduduknya menurut Data BPS (2014) adalah 2.831.283 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 46 jiwa/km². Secara administratif Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah terdiri atas 13 kabupaten dan 1 kota, 147 kecamatan, 170 kelurahan, dan 1.839 desa.

Rincian dari keseluruhan administrasi pemerintahan dalam lingkup Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu: Kota Palu melingkupi 8 kecamatan dan 45 kelurahan/desa, sementara wilayahnya lainnya adalah Pemerintah Kabupaten, yaitu Kabupaten Banggai dengan ibukota Luwuk terdiri atas 23 kecamatan, 337 kelurahan/desa), Kabupaten Banggai Kepulauan dengan ibukota Salakan terdiri atas 12 kecamatan, 144 kelurahan/desa, dan Kabupaten Banggai Laut dengan ibukota Banggai terdiri atas 7 kecamatan dan 66 kelurahan/desa.

Selanjutnya Kabupaten Buol dengan ibukota Buol terdiri atas 11 kecamatan dan 115 kelurahan/desa, Kabupaten Donggala dengan ibukota Donggala terdiri atas 16 kecamatan dan 167 kelurahan/desa, Kabupaten Morowali dengan ibukota Bungku terdiri atas 9 kecamatan dan 133 kelurahan/desa, dan Kabupaten Morowali Utara dengan ibukota Kolonedale terdiri atas 10 kecamatan dan 125 kelurahan/desa.

Selanjutnya, Kabupaten Parigi Moutong dengan ibukota Parigi terdiri atas 23 kecamatan dan 283 kelurahan/desa, Kabupaten Poso dengan ibukota Poso terdiri atas 19 kecamatan dan 166 kelurahan/desa, Kabupaten Sigi dengan ibukota Sigi Biromaru terdiri atas 15 kecamatan dan 176 kelurahan/desa, Kabupaten Tojo Una-Una dengan ibukota Ampana terdiri atas 12 kecamatan dan 146 kelurahan/desa, Kabupaten Tolitoli dengan ibukota Tolitoli terdiri atas 10 kecamatan dan 106 kelurahan/desa.

Seperti umumnya daerah lain di Indonesia, penduduk asli Sulawesi Tengah merupakan percampuran antara Bangsa Wedoid dan Negroid. Penduduk asli ini kemudian berkembang menjadi suku baru menyusul datangnya Bangsa Proto-Melayu tahun 3000 SM dan Deutro-Melayu tahun 300 SM.

Wilayah Sulawesi Tengah didiami oleh 12 etnis, dalam catatan penulis diantaranya ialah Etnis kaili di Donggala, Palu dan sebagian Paringi Moutong, Etnis Kulawi di Donggala, Etnis Lore di Poso, Etnis Pamona di Poso, Etnis Mori di Morowali, Etnis Bungku di Morowali
Etnis Saluan di Banggai, Etnis Balantak di Banggai, Etnis Banggai di Banggai, Etnis Buol di Buol, dan Etnis Tolitoli di Tolitoli.

Ada pula beberapa suku terasing yang hidup di daerah pengunungan, antara lain Suku Dala di Donggala, Suku Wana di  Monowali, Suku Sea-sea di  Banggai dan Suku Daya di  Buol dan Toli-toli. Pembagian etnis di Sulawesi Tengah masih terus memerlukan kajian etnografi mengenai kekhasan dan wilayah dominasinya.

Keberadaan penghuni pertama Sulawesi Tengah ini diketahui dari artefak sejarah peninggalan Kebudayaan Dongsong (perunggu) dari zaman Megalitikum. Pada perkembangan selanjutnya kaum migran yang datang dan menetap di wilayah Sulawesi Tengah berbaur dengan penduduk lama sehingga menghasilkan perpaduan tradisi yang unik dari berbagai suku yang ada di Sulawesi Tengah. Eksistensinya dapat dibagi dalam tiga kelompok, yaitu, Palu Toraja, Koro Toraja, dan Poso Toraja.

Pada Abad XIII, diketahui sudah berdiri beberapa kerajaan dalam wilayah Sulawesi Tengah, yaitu Kerajaan Banawa, Tawaeli, Sigi, Bangga, dan Banggai. Pengaruh Islam ke kerajaan-kerajaan tersebur mulai terasa pada Abad XVI yang merupakan hasil dari ekspansi kerajaan di Sulawesi Selatan, seperti Bone dan Wajo.

Pengaruh Kerajaan dari Sulawesi Selatan begitu kuat terhadap Kerajaan-Kerajaan di Sulawesi Tengah, bahkan sampai pada tatanan dan struktur pemerintahan, yaitu terbagi atas dua, berbentuk Pitunggota dan Patanggota.

Pitunggota adalah suatu lembaga legislatif yang terdiri dari tujuh anggota dan diketuai oleh seorang Baligau. Struktur pemerintahan ini mengikuti susunan pemerintahan ala Bone dan terdapat di Kerajaan Banawa dan Kerajaan Sigi. Sementara struktur Patanggota, mengadopsi tata pemerintahan ala Matoa Wajo dianut oleh Kerajaan Palu dan Tawaeli. Patanggota Tawaeli terdiri dari Mupabomba, Lambara, Mpanau, dan Baiya.

Pangaruh lainnya datang dari Mandar. Kerajaan-kerajaan di Teluk Tomini adalah cikal bakalnya berasal dari Mandar. Pengaruh Mandar lainnya adalah dengan dipakainya istilah raja, yang sebelumnya hanya mengenal gelar Olongian atau tuan-tuan tanah yang secara otonom menguasai wilayahnya masing-masing.

Selain pengaruh Mandar, kerajaan-kerajaan di Teluk Tomini juga dipengaruhi Gorontalo dan Ternate. Hal ini terlihat dalam struktur pemerintahannya yang sedikit banyak mengikuti struktur pemerintahan di Gorontalo dan Ternate tersebut, yaitu terdiri dari Olongian (kepala negara), Jogugu (perdana menteri), Kapitan Laut (Menteri Pertahanan), Walaapulu (menteri keuangan), Ukum (menteri perhubungan), dan Madinu (menteri penerangan).

Dengan meluasnya pengaruh Sulawesi Selatan, menyebar pula Agama Islam. Daerah-daerah yang diwarnai Islam pertama kali adalah daerah pesisir. Pada pertengahan abad ke 16, dua kerajaan, yaitu Buol dan Luwuk telah menerima ajaran Islam. Sejak tahun 1540, Buol telah berbentuk kesultanan dan dipimpin oleh Sultan Dato Mohammad Tahir.

Karena letaknya yang strategis, pelabuhan-pelabuhannya menjadi tempat persinggahan kapal-kapal Portugis dan Spanyol lebih dari 500 tahun yang lampau. Dalam Catatan Sejarah, disebutkan bahwa dalam Tahun 1580, pengeliling dunia Sir Francis Drake dengan kapalnya The Golden Hind pernah menyinggahi wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya  di salah satu pulau kecil di pantai timurnya. Bukti persinggahan pelaut-pelaut Portugis dan Spanyol tersebut masih ditemukan jejaknya dalam bentuk pakaian masyarakat hingga dewasa ini.

Pada Abad XVII, wilayah Sulawesi Tengah mulai masuk dalam kekuasaan kolonial Belanda. Dengan dalih untuk mengamankan armada kapalnya dari serangan bajak laut, VOC membangun benteng di Parigi dan Lambunu. Pada Abad XVIII, tekanan Belanda semakin kuat terhadap Raja-raja di Sulawesi Tengah dan memanggilnya untuk datang ke Manado dan Gorontalo mengucapkan sumpah setia kepada VOC. Dengan begitu, VOC berarti telah menguasai kerajaan-kerajaan di Sulawesi Tengah tersebut.

Pada permulaan Abad XX, dengan diikat suatu perjanjian bernama lang contract dan korte verklaring, Belanda telah sepenuhnya menguasai Sulawesi Tengah. Terhadap kerajaan yang membangkang, Belanda menumpasnya dengan kekerasan senjata. Pada saat yang sama sudah muncul pula gerakan perlawanan terhadap kolonial Belanda.

Selain pergerakan lokal, ketika itu sudah masuk pula pergerakan-pergerakan yang berpusat di Jawa. Organisasi yang pertama mendirikan cabang di Sulawesi Tengah adalah Syarikat Islam (SI), didirikan di Buol Toli-Toli tahun 1916. Organisasi lainnya yang berkembang di wilayah ini adalah Partai Nasional Indonesia (PNI) yang cabangnya didirikan di Buol tahun 1928. organisasi lainnya yang membuka cabang di Sulawesi Tengah adalah Muhammadiyah dan PSII.

Perlawanan rakyat mencapai puncaknya pada Tanggal 25 Januari 1942. Para pejuang yang dipimpin I.D. Awuy menangkap para tokoh kolonial seperti Controleur Toli-Toli De Hoof, Bestuur Asisten Residen Matata Daeng Masese, dan Controleur Buol de Vries. Praktis kekuasaan Belanda telah lumpuh dan dapat diakhiri. Sang merah putih dikibarkan untuk pertama kalinya di angkasa Toli-Toli pada Tanggal 1 Februari 1942.

Meski sepekan kemudian, pasukan Belanda kembali datang dan melakukan gempuran, namun serangan militer Belanda tersebut dapat dipatahkan. Bersamaan dengan itu, Jepang mendarat di wilayah Sulawesi Tengah, tepatnya di Luwuk tanggal 15 Mei 1942 dan dalam waktu singkat Jepang berhasil menguasai wilayah Sulawesi Tengah.

Di era pendudukan Jepang, kehidupan rakyat semakin tertekan dan sengsara. Seluruh potensi rakyat hanya ditujukan untuk mendukung peperangan Jepang. Keadaan ini berlangsung sampai Jepang menyerah kepada Sekutu dan disusul dengan Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia, 17 Agustus 1945.

Pada awal kemerdekaan, Sulawesi Tengah merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi. Sebagaimana daerah lainnya di Indonesia, Sulawesi Tengah pun pasca kemerdekaan bergejolak mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah masa revolusi fisik berakhir, Sulawesi kembali menjadi salah satu provinsi Republik Indonesia dan berlangsung hingga terjadi pemekaran pada Tahun 1960.

Dalam Tahun 1960, Wilayah Sulawesi dibagi dua menjadi, yaitu Sulawesi Selatan-Tenggara yang beribukota di Makassar dan Sulawesi Utara-Tengah yang beribukota di Manado. Pada Tahun 1964, Provinsi Sulawesi Utara-Tengah dimekarkan menjadi dua provinsi, yaitu Sulawesi Utara yang beribukotakan Menado dan Sulawesi Tengah yang beribukotakan Palu. (*)

(* Muhammad Farid Wajdi, S.H.i., M.M., Penikmat Sejarah/Ketua Ikatan Pemandu Museum Indonesia (IPMI) Koorwil Sulawesi Tengah. Penulis bisa dihubungi via Email: ipmisulteng@gmail.com