PALONTARAQ.ID – Ketua Umum Barisan Relawan Nusantara (BaraNusa) Adi Kurniawan menyoroti kekesalan Presiden Joko Widodo kepada jajaran kabinetnya, terkait serapan APBD dan APBN pada kuartal pertama Tahun 2021.
Adi Kurniawan menilai kekesalan Presiden Jokowi tersebut menunjukkan kegagalan pemerintah menyelamatkan negara dari dampak Pandemi Covid-19. “Serapan anggaran menjadi indikator bahwa Pemerintah telah gagal menyelamatkan kondisi negara dari situasi pandemi covid-19,” ujar Adi dalam keterangannya, Senin (31/5)
“Jokowi percuma melontarkan kekesalannya di hadapan publik. Sebab, juga menunjukkan kelemahannya dalam memimpin pemerintahan,” ujar Adi, Ketua Umum BaraNusa. Menurut Adi, pihaknya sudah berkali-kali mengingatkan Jokowi untuk segera merombak total kabinetnya demi pemulihan.
BaraNusa sendiri merupakan salah satu kelompok sukarelawan yang mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin dalam Pemilihan Presiden 2019 lalu.
“Jokowi mungkin lebih senang mendengar masukan dari asal bapak senang yang sudah jelas hanya mengincar posisi jabatan. Bukan dari pendukung yang memang berada di bawah, di lapangan yang sudah jelas merasakan langsung bagaimana untung ruginya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah,” imbuhnya.
Adi lebih lanjut menyayangkan kinerja pemerintah yang lambat dalam menggenjot pemulihan ekonomi nasional. Padahal, beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Tiongkok, Singapura hingga Vietnam sudah mengalami pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia sendiri saat ini masih minus sekitar 0,74 persen. Karena itu, Adi kembali menantang presiden untuk merombak total kabinetnya, terutama yang berkaitan dengan pemulihan perekonomian bangsa.
“Khususnya Erick Thohir, Sri Mulyani, Sofyan Djalil dan Syahrul Yasin Limpo, karena telah membuat petani sengsara akibat harga pupuk yang melambung,” pungkas Adi.
Sebelumnya, Jokowi meminta seluruh jajarannya termasuk pemerintah daerah mempercepat penyerapan anggaran. Menurut presiden, realisasi belanja APBN masih 15 persen, sementara APBD hanya 7 persen. Begitu pula serapan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hanya 24,6 persen dari Rp 700 triliun yang disiapkan Pemerintah.
“Untuk diketahui semuanya, realisasi belanja pemerintah masih rendah, hanya sekitar kurang lebih 15% untuk APBN, dan 7% untuk APBD. Serapan belanja PEN juga masih rendah, baru 24,6%. Sekali lagi kecepatan, tetapi juga ketepatan sasaran,” ungkap Jokowi dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2021, Kamis (27/5) lalu. [P1/k1]
