Laporan: Etta Adil
PALONTARAQ.ID – Setelah diberitakan meluas oleh media mainstream dan tersebar viral di berbagai platform media sosial terkait tambang nikel di Raja Ampat Papua, akhirnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberhentikan sementara operasi pertambangan PT GAG Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Menteri ESDM Bahlil mengatakan pihaknya sedang melakukan pengecekan terhadap tambang nikel tersebut. “Untuk sementara kita hentikan operasinya. Sampai dengan verifikasi lapangan, kita akan cek. Nah, tetapi apapun hasilnya, nanti kami akan sampaikan setelah cross-check lapangan terjadi,” ujar Bahlil dalam bincang media di Kantor ESDM, Kamis pagi (5/6/2025).
Bahlil mengungkapkan bahwa terdapat lima Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di Raja Ampat. Namun yang beroperasi hanya milik PT GAG Nikel, yang merupakan anak perusahaan PT Antam Tbk. “Saya juga belum pernah ke GAG. Jadi, dan IUP-nya itu sekali lagi, IUP produksinya 2017. Di tahun itu, saya masih Ketua Umum HIPMI Indonesia, dan tentunya belum masuk di kabinet,” ungkapnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya Julian Kelly Kambu mengungkap ada dua perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Raja Ampat, yakni PT GAG Nikel dan PT Kawei Sejahtera Mining. Keduanya mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP) sejak Raja Ampat masih menjadi bagian Papua Barat.
Sementara itu, Bupati Raja Ampat Orideko Burdam mengeluh kesulitan mengambil tindakan. Hal itu karena kewenangan penerbitan dan pencabutan izin berada di pemerintah pusat. “97 % Raja Ampat adalah daerah konservasi sehingga ketika terjadi persoalan pencemaran lingkungan oleh aktivitas tambang, kami tidak bisa berbuat apa-apa karena kewenangan kami terbatas, kewenangan itu adanya di Pemerintah Pusat” ujar Orideko di Sorong, Sabtu (31/5/2025).
Sejumlah aktivis Greenpeace Indonesia dan empat pemuda Papua sempat diamankan saat menyampaikan interupsi dalam acara Indonesia Critical Minerals Conference 2025, Jakarta, Selasa (3/6). Greenpeace menyebutkan bahwa, protes itu mereka sampaikan di tengah pidato Wakil Menteri Luar Negeri, Arief Havas Oegroseno. Mereka membentangkan sejumlah spanduk bertuliskan, “Nickel Mines Destroy Lives”, “Save Raja Ampat from Nickel Mining”, “What’s the True Cost of Your Nickel?” yang kesemuanya merupakan suara penolakan pertambangan Nikel di Papua, khususnya di Raja Ampat. (*)
