Oleh: Nasrudin Joha
PALONTARAQ.ID – Ternyata, hobi mengoleksi staf khusus tidak saja dilakukan oleh Jokowi tapi juga menular ke Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amien. Sebagaimana dikabarkan, Wapres Ma’ruf Amien menunjuk 8 (delapan) staf khusus Wapres.
Wapres berargumen bahwa penunjukan tersebut merupakan hak prerogratif Wapres untuk membantu kinerja Wapres, dengan mempertimbangkan kenyamanan dan profesionalisme.
Hanya saja, jika Jokowi mengambil Staf Khusus dari kaum milenial, Wapres menyebut staf khususnya dari komponen kemasyarakatan lengkap. Dari berbagai lapisan sosial, milenial atau kolonial.
Jika ditilik dari nomenklatur dan substansi, posisi staf khusus yang disediakan Wapres ini sebenarnya fungsinya telah ada dan melekat pada kementerian dan lembaga.
Jadi, selain ada potensi tumpang tindih penunjukan staf khusus ini memperpanjang jalur birokrasi dan tentu saja memboroskan anggaran.
Misalnya, apa urgensinya menunjuk Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Informasi. Bukankah tupoksi bidang ini ada pada Menkoinfo. Jika butuh staf, di internal kementrian juga sudah banyak staf ahli yang lebih paham terhadap masalah.
Staf Khusus Wapres Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah, juga tumpang tindih dengan tugas Ditjen Otonomi Daerah dibawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Lebih dari itu, ada Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (disingkat Komisi III DPR RI) yang juga punya tugas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan keamanan.
Staf Khusus Wapres Bidang Hukum, Staf Khusus Wapres Bidang Infrastruktur dan Investasi, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi, Staf Khusus Wapres Bidang Ekonomi dan Keuangan dan Staf Khusus Wapres Bidang Umum, secara substansi berpotensi tumpang tindih dg lembaga lain, memperpanjang jalur birokrasi dan tentu saja memboroskan anggaran.
Alasan yang paling masuk akal dari latar belakang munculnya hobi koleksi staf khusus Wapres ini adalah bagi-bagi jabatan bagi pihak-pihak yang berjasa mendukung Jokowi – Ma’ruf yang tidak terwadahi oleh jabatan struktural maupun fungsional di kelembagaan Presiden. Ini adalah bagian dari bagi-bagi kue kekuasan pasca Pilpres 2019.
Proses bagi-bagi ini, sepertinya belum akan usai karena masih ada suara miring yang meminta jatah kekuasaan. Pembagian sejumlah direksi dan komisaris BUMN juga belum sepenuhnya tuntas, kedubes dan beberapa staf dan atase juga mungkin akan dijadikan kue yang diiris dan dibagi kepada pendukung.
Jika kue struktural telah habis, terakhir untuk meredam yang belum kebagian jatah bisa diberi proyek infrastruktur, pengadaan buku untuk program kurikulum Dik Nadiem, atau proyek sekali pakai. Misalnya, proyek hore-hore untuk isu radikalisme.
Biasanya, Bani Majengjeng kebagian proyek hore-hore ini. Maklum, untuk anjing itu tulang pun akan dijilat. Tuan yang pandai, tak akan memberi anjing daging, cukup tulang saja.
Hehe, enak juga ya berada dilingkungan kekuasaan. Saya heran, kok tak ada tawaran kursi jabatan untuk Nasrudin Joha ? Apa karena Nasjo tidak punya peran memenangkan Jokowi – Ma’ruf ? [*]
