Mainstream Indonesia menuju Police State

Indonesia menuju Police State

-

- Advertisment -

Penggunaan kekerasan dalam menghalau aksi mahasiswa. (foto: ist/palontaraq)
Dipertanyakan, penggunaan kekerasan dalam menghalau demonstrasi mahasiswa. (foto: ist/palontaraq)

Oleh: Asyari Usman

Tulisan sebelumnya: Apakah Polisi perlu Brutal menghadapi Mahasiswa?

PALONTARAQ.ID – Apa itu ‘police state’? Terjemahan langsungnya adalah ‘negara polisi’ atau ‘negara kepolisian’.

Terus, apa defenisinya? Menurut kamus Oxford, negara polisi adalah “a totalitarian state controlled by a political police force that secretly supervises the citizens’ activities”.

Lebih kurang artinya adalah, “sebuah negara totaliter yang dikuasai oleh kepolisian yang politis, yang secara rahasia mengawasi aktivitas warga negara”.

Dan menurut Wikipedia, “A police state is a government that exercises power arbitrarily through the power of the police force.” Artinya, “Negara polisi adalah suatu pemerintahan yang menjalankan kekuasaan sewenang-wenang melalui kekuasaan kepolisian.”

Apakah Indonesia saat ini bisa disebut ‘police state’? Jawabannya, masih belum. Tetapi, sedang dalam perjalanan menuju ke sana. On the way menuju negara polisi.

Indikasinya apa? Indikasinya bisa Anda lihat apakah kepolisian di Indonesia sudah memiliki karakteristik (ciri) yang tersurat maupun yang tersirat di dalam kedua definisi di atas.

Di dalam definisi pertama (Oxford), kata kuncinya adalah “political police force”. Yaitu, “kepolisian yang politis”. Maksudnya adalah, ‘kepolisian yang terkooptasi ke dalam kegiatan politik dan digunakan untuk kepentingan politik penguasa’.

Apakah Polri di bawah pimpinan Jenderal Tito Karnavian cocok dengan definisi ini? Apakah Polri telah menjadi ‘political police force’?

Menurut hemat saya, iya. Coba saja Anda buat check-list (daftar) keanehan sepak-terjang kepolisian dalam agenda politik nasional. Berpolitikkah polisi, atau tidak? Memihakkah polisi kepada misi pribadi Jokowi, atau tidak?

Tak usahlah kita elaborasikan jawaban untuk dua pertanyaan ini. Anda semua pasti bisa merasakan. Anda telah menyaksikan sendiri ‘behaviour’ (perilaku) kepolisian di masa kepresidenan Jokowi.

Coba Anda ingat kembali bagaimana perilaku para petugas kepolisian di semua level dalam menyikapi proses pemilihan presiden 2019. Mulai dari masa prakampanye sampai masa kampanye pilpres.

Kapolri membawa polisi memihak Jokowi. Tidak semua personel kepolisian setuju memihak, tetapi mereka tidak bisa menentang secara terbuka.

Jadi, keberpolitikan kepolisian tidak diragukan lagi. Tidak disangsikan bahwa “political police force” (kepolisian yang politis) adalah ciri yang sekarang melekat di tubuh Polri.

Institusi milik seluruh rakyat dan yang seharusnya hanya mengabdi untuk seluruh rakyat itu, berubah menjadi milik penguasa. Berubah menjadi alat pribadi penguasa untuk menyukseskan misi politik mereka.

Sekarang, coba kita cermati definisi ‘negara polisi’ menurut Wikipedia. Yaitu, “pemerintah yang menjalankan kekuasaan sewenang-wenang melalui kepolisian”.

Nah, menurut Anda, apakah Polri hari ini pas dengan definisi itu?

Sulit dibantah. Lihat saja apa yang dilakukan oleh polisi dalam menghadapi orang-orang yang beroposisi. Polisi suka menggunakan pasal-pasal ITE untuk hal-hal sederhana. Sedikit-sedikit hoax. Sedikit-sedikit ujaran kebencian, dlsb.

Belakangan, definisi versi Wikipedia ini tampak dari cara polisi menangani aksi-aksi protes damai apalagi yang tak damai. Kita masih ingat cara polisi menangani aksi 21-22 Mei 2019.

Mereka menggunakan cara-cara yang brutal dengan alasan diserang oleh demonstran. Hebatnya, pernyataan seperti ini di diterima begitu saja oleh media massa mainstream.

Begitu juga dalam menghadapi rangkaian unjuk rasa UU KPK, RKUHP dan beberapa RUU lainnya dalam sepekan ini. Sekian banyak rekaman video menunjukkan kekejaman dan kebrutalan polisi terhadap para pendemo.

Polisi menjadi sangat arogan. Termasuk ketika mereka mengejar para pendemo di Makassar sampai ke masjid. Sejumlah personel kepolisian masuk ke dalam masjid tanpa melepas sepatu mereka.

Meskipun mereka meminta maaf, kasus ini menunjukkan kepongahan polisi.

Ini semua memperlihatkan bahwa Indonesia di masa sekarang ini sedang dalam proses menuju “negara polisi” (police state). Para penguasa cenderung sewenang-wenang.

Kesewenangan itu dijalankan, antara lain, melalui kekuasaan kepolisian. Persis seperti yang didefinisikan oleh Wikipedia tadi.

Kalau praktik-praktik kekuasaan seperti hari ini berlanjut, bisa jadi Indonesia akan terperangkap menjadi “police state”. Bahaya ini bisa dicegah oleh DPR kalau mereka benar-benar membawa suara rakyat. Sayangnya, DPR membiarkan proses menuju “negara polisi” itu.

Media massa juga seharusnya bisa ikut mencegah kalau mereka berfungsi dengan baik dan senantiasa independen. Sayangnya, 90 persen media massa membuang akal sehat.[*]

 

Asyari Usman, 27 September 2019.

Penulis Palontaraqhttps://palontaraq.id/
M. Farid W Makkulau, pemerhati budaya dan penikmat sejarah. Kerap kali menggunakan nama pena Etta Adil saat menulis reportase, karya fiksi dan laporan perjalanan. Pernah menggeluti 10 tahun dunia jurnalistik, sebelum memutuskan mengisolasi diri di lingkungan sekolah islam sebagai seorang guru Selengkapnya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

Jangan alihkan Kesalahan Polri pada Surat jalan Djoko Tjandra

Oleh: Asyari Usman PALONTARAQ.ID - Sengaja atau tidak, pimpinan Polri berusaha mengalihkan fokus kesalahan Polri secara institusional menjadi kesalahan Brigjen...

Rakyat dibayangi Pertanyaan: Mungkinkah Komunisme-PKI bangkit kembali?

  Oleh: Asyari Usman PALONTARAQ.ID - Kalau pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD (31/5/2020) dijadikan pegangan, tampaknya tidak mungkin PKI bisa hidup...

Ayasofya Camii!

  Oleh: Ustadz Felix Siauw PALONTARAQ.ID - Salah satu keinginan terbesar saya ketika menulis buku "Muhammad Al-Fatih 1453", adalah sujud di...

Presiden Jokowi Memang Harus Ngeri!

  Oleh: Hersubeno Arief PALONTARAQ.ID - Presiden Jokowi kembali menyatakan betapa berbahayanya situasi dunia, khususnya Indonesia. Jokowi bahkan menggunakan kosa kata yang...

Jokowi merasa Ngeri!

  Oleh: Asyari Usman PALONTARAQ.ID - Presiden Jokowi mengatakan dia ngeri dengan situasi yang akan dihadapi. Pertumbuhan ekonomi bisa minus 8%. Pak...

Denny Siregar tak perlu Minta Maaf!

Oleh: Asyari Usman PALONTARAQ.ID - Pegiat medsos pro-penguasa, Denny Siregar (DS), didesak untuk meminta maaf kepada seluruh santri dan kiyai. Dia...

Must read

- Advertisement -

You might also likeRELATED
Recommended to you