Jangan Alergi Istilah Syariah dan Khilafah

by Penulis Palontaraq | Minggu, Agu 11, 2019 | 33 views
Membawa bendera ar-Rayah, wujud kecintaan terhadap kalimat tauhid. (foto: ist/palontaraq)

Membawa bendera ar-Rayah dan al-Liwa, sebagai salah satu wujud kecintaan terhadap kalimat tauhid dan Rasulullah SAW. (foto: ist/palontaraq)

Laporan: Etta Adil

Related Post: Ayo Mengkaji Khilafah

PALONTARAQ.ID – Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah, khususnya aparat negara untuk tidak alergi dengan istilah syariah. Apalagi sampai menuduh syariah Islam bertentangan dengan Pancasila dan bisa disangka sebagai makar.

Hal ini disampaikan Komisi Hukum MUI, Anton Tabah Digdoyo. “Tuduhan seperti itu sangat keliru besar,” ujarnya kepada Pers, Sabtu (10/8/2019). Menurut Anton, syariah adalah tatacara ibadah, muamalah, dan hukum yang diajarkan Islam, dari kelahiran, pernikahan kematian, urusan pribadi sampai urusan negara, semua ada syariatnya.

“Hampir 99 persen kehidupan umat Islam diatur syariat. Jadi, menurut dia, tidak mungkin umat Islam tidak menegakkan Syariat Islam. Salat harus pakai Syariat, puasa, zakat, haji, hidup bertetangga pakai syariah bahkan mohon maaf, silaturahim juga bagian dari syariah. Jadi tidak mungkin kita melepaskan syariat dalam hidup kita,” jelasnya.

Lihat pula: Mengingati Khilafah

Dalam pelaksanaannya, syariat itu dibagi tiga bagian, yaitu: Pertama, bagian terbesar 99 persen dari Syariat Islam tak tergantung oleh negara, tak perlu UU. Seperti salat, puasa, haji, zakat, umrah. Hal itu bisa dikerjakan oleh siapapun yang muslim tanpa melihat ada atau tidaknya UU.

“Syariat seperti ini berlaku bagi individu, keluarga dan masyarakat. Untuk pelaksanaan tidak diperlukan peran negara, tetapi bila negara mau ikut cawe-cawe boleh saja. Demikian pula dengan yayasan, partai, ormas, entitas apapun juga boleh dan tidak harus negara,” katanya.

Kedua, Syariat yang sering disalah-persepsi dan sangat ditakuti itu hukum pidana secara Islam (hudud) seperti hukum pidana qishos, rajam, potong tangan, qital. Padahal ini hanya sedikit sekitar 1 persen dari Syariat Islam. Pelaksanaan hudud ini harus dengan otoritas negara didukung UU, tidak boleh dilakukan secara individual, lewat ormas, partai, yayasan atau entitas lain.

Hukum pidana atau hudud ini harus dilakukan oleh negara dan berarti harus ada UU. Untuk buat UU wajib dengan kesepakatan rakyat. Jika rakyat tidak sepakat tidak boleh dilaksanakan apalagi dipaksakan. Inilah inti dari Pancasila jadi Islam sangat toleran dan umat Islam Pancasilais sejati.

Ketiga, inovasi dari pimpinan daerah dan komandan polisi di lapangan. Syariah bisa memperkuat hukum positif seperti bahaya miras dan penyakit masyarakat (pekat) lainnya seperti judi dan seks bebas.

Lihat pula: Terus kalau Bukan Khilafah, Apa?

Anton Tabah Digdoyo yang juga Anggota Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) ini menuturkan pengalamannya sewaktu masih jenderal Polisi.

“Setiap saya jadi komandan di wilayah, saya lobi Pemda dan DPRD untuk buat Perda tentang miras pekat, larangan kuliner daging anjing dan lainnya. Juga batasan wanita keluar rumah di malam hari. Alhamdulillah, semua bisa jalan dengan baik dan entah kenapa itu lalu diberi nama Perda Syariah. Bagus juga, kan itu semua amanah Pancasila dan UUD 45 Pasal 28, 29, 31, dan lainnya,” tuturnya.

Tentang khilafah yang ramai dipersoalkan, menurut Anton Tabah Digdoyo, itu hanyalah salah satu sistem memilih pemimpin secara Islam, dan khilafah itu bagian dari ajaran Islam.

“Tidak usah khawatir. Ini pun cuma wacana, bukan untuk dipaksakan dan wacana ini dijamin Konstitusi. Khilafah sangat jauh berbeda dan tidak bisa disejajarkan dengan paham komunisme, LGBT, liberal sekuler yang memang kontra dengan Pancasila dan dilarang UU. Jadi keliru jika bilang khilafah lebih berbahaya dari komunisme. Komunismelah yang sangat berbahaya dan mengancam Pancasila,” jelas Anton.

Lihat pula:Ijtimak Ulama IV Serukan NKRI Syariah Berdasarkan Pancasila

Mantan Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsudin, sebagaimana dikutip di laman resmi Muhammadiyah, mengungkapkan bahwa khilafah sebagai ajaran Islam yang mulia tidak boleh dinafikan khususnya oleh umat Islam. Maka diperlukan penafsiran baru yang kontekstual terhadap khilafah, khususnya dalam konteks NKRI yang berdasarkan Pancasila.

“Khilafah dapat dipahami membawa pesan kesatuan, persatuan, dan kebersamaan umat Islam secara nasional, kemajemukan warna kulit, bahasa, budaya dan lain-lain. Di Indonesia, kita telah membentuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dapat berfungsi sebagai organisasi payung atau tenda besar bagi seluruh umat Islam,” tegas Din. (*)

Like it? Share it!

Leave A Response