Perhimpunan Al-Irsyad tentang Hak Pilih dalam Pemilu

Surat Suara dalam Pemilu. (foto: indonesia.go.id)

Petugas melipat Surat Suara dalam Pemilu 2019. (foto: indonesia.go.id)

 

Oleh: Muhammad Farid Wajdi

PERHIMPUNAN  Al-Irsyad sebagai salah satu ormas Islam mengeluarkan fatwa tentang boleh tidaknya menggunakan hak pilih dalam pemilu. Fatwa tersebut dikeluarkan oleh Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad bernomor 004/DFPA/VI/1439 ditandatangani oleh Ketuanya, Dr. Firanda Andirja, MA.

Menariknya Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad yang dikeluarkan Februari 2019 lalu ini karena tidak mendukung atau tidak menyebutkan salah satu pasangan calon presiden yang akan memperebutkan suara ummat Islam pada 17 April 2019 nanti, tapi lebih kepada dasar historis dan hukum, apakah boleh atau tidak boleh menggunakan hak pilih dalam Pemilu.

Lihat juga: Kebohongan Rezim terhadap Organisasi Dakwah Islam HTI dalam Perspektif Hukum

Mari kita simak setiap pertimbangan para ulama dalam Perhimpunan Al-Irsyad tersebut dengan segala pertimbangannya. Berikut ini Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad tersebut.

Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad
Nomor:  004/DFPA/VI/1439
Tentang
Boleh Tidaknya Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu

Latar Belakang Masalah

Kepemimpinan adalah salah satu aspek yang dianggap sangat penting dalam Islam. Hal ini bisa dilihat dari begitu banyaknya ayat dan hadits Nabi SAW yang membahas tentang ini, dikarenakan sangat besar pengaruh pemimpin terhadap baik buruknya kehidupan suatu masyarakat.

PEMILU  merupakan permasalahan besar yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat umum dan menyangkut hajat orang banyak, masalah ini juga bisa dikategorikan dalam masalah “ma ta’ummu bihil balwa” atau perkara yang menimpa masyarakat luas, bahkan di beberapa negara yang dulunya tidak ada pemilihan umum pun, sekarang mulai memberlakukan aturan itu, walaupun hanya di beberapa lini pemerintahannya.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa masalah pemilihan pemimpin merupakan masalah penting. Oleh karenanya Dewan Fatwa Perhimpunan Al Irsyad menganggap perlunya menjelaskan hukum menggunakan hak pilih (mencoblos) dalam pemilu, pemilihan legislatif, kepala daerah dan presiden.

Berikut ini adalah pandangan Dewan Fatwa terkait hal tersebut.

Hukum Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu

1. Pada dasarnya sistem demokrasi bukan berasal dari Islam dan membawa mudarat yang sangat besar. Di dalamnya terdapat banyak hal yang menyelisihi syariat, baik pada dasar pemikirannya maupun aplikasinya.

2. Adapun berpartisipasi dengan menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum, maka hal ini dianjurkan oleh banyak ulama Ahlus Sunnah, di antaranya; Syaikh Bin Baz, Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, Syaikh Muhammad Bin Sholih Al Utsaimin, Syaikh Abdul Muhsin Al Abbad, Syaikh Shalih Al Fauzan, Syaikh Shalih Al Luhaidan, Syaikh Abdul Aziz Alu Syaikh Mufti Kerajaan Arab Saudi, Syaikh Sa’ad bin Nashir Asy Syatsri, Syaikh Ibrahim Ar Ruhaily, Syaikh Abdul Malik Ramadhani Al Jazairi, Al Lajnah Ad Daimah, dan lain-lain.

3. Dalil yang dijadikan sebagai dasar dalam masalah ini adalah kaidah yang artinya “Menempuh kemudaratan yang lebih ringan dalam rangka menjauhi kemudaratan yang lebih besar”.

Dalil untuk kaidah ini sangat banyak diantaranya:

a.  Kisah Nabi Khodir ‘Alaihis salam yang merusak kapal agar kapal tersebut tidak dirampas oleh raja yang zalim. (Lihat surat al-Kahfi : 79). Padahal merusak kapal adalah kemudaratan, akan tetapi ditempuh agar tidak menimbulkan kemudaratan yang lebih besar yaitu dirampasnya kapal oleh raja._

b.  Kaum muslimin gembira tatkala Romawi mengalahkan Persia, padahal kedua-duanya adalah musuh Islam, hanya saja Romawi lebih dekat ke Islam (karena Ahlul Kitab) dari pada Persia penyembah api. (Lihat surat Ar-Ruum: 2-4, beserta tafsir Ibnu Katsir 6/269) Maka gembiranya kaum muslimin karena kemudaratan yang lebih ringan, dan tidak melazimkan kaum muslimin mendukung kesyirikannya Romawi.

c.  Nabi Yusuf  ‘alaihis salam menjadi menteri dalam Kerajaan Mesir, padahal kerajaan Mesir adalah kerajaan kafir, dan Nabi Yusuf ‘Alaihis salam tidak bisa mengubah semua hukum dalam kerajaan. Namun paling tidak beliau bisa meminimalkan kemudaratan. Padahal keberadaan Nabi Yusuf ‘Alaihis salam dalam kerajaan Mesir bisa saja menimbulkan presepsi bahwa Nabi Yusuf ‘Alaihis salam mendukung sistem kerajaan tersebut secara keseluruhan.

d.  Kisah Arab Badui yang kencing di masjid dan Nabi Shallallahu ’alaihi wa sallam membiarkan saja padahal hal itu mengotori masjid.

4.  Menggunakan hak pilih berdasarkan kaidah tidak melazimkan mendukung sistem demokrasi.

5.  Menggunakan hak pilih berdasarkan kaidah tidak berarti bertanggungjawab terhadap hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemimpin yang terpilih dengan sistem tersebut.

6.  Menggunakan hak pilih berdasarkan kaidah termasuk usaha untuk menempuh manhaj yang benar, karena mengikuti fatwa para ulama.

Berdasarkan kaidah ini maka penggunaan hak pilih serupa dengan sikap Nabi SAW membiarkan seorang Badui yang kencing di masjid, meskipun hal itu termasuk kemudaratan karena menodai masjid, bahkan Nabi SAW mencegah para sahabat yang hendak melarang Arab Badui tersebut meneruskan kencingnya, karena justru akan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar.

Jika ia tetap dilarang kencing padahal sudah terlanjur mengeluarkan air kencingnya, maka bisa jadi air kencingnya akan semakin berhamburan atau menyebar di masjid.

Pada peristiwa ini, tidak boleh dikatakan bahwa Nabi SAW mendukung kencing di masjid (tindakan menajiskan masjid) dan tidak boleh pula dikatakan bahwa Nabi SAW bertanggungjawab terhadap ternajisinya masjid yang merupakan dampak kencing di masjid.

7.  Menggunakan hak pilih berdasarkan kaidah hanya dimaksudkan dalam rangka mengurangi keburukan-keburukan yang akan terjadi disebabkan sistem demokrasi.

Dengan syarat pemilih memiliki prasangka kuat bahwa seseorang yang dipilih adalah orang yang paling memberikan maslahat yang dapat menolong manusia untuk kembali kepada Allah.

8.  Namun jika pemilih tidak mampu sama sekali untuk menilai mana di antara calon yang lebih baik maka ia tidak perlu untuk menggunakan hak pilihnya.

9.  Anjuran menggunakan hak pilih bukan berarti anjuran untuk terlibat langsung dalam kancah perpolitikan.

10.  Menganjurkan kepada kaum muslimin baik yang menggunakan hak pilih atau yang tidak menggunakannya agar selalu bersatu dan menjaga ukhuwah islamiyah serta menjauhi perdebatan yang hanya melemahkan kaum muslimin.

Selanjutnya Dewan Fatwa Perhimpunan Al Irsyad mengajak kepada kaum muslimin untuk terus menuntut ilmu agama, terutama tauhid dan mendakwahkannya, bertawakal kepada Allah serta bertakwa kepada-Nya, apapun yang terjadi dan siapapun pemimpinnya, karena takwa kepada Allah lah yang akan memberikan solusi.

وصلى اُلله وُسلم وُبارك عُلى نُبينا مُحمد, وُعلى آُله وُصحبه وُمن تُبعهم بُإحسان إُلى يُوم اُلدين، وُالحمدلُله رُب اُلعالمين

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal:
4 Jumadal Akhirah 1439H
20 Februari 2018 M

DEWAN FATWA PERHIMPUNAN AL-IRSYAD

Ketua
Dr. Firanda Andirja, Lc, MA

Sekretaris
Nizar Sa’ad Jabal, Lc, M.Pd.I

Anggota-anggota:
1. Dr. Syafiq Riza Basalamah, Lc, MA
2. Dr. Sofyan bin Fuad Baswedan, Lc, MA
3. Dr. Muhammad Arifin Badri, Lc, MA
4. Dr. Khalid Basalamah, Lc, MA
5. Dr. Muhammad Nur Ihsan, Lc, MA
6. Dr. Roy Grafika Penataran, Lc, MA
7. Dr. Erwandi Tarmizi, Lc, MA
8. Dr. Musyaffa’, Lc, MA
9. Nafi’ Zainuddin BSAW, Lc, M.HI

Wallahu’alam.
Semoga bermanfaat

Demikian bunyi atau isi dari Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad tentang Boleh tidaknya menggunakan hak pilih dalam Pemilu. Semoga bermanfaat adanya. (*)

Like it? Share it!

Leave A Response