Laporan: Etta Adil
PALONTARAQ.ID, JAKARTA – Calon Wakil Presiden (Cawapres) 01, KH. Maruf Amin singgung kembali menyinggung Aksi 212 dan segala yang berkaitan dengan aksi itu sebagai Gerakan Politik.
Hal ini diungkapkannya dalam konsolidasi bersama Ulama Nahdlatul Ulama (NU) se-Pantai Utara Jawa Tengah di Ballroom Hotel Gumaya Semarang, Selasa (5/2/2019).
KH. Ma’ruf Amin menjelaskan terkait gerakan 212 yang sudah dipolitisasi, termasuk peristiwa pembakaran bendera tauhid di Garut. Kemudian ia juga membahas soal gerakan 212.
“Gerakan 212 tadinya untuk penegakkan hukum terkait kasus Eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Sekarang kasus tersebut sudah selesai dan Ahok pun sudah menjalani masa hukuman, namun muncul Persaudaraan Alumni (PA) 212,” kata Ma’ruf, Selasa (5/2/2019).
“Saya yang keluarkan fatwa, penegakan hukum telah selesai. Harusnya selesai, yang bersalah sudah dihukum. Makanya gerakan kita bubarkan, gerakan nasional pengawal Fatwa MUI bubarkan.” ujarnya.
“Namun bukannya bubar malah muncul gerakan lainnya sebagai gerakan politik yang bukan lagi untuk penegakan hukum. Pilpres pun digunakan sebagai kendaraan politik oleh gerakan tersebut,” jelasnya.
“Muncul lagi PA 212 kemudian GNPF MUI diubah diganti GNPF Ulama, sudah tidak ada kaitannya penegakan hukum tapi gerakan politik. Menggunakan Pilpres 2019 sebagai kendaraan politik mereka,” jelas Ma’ruf.
Mantan Ketua MUI itu menjelaskan bahwa tidak masalah sebenarnya gerakan 212 dihidupkan kembali, asalkan hanya sebagai ajang silaturahmi. (*)
