Oleh: Muhammad Farid Wajdi *)
PALONTARAQ.ID – Keluarga merupakan unit sosial paling mendasar dalam kehidupan manusia. Dari keluargalah seseorang pertama kali mengenal kasih sayang, tanggung jawab, pendidikan, nilai agama, norma sosial, serta berbagai aturan mengenai hubungan antara laki-laki dan perempuan, orang tua dan anak, maupun hubungan kekerabatan.
Karena kedudukannya yang sangat penting, keluarga tidak hanya menjadi persoalan privat, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan hukum. Dalam konteks Indonesia, hukum keluarga memiliki karakter yang khas karena berada pada pertemuan antara hukum negara, hukum agama, dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat.
Bagi masyarakat Muslim, persoalan keluarga juga memiliki dimensi hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur’an, Sunnah, fikih, serta pengembangan pemikiran para ulama. Sementara itu, negara mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga melalui peraturan perundang-undangan agar hak dan kewajiban setiap anggota keluarga memperoleh kepastian serta perlindungan hukum.
Secara sederhana, hukum keluarga adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan hukum yang timbul karena perkawinan dan hubungan darah maupun hubungan hukum tertentu dalam keluarga. Ruang lingkupnya antara lain meliputi perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri, hubungan orang tua dan anak, perceraian, harta dalam perkawinan, pengasuhan anak, perwalian, serta dalam konteks tertentu persoalan kewarisan.
Hukum keluarga berbeda dari hukum pidana atau hukum perdata pada umumnya karena objek pengaturannya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari dan menyangkut hubungan personal yang memiliki dimensi moral, sosial, agama, dan budaya.
Dalam masyarakat Indonesia, keluarga juga tidak dapat dilepaskan dari nilai gotong royong, penghormatan kepada orang tua, tanggung jawab terhadap anak, serta norma agama yang dianut masing-masing masyarakat. Karena itu, pembentukan dan penerapan hukum keluarga di Indonesia berkembang dalam konteks masyarakat yang plural.
***
Salah satu dasar utama hukum keluarga Indonesia adalah Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019.
Undang-undang tersebut menempatkan perkawinan sebagai hubungan hukum yang tidak semata-mata bersifat pribadi, tetapi juga memiliki konsekuensi sosial dan hukum. Perkawinan dipandang sebagai ikatan yang bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Perubahan penting melalui UU Nomor 16 Tahun 2019 adalah penyamaan batas usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Ketentuan tersebut menunjukkan perhatian negara terhadap perlindungan anak, kesiapan perkawinan, serta pembangunan keluarga.
Dalam perspektif hukum negara, perkawinan juga harus memenuhi ketentuan mengenai pencatatan. Pencatatan perkawinan memiliki arti penting karena memberikan kepastian mengenai status hukum pasangan dan anak serta memudahkan pembuktian berbagai hubungan hukum yang timbul dari perkawinan.
Bagi umat Islam, persoalan perkawinan juga diatur lebih khusus dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi salah satu rujukan dalam penyelesaian perkara keluarga di lingkungan peradilan agama.
Dalam perspektif hukum Islam, Perkawinan atau nikah bukan hanya kontrak sosial antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga akad yang mengandung dimensi ibadah dan tanggung jawab moral.
Al-Qur’an menggambarkan perkawinan sebagai sarana untuk memperoleh ketenteraman (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat (rahmah). Konsep ini memperlihatkan bahwa keluarga ideal dalam Islam tidak dibangun semata-mata atas hubungan biologis atau kepentingan ekonomi, tetapi atas tanggung jawab, kasih sayang, penghormatan, dan komitmen bersama.
Dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Islam menekankan pentingnya memperlakukan pasangan dengan cara yang baik (mu’asyarah bil ma’ruf). Tanggung jawab keluarga juga tidak hanya menyangkut pemenuhan kebutuhan materi, tetapi mencakup perlindungan, pendidikan, pembinaan moral, dan pengembangan kehidupan keagamaan keluarga.
Konsep keluarga dalam Islam dengan demikian memiliki dimensi yang luas: hubungan antara suami dan istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan dengan kerabat, serta tanggung jawab sosial yang lebih luas.
***
Dalam perspektif hukum Indonesia maupun hukum Islam, perkawinan melahirkan hak dan kewajiban bagi suami dan istri. Dalam hukum nasional, hak dan kewajiban tersebut berkaitan antara lain dengan kedudukan suami dan istri dalam rumah tangga, tanggung jawab terhadap keluarga, pengelolaan kehidupan rumah tangga, serta perlindungan terhadap anggota keluarga.
Hukum Islam juga mengenal prinsip tanggung jawab timbal balik. Suami memiliki kewajiban memberikan nafkah sesuai kemampuannya, sementara suami dan istri sama-sama memiliki tanggung jawab menjaga kehormatan, membangun kehidupan rumah tangga, dan mendidik anak.
Perkembangan pemikiran hukum keluarga kontemporer juga semakin menekankan pentingnya hubungan yang adil dan saling menghormati. Prinsip tersebut penting karena keluarga bukanlah ruang untuk melakukan kekerasan atau diskriminasi. Rumah seharusnya menjadi tempat perlindungan pertama bagi setiap anggotanya.
Bagaimana kedudukan Anak dalam Hukum Keluarga? Anak merupakan bagian penting dalam hukum keluarga. Dalam perspektif negara, anak memiliki hak untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan, perlindungan, identitas, kesehatan, serta tumbuh dan berkembang secara layak.
Hukum Islam juga memberikan perhatian besar terhadap anak. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah, pendidikan, perlindungan, dan pembinaan akhlak. Tanggung jawab tersebut tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga mencakup pembentukan kepribadian dan nilai-nilai keagamaan.
Karena itu, persoalan perceraian tidak hanya menyangkut hubungan antara suami dan istri. Ketika perkawinan berakhir, kepentingan anak tetap harus menjadi perhatian. Pengasuhan, nafkah, pendidikan, dan hubungan anak dengan kedua orang tuanya merupakan persoalan yang harus diselesaikan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak dan ketentuan hukum yang berlaku.
Islam membolehkan perceraian sebagai jalan terakhir ketika kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan, tetapi perceraian bukanlah sesuatu yang semestinya dilakukan secara sembarangan. Perceraian adalah satu Persoalan Hukum yang juga ada pengaturannya dalam sistem hukum Indonesia.
Perceraian bagi pasangan yang perkawinannya tunduk pada hukum Indonesia harus dilakukan melalui prosedur hukum yang berlaku. Bagi umat Islam, perkara perceraian menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam lingkungan peradilan agama. Dengan demikian, keputusan untuk mengakhiri perkawinan bukan hanya persoalan emosional.
Dalam Proses Perceraian, ada konsekuensi hukum yang harus diselesaikan, seperti status suami-istri, hak asuh anak, nafkah anak, harta bersama, dan persoalan administrasi kependudukan. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum keluarga berfungsi memberikan kepastian sekaligus melindungi pihak-pihak yang terdampak oleh berakhirnya sebuah perkawinan.
Aspek lain yang penting dalam hukum keluarga adalah persoalan harta. Perkawinan dapat melahirkan konsekuensi terhadap kepemilikan, pengelolaan, dan pembagian harta. Hukum Indonesia mengenal konsep harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, di samping harta bawaan masing-masing pihak.
Pengaturan mengenai harta perkawinan menjadi semakin penting ketika terjadi perceraian atau ketika salah satu pasangan meninggal dunia. Dalam hukum Islam, persoalan harta juga berkaitan dengan konsep kepemilikan individu, nafkah, mahar, hibah, wasiat, dan kewarisan. Karena itu, memahami hukum keluarga secara utuh membutuhkan pemahaman mengenai hubungan antara perkawinan, harta, dan kewarisan.
***
Salah satu karakter menarik hukum keluarga di Indonesia adalah adanya interaksi antara norma agama dan norma negara. Dalam persoalan keluarga umat Islam, hukum Islam memperoleh ruang dalam sistem hukum nasional melalui berbagai peraturan dan kelembagaan, termasuk peradilan agama.
Namun, hukum Islam yang diterapkan dalam konteks negara Indonesia tidak selalu identik dengan keseluruhan khazanah fikih yang berkembang sepanjang sejarah. Negara melakukan kodifikasi, legislasi, administrasi, dan pembatasan tertentu untuk memberikan kepastian hukum serta menyesuaikannya dengan sistem hukum nasional.
Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu contoh penting dari upaya tersebut. KHI menjadi pedoman dalam berbagai perkara hukum keluarga Islam, terutama dalam bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Dengan demikian, memahami hukum keluarga Islam di Indonesia sebaiknya tidak hanya melihat teks-teks fikih, tetapi juga memperhatikan peraturan perundang-undangan dan praktik hukum yang berlaku.
Pada akhirnya, hukum keluarga tidak semata-mata berbicara tentang pasal, akad, pengadilan, atau dokumen administrasi. Di balik semua itu terdapat kehidupan manusia.
Keluarga merupakan sekolah pertama bagi seorang anak. Dari keluarga, seseorang belajar mengenai kejujuran, tanggung jawab, kasih sayang, penghormatan, disiplin, dan kehidupan bermasyarakat. Karena itu, hukum keluarga seharusnya dipahami sebagai instrumen untuk menciptakan ketertiban sekaligus perlindungan bagi kehidupan keluarga.
Dalam perspektif Islam, keluarga diarahkan menuju kehidupan sakinah, mawaddah, wa rahmah. Dalam perspektif hukum negara Indonesia, keluarga memperoleh perlindungan melalui berbagai aturan yang memberikan kepastian mengenai perkawinan, hak dan kewajiban pasangan, perlindungan anak, perceraian, dan persoalan harta.
Kedua perspektif tersebut dapat dipahami bukan sebagai dua sistem yang selalu berhadapan, melainkan sebagai bagian dari dinamika hukum keluarga di Indonesia. Hukum negara memberikan kepastian dan mekanisme kelembagaan, sementara nilai-nilai Islam memberikan landasan moral dan spiritual bagi keluarga Muslim.
Oleh sebab itu, pengantar hukum keluarga pada dasarnya adalah pengantar untuk memahami bagaimana manusia membangun kehidupan rumah tangga secara bertanggung jawab. Dalam Proses Berkeluarga dan membangun rumah tangga, ada serangkaian hak, kewajiban, tanggung jawab, dan konsekuensi hukum. Semakin baik masyarakat memahami hukum keluarga, semakin potensial pula terbentuknya keluarga yang tertib secara hukum, kuat secara sosial, dan kokoh secara moral. (*)
(* Muhammad Farid Wajdi, Guru/Pengasuh Ponpes Modern Putri IMMIM Minasatene-Pangkep, Sulsel.
