BerandaAkademiaMengapa Hanya Gowa? Menakar Checks and Balances dan Anomali Pemakzulan di Indonesia

Mengapa Hanya Gowa? Menakar Checks and Balances dan Anomali Pemakzulan di Indonesia

Oleh: Munawir Kamaluddin *)

PALONTARAQ.ID – Mengapa Kabupaten Gowa mampu mencatat sejarah politik yang tidak mudah diwujudkan daerah lain? Di tengah tarik-menarik kepentingan, kompromi elite, dan kuatnya pengaruh kekuasaan, Gowa justru memperlihatkan bahwa mekanisme pengawasan terhadap kepala pemerintahan dapat berujung pada pemberhentian melalui jalur konstitusional.

Dalam rentang 2024–2026, Gowa menjadi satu-satunya kasus pemakzulan kepala daerah yang berhasil mencapai pemberhentian resmi. Sementara itu, di tingkat nasional, wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang telah memperoleh dukungan 120 anggota DPR dari delapan fraksi tidak sampai pada keputusan pemakzulan. Gibran lebih dahulu mengundurkan diri pada 12 November 2026, sehingga agenda pengajuan Hak Menyatakan Pendapat untuk pemakzulan tidak dilanjutkan. Dengan demikian, pengunduran diri Gibran bukanlah hasil pemakzulan, melainkan membuat proses tersebut kehilangan objek untuk diteruskan.

Lantas, apa rahasia keberhasilan Gowa? Setidaknya ada empat faktor penting: konsolidasi politik DPRD, keberanian menggunakan hak konstitusional, argumentasi yang diuji berdasarkan bukti dan hukum, serta konsistensi mengawal keputusan hingga pemberhentian resmi. Sebanyak 45 anggota DPRD Gowa mendukung proses tersebut. Mahkamah Agung kemudian mengabulkan permohonan uji pendapat DPRD melalui perkara Nomor 1 P/UP/2026 pada 1 Oktober 2026.

Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri menerbitkan keputusan pemberhentian Bupati Gowa pada 14 Oktober 2026. Peristiwa ini menghadirkan pelajaran penting tentang checks and balances. kekuasaan eksekutif tidak boleh berjalan tanpa pengawasan, tetapi kewenangan legislatif juga tidak boleh berubah menjadi alat balas dendam politik. Pemakzulan bukan instrumen untuk menjatuhkan lawan, melainkan mekanisme konstitusional untuk menjaga akuntabilitas kekuasaan.

Di sinilah anomali demokrasi kita patut direnungkan. Mengapa mekanisme pengawasan yang tersedia dalam sistem ketatanegaraan begitu sulit diwujudkan? Apakah keberanian politik sering kalah oleh kompromi kepentingan? Ataukah pengawasan terhadap kekuasaan masih terlalu bergantung pada kalkulasi politik dibandingkan tanggung jawab konstitusional?

Peringatan Hari Jadi Kabupaten Gowa ke-706, 17 November 2026, menjadi momentum refleksi bahwa kebesaran daerah bukan hanya terletak pada kejayaan sejarah dan warisan budayanya, tetapi juga pada kedewasaan demokrasi dan keberanian menegakkan hukum.

Gowa memberikan pesan bahwa kekuasaan memang dapat diperoleh melalui pemilihan, tetapi tidak boleh dijalankan tanpa pertanggungjawaban. Sebab, demokrasi bukan sekadar tentang siapa yang berkuasa, melainkan tentang bagaimana kekuasaan dikendalikan agar tetap berpihak kepada rakyat.

Rahasia keberhasilan demokrasi bukan terletak pada kuatnya seseorang mempertahankan jabatan, tetapi pada kuatnya institusi menjaga hukum. Gowa telah memberi pelajaran bahwa kekuasaan boleh berganti, tetapi konstitusi dan kepentingan rakyat harus tetap berdiri.

Selamat Hari Jadi Kabupaten Gowa ke-706. “kata Bangkit Bersama untuk Semua” bukan sekadar slogan, melainkan komitmen membangun pemerintahan yang berintegritas, demokrasi yang sehat, dan kesejahteraan yang berkeadilan. (*)

 

(* Munawir Kamaluddin, Guru Besar UIN Alauddin Makassar.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -

HIGHLIGHT