BerandaAkademiaPappaseng di Tengah Gejolak Kekuasaan: Pelajaran dari Dugaan Penyadapan Presiden, Mantan Kapolri...

Pappaseng di Tengah Gejolak Kekuasaan: Pelajaran dari Dugaan Penyadapan Presiden, Mantan Kapolri LSP, dan Pengunduran Diri Gibran

– Refleksi Politik, Etika Kepemimpinan, dan Kearifan Bugis-Makassar

Oleh: Muhammad Farid Wajdi *)

PALONTARAQ.ID – Ada saat ketika peristiwa politik tidak cukup dibaca melalui siapa yang berkuasa, siapa yang kehilangan jabatan, dan siapa yang sedang berhadapan dengan hukum. Ada peristiwa yang justru harus dibaca sebagai pelajaran tentang watak manusia, tanggung jawab kekuasaan, kesetiaan, kehormatan, dan masa depan sebuah bangsa.

Perkembangan politik Indonesia pada November 2026 menghadirkan rangkaian peristiwa yang menarik untuk direnungkan. Mulai dari dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo (LSP), pertemuan Presiden dengan sejumlah mantan Kapolri di Hambalang, hingga pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ketiga perkembangan tersebut berlangsung dalam suasana politik yang tidak sederhana. Di satu sisi, muncul persoalan serius mengenai integritas institusi kepolisian dan perlindungan terhadap kepala negara. Di sisi lain, muncul persoalan legitimasi jabatan, pertanggungjawaban politik, dan kepatuhan terhadap konstitusi.

CNN Indonesia, 9 November 2026, melalui pemberitaan Pesan Kendali Politik di Pertemuan Prabowo dan 10 Eks Kapolri (Sumber: Baca pemberitaan CNN Indonesia), membaca pertemuan di Hambalang sebagai pesan tentang kendali politik dan otoritas negara. Sementara itu, CNN Indonesia, 12 November 2026, memberitakan keterangan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengenai dugaan keterlibatan Listyo Sigit sebagai penerima akhir hasil penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah tokoh nasional. (Sumber: Baca pemberitaan CNN Indonesia).

Sebagai pemerhati budaya Sulawesi Selatan, rangkaian peristiwa tersebut tidak semata-mata merupakan dinamika politik dan kekuasaan. Ada sejumlah pelajaran yang dapat kita tarik dengan menggunakan kacamata kearifan lokal, terutama pappaseng atau pesan-pesan leluhur Bugis-Makassar.

Pappaseng bukan sekadar petuah orang tua yang diwariskan untuk dihafalkan. Ia merupakan pedoman moral untuk mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesama manusia, masyarakat, dan kekuasaan.

Pertama, bahwa Kekuasaan Harus Tunduk pada Kebenaran, Bukan Sebaliknya. Pelajaran pertama muncul dari dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia yang dalam keterangan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dikaitkan dengan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

CNN Indonesia (12 November 2026) memberitakan bahwa berdasarkan hasil penyidikan, LSP diduga memberikan perintah dan menentukan sasaran penyadapan serta menjadi penerima akhir hasil penyadapan (end user). Pemberitaan serupa juga disampaikan CNA Indonesia pada 12 November 2026.

Tentu, kata diduga harus tetap dipertahankan. Penjelasan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR merupakan pemaparan hasil penyidikan, bukan alasan bagi masyarakat untuk menganggap seluruh tuduhan telah terbukti melalui putusan pengadilan.

Namun, peristiwa ini menyampaikan satu pesan penting: jabatan tinggi tidak boleh menjadi perlindungan bagi tindakan yang bertentangan dengan hukum. Bahkan seseorang yang pernah menduduki jabatan tertinggi di institusi kepolisian tetap harus mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang terbukti melanggar hukum.

Dalam tradisi Bugis, terdapat prinsip lempu’, yakni kejujuran dan kelurusan sikap. Orang tua dahulu mengajarkan bahwa kehormatan seseorang tidak ditentukan oleh tingginya kedudukan, tetapi oleh kebenaran perilakunya.

Salah satu pappaseng yang relevan berbunyi, “Tellui riala toddok: getteng, lempu’, ada tongeng”. Artinya, ada tiga hal yang dijadikan pegangan: keteguhan, kejujuran, dan perkataan yang benar. Pesan ini mengingatkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki integritas. Keteguhan tanpa kejujuran dapat berubah menjadi kesewenang-wenangan.

Perkataan tanpa kebenaran hanya akan menjadi alat manipulasi. Hikmahnya adalah bahwa jangan pernah mengukur seseorang dari pangkat dan jabatannya. Ukurlah dari kejujuran, tanggung jawab, dan keberaniannya mempertahankan kebenaran.

Kedua, Kesetiaan kepada Institusi Tidak Boleh Mengalahkan Kesetiaan kepada Negara. Pertemuan Presiden Prabowo dengan sepuluh mantan Kapolri di Hambalang pada 8 November 2026 juga menyimpan pelajaran tersendiri. CNN Indonesia (9 November 2026) menafsirkan pertemuan tersebut sebagai pesan kendali politik dan otoritas negara. Pertemuan itu berlangsung ketika institusi kepolisian sedang menghadapi sorotan akibat perkara dugaan penyadapan.

Di sini kita dapat mengambil pelajaran mengenai pentingnya kesinambungan kepemimpinan. Mantan pejabat boleh memberikan nasihat, berbagi pengalaman, dan menyampaikan kritik kepada pemimpin yang sedang menjabat. Akan tetapi, pengalaman masa lalu tidak boleh menjadi instrumen untuk mengendalikan kekuasaan masa kini.

Dalam sejarah Bugis-Makassar, dikenal prinsip getteng, yakni keteguhan memegang prinsip. Keteguhan itu harus diarahkan kepada kebenaran, bukan kepada kepentingan kelompok atau loyalitas personal. Pappaseng mengajarkan bahwa kesetiaan tertinggi bukanlah kepada seseorang, melainkan kepada nilai-nilai kebenaran dan kehormatan.

Dalam konteks pemerintahan, polisi harus setia kepada konstitusi dan hukum, bukan kepada figur tertentu. Demikian pula seorang mantan pejabat harus mampu menempatkan dirinya secara proporsional setelah meninggalkan jabatan. Bahwa kesetiaan kepada institusi harus dibangun di atas kesetiaan kepada negara. Jangan sampai hubungan personal, solidaritas kelompok, dan sejarah kekuasaan membuat seseorang kehilangan keberanian untuk mengoreksi kesalahan.

Ketiga, Pemimpin Harus Berani Menerima Kritik dan Melakukan Koreksi. Peristiwa penyadapan terhadap Presiden, apabila terbukti secara hukum, memperlihatkan betapa pentingnya mekanisme pengawasan terhadap lembaga negara.

Tidak boleh ada lembaga yang merasa berada di atas pengawasan. Tidak pula boleh ada seorang pemimpin yang menganggap kritik sebagai ancaman terhadap kekuasaannya.

Dalam kebudayaan Bugis-Makassar, dikenal prinsip sipakatau, sipakalebbi, sipakainge. Ketiganya merupakan landasan hubungan sosial yang mengajarkan penghormatan terhadap martabat manusia, saling memuliakan, dan saling mengingatkan. Khususnya sipakainge, mengandung makna bahwa manusia harus saling mengingatkan ketika terjadi kekeliruan.

Bagi seorang pemimpin, prinsip ini sangat penting. Ia membutuhkan orang-orang yang berani menyampaikan kebenaran, bukan hanya orang-orang yang pandai menyenangkan hati penguasa. Pemerintahan yang dikelilingi oleh orang-orang yang hanya berkata setuju akan kehilangan kemampuan melakukan koreksi.

Sebaliknya, pemerintahan yang membuka ruang kritik akan memiliki kesempatan memperbaiki kesalahan sebelum berkembang menjadi krisis yang lebih besar. Pemimpin besar bukanlah pemimpin yang tidak pernah salah, melainkan pemimpin yang bersedia mendengarkan, mengakui kekeliruan, dan melakukan perbaikan.

Keempat, Jabatan Adalah Amanah, Bukan Warisan Kehormatan. Peristiwa yang paling menyita perhatian publik adalah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Tirto.id (11 November 2026) memberitakan bahwa Gibran telah menyampaikan pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto. Kemudian, MPR RI melalui portal resminya pada 12 November 2026 mengonfirmasi penerimaan surat pengunduran diri tersebut. (Sumber: Kapolri Ungkap Peran Listyo Sigit dan Tiga Tersangka Lain dalam Kasus Penyadapan Presiden. Baca pemberitaan CNA Indonesia, Tirto.id (11/11/2026), Gibran Rakabuming Raka Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RI. Baca pemberitaan Tirto, MPR RI Terima Surat Pengunduran Diri Gibran Rakabuming Raka dari Jabatan Wakil Presiden. Baca keterangan resmi MPR).

Dalam surat yang dibacakan Ketua MPR Ahmad Muzani, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden masa jabatan 2024–2029 atas permintaan sendiri. Ia juga menyebut bahwa keputusan tersebut diambil demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. ANTARA News (12 November 2026) turut memuat isi surat tersebut. (Sumber: Berikut Isi Surat Pengunduran Diri Gibran sebagai Wapres. Baca pemberitaan ANTARA).

Peristiwa ini menarik untuk dibaca melalui filosofi Bugis-Makassar tentang siri’ na pesse. Siri’ berkaitan dengan harga diri dan kehormatan, sedangkan pesse mengandung rasa empati dan solidaritas kemanusiaan. Dalam pandangan budaya Bugis, kehormatan bukanlah sesuatu yang melekat secara permanen pada jabatan. Kehormatan harus dipelihara melalui perilaku dan tanggung jawab.

Ada pelajaran penting dari sikap seorang pejabat yang memilih mundur ketika menghadapi persoalan politik dan konstitusional. Namun, pengunduran diri itu sendiri tidak otomatis membuktikan kesalahan maupun menyelesaikan seluruh persoalan yang mendasarinya.

Publik tetap berhak memperoleh kejelasan mengenai persoalan yang muncul, sementara lembaga negara wajib memproses segala sesuatunya berdasarkan konstitusi. Bahwa jabatan adalah amanah yang memiliki batas waktu. Jangan mempertahankan kedudukan dengan mengorbankan kepentingan bangsa, tetapi jangan pula menjadikan pengunduran diri sebagai pengganti pertanggungjawaban.

Kelima, Kebenaran Administratif dan Moral Harus Dipertanggungjawabkan. Persoalan Gibran juga tidak dapat dilepaskan dari polemik persyaratan pendidikan yang menjadi bagian dari perdebatan mengenai kelayakan pencalonannya.

ABC News Indonesia (12 November 2026), melalui tulisan Di Balik Mundurnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mengulas persoalan dokumen pendidikan yang menjadi latar kontroversi tersebut, sementara Katadata.co.id (13 November 2026) menyajikan kronologi pengunduran diri Gibran di tengah polemik putusan pengadilan dan proses politik di DPR. (Sumber: Kronologi Gibran Mundur sebagai Wapres di Tengah Isu Pemakzulan dan Penyadapan. Baca pemberitaan Katadata).

Pelajaran dari peristiwa ini adalah pentingnya kepastian hukum dan keterbukaan administrasi publik. Persyaratan bagi pejabat negara tidak boleh diperlakukan secara berbeda hanya karena seseorang memiliki hubungan keluarga, kekuatan politik, atau popularitas. Dalam pappaseng Bugis terdapat nilai assitinajang, yaitu kepatutan atau menempatkan sesuatu pada tempatnya.

Prinsip ini mengajarkan bahwa segala sesuatu harus berjalan sesuai ukuran dan kedudukannya. Orang yang menduduki jabatan publik harus memenuhi persyaratan yang berlaku. Lembaga yang memeriksa persyaratan juga harus bekerja secara profesional dan tidak diskriminatif.

Dalam konteks ini, pappaseng mengingatkan bahwa kehormatan jabatan harus dibangun melalui proses yang patut, bukan sekadar melalui kemenangan politik. Bahwa Demokrasi tidak cukup hanya menghasilkan pemimpin melalui pemungutan suara. Demokrasi juga harus memastikan bahwa proses, persyaratan, dan pelaksanaan kekuasaan berjalan sesuai hukum.

Keenam, Jangan Mencampuradukkan Fakta, Dugaan, dan Kepentingan Politik. Satu hal yang patut diperhatikan adalah kedekatan waktu antara terbongkarnya dugaan penyadapan terhadap Presiden dan pengunduran diri Gibran.

Sebagian pemberitaan dan komentar politik mencoba membaca kedua peristiwa tersebut dalam satu rangkaian kepentingan elite. TIMES Indonesia (14 November 2026), melalui artikel Menelisik Motif Penyadapan Mantan Kapolri, misalnya, mengajukan sejumlah pertanyaan mengenai kemungkinan hubungan politik di balik kedua perkembangan tersebut. (Sumber: Menelisik Motif Penyadapan Mantan Kapolri. Baca opini TIMES Indonesia).

Namun, kedekatan waktu tidak otomatis membuktikan adanya hubungan sebab-akibat. Bahkan, pemberitaan tersebut mengingatkan bahwa dugaan mengenai tawar-menawar politik masih membutuhkan pembuktian. Inilah pelajaran penting bagi masyarakat di tengah derasnya informasi media sosial.

Orang Bugis dahulu mengenal nilai acca, yaitu kecendekiaan, kecerdasan, dan kemampuan menggunakan akal sehat dalam mengambil keputusan. Kecendekiaan bukan sekadar kepandaian berbicara, tetapi kemampuan membedakan mana yang benar, mana yang masih dugaan, mana yang merupakan fakta, dan mana yang sengaja dibangun untuk kepentingan tertentu.

Dalam konteks masyarakat digital, acca berarti tidak mudah terprovokasi oleh judul berita, potongan video, narasi politik, maupun informasi yang belum terverifikasi. Kita boleh kritis, tetapi harus tetap rasional. Kita boleh curiga, tetapi tidak boleh mengubah kecurigaan menjadi kesimpulan tanpa bukti. Masyarakat yang cerdas tidak mudah dipermainkan oleh konflik elite. Literasi politik harus berjalan bersama literasi media dan tanggung jawab moral dalam menyebarkan informasi.

Ketujuh, Negara Lebih Besar daripada Kepentingan Keluarga dan Kelompok. Salah satu pesan menarik dalam surat pengunduran diri Gibran adalah pernyataan bahwa negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi kepentingan dirinya sendiri.

Terlepas dari bagaimana publik menafsirkan keputusan tersebut, pernyataan itu mengandung prinsip yang seharusnya menjadi pedoman setiap pejabat negara. Negara bukan milik keluarga, partai, kelompok, maupun dinasti politik. Negara adalah milik seluruh rakyat.

Dalam sejarah politik Bugis-Makassar, dikenal tradisi musyawarah dan prinsip kepatutan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan tidak semestinya dijalankan hanya berdasarkan kehendak pribadi penguasa.

Ada nilai sitinaja yang mengajarkan keseimbangan antara hak, kewajiban, kedudukan, dan tanggung jawab. Kita dapat menghubungkan prinsip ini dengan falsafah kepemimpinan Bugis yang menempatkan kepentingan masyarakat sebagai salah satu ukuran kelayakan seorang pemimpin.

Pemimpin yang baik bukanlah orang yang paling banyak memperoleh keuntungan dari kekuasaan, melainkan orang yang paling besar kesediaannya memikul tanggung jawab. Bahwa kepentingan bangsa harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompok. Politik seharusnya menjadi jalan pengabdian, bukan alat mempertahankan privilese.

Kedelapan, Perubahan Kekuasaan Harus Berjalan melalui Konstitusi. Pengunduran diri seorang wakil presiden tentu tidak hanya menjadi persoalan personal. Ia membawa konsekuensi ketatanegaraan yang harus diselesaikan melalui mekanisme konstitusi.

MPR RI dalam pemberitaan resminya pada 12 November 2026 menjelaskan bahwa pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut mengatur bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

MPR juga menyampaikan bahwa proses pengisian jabatan harus diselesaikan paling lambat dalam waktu 60 hari. Dengan demikian, peristiwa ini memberikan pelajaran bahwa pergantian pemimpin harus berlangsung melalui aturan yang telah disepakati bersama.

Dalam tradisi Bugis, terdapat ungkapan, “Pabbicarae ada tongeng, arungnge ada patuju”. Secara bebas, ungkapan ini dapat dimaknai sebagai harapan agar pihak yang berbicara menyampaikan kebenaran dan pemegang kekuasaan memberikan keputusan yang benar. Ungkapan ini saya gunakan sebagai penegasan nilai, bukan sebagai kutipan pappaseng yang telah diverifikasi sumber naskahnya. (Sumber: UIN Alauddin Makassar. 2023: Ahmad Yani, Susmihara, dan A. Nurkidam, Strategi Pewarisan Nilai-Nilai Pappaseng dalam Masyarakat Bugis Wajo. Baca penelitian pappaseng).

Kekuasaan tanpa aturan akan melahirkan kesewenang-wenangan. Sebaliknya, aturan tanpa integritas pelaksana juga dapat kehilangan makna. Bahwa demokrasi tidak boleh bergantung pada kemurahan hati seorang penguasa. Demokrasi harus berdiri di atas konstitusi, kelembagaan yang kuat, dan kesediaan semua pihak menaati aturan.

***

Sebagai pemerhati budaya, penulis ingin melihat rangkaian peristiwa politik November 2026 ini sebagai momentum untuk kembali membaca warisan pemikiran orang tua Bugis-Makassar. Ada lempu’ yang mengajarkan kejujuran. Ada getteng yang mengajarkan keteguhan prinsip. Ada ada tongeng yang mengajarkan kebenaran ucapan. Ada acca yang mengajarkan kecendekiaan.

Ada pula sitinaja (Assitinajang) yang mengajarkan kepatutan. Ada siri’ na pesse yang mengajarkan kehormatan dan kepedulian. Ada pula sipakainge yang mengingatkan bahwa manusia, termasuk pemimpin, harus bersedia saling mengoreksi. Nilai-nilai tersebut sesungguhnya tidak pernah kehilangan relevansi.

Bahkan, ketika bangsa ini menghadapi persoalan politik modern, pappaseng justru dapat menjadi kompas moral yang membantu kita memahami batas-batas kekuasaan. Kita tidak sedang mencari siapa yang paling benar di antara para elite politik. Kita sedang belajar bahwa kekuasaan tanpa kejujuran akan kehilangan legitimasi moral; jabatan tanpa tanggung jawab akan kehilangan kehormatan; dan demokrasi tanpa kepatuhan terhadap hukum akan kehilangan arah. (Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah — Nilai dan Manfaat Pappaseng dalam Sastra Bugis. Baca kajian pappaseng).

Ada satu hal yang perlu kita ingat, yaitu bahwa dalam tradisi Bugis-Makassar, seseorang tidak menjadi to sugi atau orang terpandang semata-mata karena kekayaannya, tidak pula menjadi to warani hanya karena keberaniannya. Ia harus memiliki kehormatan yang tercermin dalam perilaku dan tanggung jawabnya.

Begitu pula seorang pemimpin negara. Sejarah tidak hanya akan mencatat berapa lama seseorang berkuasa, tetapi juga bagaimana ia menggunakan kekuasaannya, bagaimana ia memperlakukan kebenaran, dan bagaimana ia mempertanggungjawabkan amanah yang pernah diterimanya. (Sumber: Universitas Hasanuddin, 2025: Local Wisdom and Leadership Values in Bugis Governance. Baca kajian etika kepemimpinan Bugis).

Orang tua Bugis dahulu mengajarkan bahwa kehormatan harus dijaga, kebenaran harus ditegakkan, dan kesalahan harus berani diperbaiki. Maka, dari Hambalang hingga Senayan, dari perkara dugaan penyadapan hingga pengunduran diri seorang wakil presiden, kita seharusnya tidak hanya menyaksikan drama politik. Kita perlu memetik pelajaran tentang etika kekuasaan.

Sebab, bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mampu melahirkan pemimpin, melainkan bangsa yang memiliki kebijaksanaan untuk mengingatkan pemimpinnya ketika benar, dan keberanian untuk mengoreksinya ketika salah. Itulah salah satu makna penting pappaseng to riolo: warisan leluhur bukan untuk sekadar dikenang, melainkan untuk dijadikan pedoman dalam menata kehidupan hari ini dan masa depan. (*)

 

(* Muhammad Farid Wajdi, Studi Pascasarjana Program Dirasah Islamiyah Konsentrasi Sejarah Peradaban Islam UIN Alauddin Makassar.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -

HIGHLIGHT