BerandaAkademiaKedudukan Adat dan Tradisi dalam Hukum Islam

Kedudukan Adat dan Tradisi dalam Hukum Islam

– Konsep ‘Urf dalam Ushul Fikih dan Relevansinya terhadap Pengembangan Sejarah Peradaban Islam

Oleh: Muhammad Farid Wajdi *)

PALONTARAQ.ID – Hubungan antara adat dan tradisi dengan hukum Islam merupakan salah satu persoalan penting dalam kajian ushul fikih, terutama ketika ajaran Islam berinteraksi dengan masyarakat yang memiliki latar belakang sejarah dan kebudayaan yang beragam. Dalam khazanah hukum Islam, konsep ‘urf memberikan ruang bagi kebiasaan masyarakat untuk dipertimbangkan dalam proses penetapan hukum, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Dalam tulisan ini, penulis mengkaji kedudukan adat dan tradisi dalam hukum Islam melalui pendekatan konseptual terhadap ‘urf, meliputi pengertian, klasifikasi, dasar kehujjahan, persyaratan penerimaan, serta penerapannya dalam kehidupan masyarakat Muslim. Selain itu, juga menghubungkan konsep ‘urf dengan perkembangan sejarah peradaban Islam, khususnya proses interaksi Islam dengan kebudayaan lokal di berbagai wilayah.

Kajian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan menelaah literatur ushul fikih, kaidah fikih, dan pemikiran para ulama. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam tidak memandang seluruh adat sebagai sesuatu yang harus ditolak ataupun diterima tanpa seleksi. Adat dapat menjadi pertimbangan hukum apabila mengandung kemaslahatan, berlaku secara konsisten, dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Dengan demikian, konsep ‘urf memperlihatkan fleksibilitas hukum Islam sekaligus kemampuannya berdialog dengan dinamika kebudayaan masyarakat.

***

Islam hadir sebagai agama yang membawa prinsip-prinsip universal bagi kehidupan manusia. Namun, sepanjang sejarah penyebarannya, Islam selalu berhadapan dengan masyarakat yang telah memiliki sistem adat, tradisi, norma sosial, dan kebudayaan tersendiri. Kenyataan ini menjadikan hubungan antara agama dan kebudayaan sebagai persoalan penting dalam perkembangan hukum Islam.

Ketika Islam berkembang dari Jazirah Arab menuju Persia, Afrika Utara, Asia Tengah, India, hingga Nusantara, ajaran Islam berinteraksi dengan berbagai sistem kehidupan masyarakat. Interaksi tersebut tidak selalu menghasilkan penghapusan tradisi lama. Sebagian tradisi tetap dipertahankan, sebagian mengalami penyesuaian, dan sebagian lainnya ditinggalkan karena bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Dalam konteks inilah konsep ‘urf memperoleh kedudukan penting dalam ushul fikih. ‘Urf merupakan kebiasaan yang dikenal dan diterima oleh masyarakat, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Konsep ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki perangkat metodologis untuk mempertimbangkan realitas sosial dan kebudayaan dalam proses penetapan hukum.

Persoalannya bukan sekadar apakah adat boleh dipertahankan, melainkan bagaimana menentukan batas penerimaannya berdasarkan prinsip syariat. Sebuah tradisi mungkin memiliki nilai sosial yang kuat, tetapi belum tentu seluruh unsur praktiknya sesuai dengan ajaran Islam. Sebaliknya, suatu kebiasaan yang tidak disebutkan secara khusus dalam Al-Qur’an dan hadis tidak otomatis harus ditolak.

Bagi mahasiswa sejarah peradaban Islam, kajian ‘urf memiliki arti lebih luas daripada sekadar pembahasan teknis hukum. Konsep ini membantu menjelaskan bagaimana Islam berkembang dalam berbagai masyarakat, bagaimana hukum Islam beradaptasi dengan perubahan sosial, dan bagaimana terbentuknya keragaman ekspresi peradaban Islam tanpa harus menghilangkan kesatuan prinsip keagamaannya.

Secara etimologis, kata ‘urf berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna sesuatu yang dikenal, diketahui, dan dianggap baik oleh masyarakat. Dalam terminologi ushul fikih, ‘urf adalah kebiasaan yang telah dikenal, diterima, dan berlangsung secara berulang dalam kehidupan masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan.

Istilah ‘urf sering digunakan berdampingan dengan ‘adah (adat atau kebiasaan). Keduanya memiliki kedekatan makna, meskipun dalam beberapa pembahasan terdapat perbedaan penekanan. ‘Adah lebih menitikberatkan pada tindakan atau kebiasaan yang dilakukan secara berulang, sedangkan ‘urf mengandung dimensi penerimaan sosial terhadap suatu kebiasaan. Dalam praktik kajian hukum Islam, kedua istilah tersebut sering digunakan secara bergantian. (Lihat: Ayman Shabana, “Custom in the Islamic Legal Tradition,” dalam The Oxford Handbook of Islamic Law, ed. Anver M. Emon dan Rumee Ahmed. Oxford University Press, 2018).

Ayman Shabana dalam kajiannya mengenai adat dalam tradisi hukum Islam menjelaskan bahwa ‘urf merupakan konsep penting untuk memahami hubungan antara norma hukum Islam dan praktik sosial masyarakat. Konsep tersebut tidak hanya berkaitan dengan sumber hukum, tetapi juga dengan perkembangan teori hukum, praktik peradilan, dan perubahan hukum sepanjang sejarah Islam. (Lihat: —Ibid—., Shabana menguraikan hubungan adat dengan perkembangan teori hukum, praktik sosial, sumber hukum, dan perubahan hukum Islam).

Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa ‘urf tidak sekadar merupakan kebiasaan yang dilakukan secara berulang, melainkan kebiasaan yang memiliki pengakuan sosial dan relevansi dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, suatu praktik individual yang tidak dikenal atau tidak diterima secara umum belum tentu dapat dikategorikan sebagai ‘urf dalam pengertian hukum.

Dalam kajian ushul fikih, ‘urf dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuk dan kualitasnya. Pertama, berdasarkan bentuknya, ada yang namanya ‘Urf qauli, yaitu kebiasaan masyarakat dalam menggunakan istilah atau ungkapan tertentu dengan makna yang telah dipahami bersama. Misalnya, penggunaan istilah tertentu dalam transaksi perdagangan yang memiliki pengertian khusus di suatu daerah. Ada pula yang namanya ‘Urf fi’li, yaitu kebiasaan yang berbentuk tindakan atau praktik sosial. Contohnya adalah kebiasaan masyarakat dalam penyelenggaraan pesta perkawinan, tata cara pemberian hadiah, dan mekanisme transaksi yang telah dikenal bersama.

‘Urf berdasarkan cakupan wilayah penerapannya, dibagi atas dua bagian, yaitu ‘Urf ‘amm, yaitu kebiasaan yang berlaku secara luas di berbagai masyarakat atau wilayah, ‘Urf khass, yaitu kebiasaan yang berlaku secara khusus dalam masyarakat, daerah, komunitas, atau bidang pekerjaan tertentu.

‘Urf juga bisa dibagi berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip syariat, yaitu ada ‘Urf shahih, yaitu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan Al-Qur’an, Sunnah, dan prinsip dasar hukum Islam serta mengandung kemaslahatan, dan ada ‘Urf fasid, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan syariat atau mengandung unsur kerusakan, kemudaratan, dan kemungkaran.

Pembagian terakhir merupakan aspek paling penting dalam menentukan kedudukan adat dalam hukum Islam. Tidak semua tradisi yang telah berlangsung lama otomatis memperoleh legitimasi agama. Sebuah kebiasaan tetap harus dinilai berdasarkan substansi, tujuan, dan dampaknya terhadap kehidupan manusia.

***

Yang paling penting dari semua pemahaman tentang ‘Urf ini adalah Dasar Kehujjahan ‘Urf dalam Hukum Islam. Dalam artian, Penerimaan ‘urf dalam hukum Islam memiliki landasan normatif dan metodologis. Salah satu dasar yang sering dikemukakan adalah QS. Al-A’raf [7]: 199:, “Khudzil-‘afwa wa’mur bil-‘urfi wa a’ridh ‘anil-jahilin. Artinya: “Jadilah pemaaf, perintahkanlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.”

Kata al-‘urf dalam ayat tersebut mengandung pengertian sesuatu yang dikenal sebagai kebaikan. Meskipun ayat ini bukan dalil tunggal yang secara langsung menetapkan adat sebagai sumber hukum, penggunaannya dalam pembahasan ‘urf menunjukkan adanya perhatian Islam terhadap nilai-nilai kebaikan yang dikenal dalam kehidupan masyarakat.

Landasan lainnya adalah hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud, “Ma ra’ahul-muslimuna hasanan fahuwa ‘indallahi hasan”. Artinya: “Apa yang dipandang baik oleh kaum Muslimin, maka hal itu baik pula di sisi Allah.”  Riwayat ini sering digunakan dalam pembahasan kehujjahan adat. Namun, pemahamannya perlu ditempatkan secara proporsional: penilaian baik masyarakat tidak dapat mengalahkan ketentuan syariat yang bersifat pasti.

Dalam tradisi fikih, pengakuan terhadap adat juga tercermin dalam kaidah: اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ, Al-‘adah muhakkamah. Artinya: “Adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum.” Kaidah tersebut merupakan salah satu kaidah fikih utama yang menjelaskan bahwa kebiasaan masyarakat dapat menjadi dasar pertimbangan dalam menyelesaikan persoalan hukum tertentu. Al-Suyuthi membahas kaidah ini dalam Al-Asybah wa al-Nazha’ir, sementara para ulama sesudahnya mengembangkan berbagai penerapannya dalam persoalan muamalah dan kehidupan sosial. (Lihat: Jalaluddin al-Suyuthi, Al-Asybah wa al-Nazha’ir fi Qawa’id wa Furu’ Fiqh al-Syafi’iyyah. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut: 1990, pembahasan kaidah al-‘adah muhakkamah. Edisi dan halaman perlu dicocokkan dengan kitab yang digunakan).

Namun, penting ditegaskan bahwa ‘urf bukan sumber hukum yang berdiri sejajar dengan Al-Qur’an dan Sunnah dalam hierarki sumber utama syariat. Kedudukannya lebih tepat dipahami sebagai pertimbangan atau instrumen penalaran hukum yang bekerja dalam batas-batas dalil dan prinsip syariat.

Para ulama menetapkan sejumlah persyaratan agar adat dapat dipertimbangkan dalam penetapan hukum. Pertama, adat tersebut tidak bertentangan dengan nash syariat yang tegas. Kedua, kebiasaan itu berlaku secara umum atau dominan dalam masyarakat yang bersangkutan. Ketiga, adat telah berlangsung ketika persoalan hukum muncul, bukan dibuat belakangan untuk membenarkan kepentingan tertentu. Keempat, penerapannya tidak menimbulkan kemudaratan atau menghilangkan hak pihak lain. Kelima, adat tersebut tidak bertentangan dengan kesepakatan atau persyaratan yang secara sah telah ditetapkan oleh para pihak.

Persyaratan ini menunjukkan bahwa penerimaan adat dalam hukum Islam bukanlah bentuk relativisme hukum. Islam tetap mempertahankan prinsip normatifnya, tetapi memberikan ruang bagi pertimbangan sosial dalam wilayah persoalan yang memungkinkan adanya variasi hukum. Muhammad Amin Ibn Abidin, ulama besar mazhab Hanafi, memberikan perhatian khusus terhadap perubahan hukum yang berkaitan dengan perubahan adat dan kebiasaan masyarakat.

Melalui risalah Nashr al-‘Urf fi Bina’ Ba’d al-Ahkam ‘ala al-‘Urf, ia menunjukkan pentingnya memahami perubahan kebiasaan dalam penerapan sejumlah ketentuan fikih. (Lihat: Muhammad Amin Ibn Abidin, Nashr al-‘Urf fi Bina’ Ba’d al-Ahkam ‘ala al-‘Urf. Karya ini secara khusus membahas pengaruh adat terhadap pembentukan sejumlah ketentuan hukum). Pemikiran ini memberikan pelajaran bahwa seorang ahli hukum Islam tidak cukup hanya memahami teks, tetapi juga perlu memahami realitas sosial yang menjadi konteks penerapannya.

Dalam perspektif sejarah, konsep ‘urf dapat membantu menjelaskan bagaimana Islam berkembang di tengah keragaman masyarakat dunia. Ketika Islam meluas ke wilayah Persia, Syam, Mesir, Afrika Utara, India, dan Asia Tenggara, umat Islam berhadapan dengan tradisi lokal yang telah memiliki sejarah panjang. Respons para ulama terhadap tradisi tersebut tidak selalu sama. Ada praktik yang diterima karena sesuai dengan prinsip Islam, ada yang disesuaikan, dan ada pula yang ditolak karena bertentangan dengan ajaran agama. Proses ini memperlihatkan bahwa perkembangan hukum Islam selalu berhubungan dengan dinamika sosial dan kebudayaan.

Dalam konteks Nusantara, proses Islamisasi memperlihatkan perjumpaan antara ajaran Islam dengan tradisi masyarakat setempat. Penggunaan bahasa daerah dalam dakwah, tradisi musyawarah, pemberian penghormatan kepada tamu, serta berbagai bentuk kegiatan sosial-keagamaan merupakan contoh ruang interaksi antara nilai Islam dan kebudayaan lokal.

Dalam masyarakat Bugis-Makassar, misalnya, nilai sipakatau (memanusiakan manusia), sipakalebbi (saling menghormati), dan sipakainga’ (saling mengingatkan) dapat dikaji sebagai kebiasaan sosial yang memiliki kesesuaian dengan prinsip akhlak Islam. Demikian pula Pappaseng sebagai warisan nasihat leluhur dapat menjadi media pendidikan moral sepanjang kandungannya tidak bertentangan dengan syariat.

Akan tetapi, analisis sejarah harus membedakan antara kesesuaian nilai budaya dengan Islam dan penetapan status hukumnya. Tidak setiap tradisi yang sejalan dengan akhlak Islam otomatis menjadi ketentuan hukum. Di sinilah pentingnya pendekatan interdisipliner yang menggabungkan sejarah, antropologi, dan ushul fikih.

Ayman Shabana menunjukkan bahwa pembahasan adat dalam tradisi hukum Islam juga berkaitan dengan perkembangan mazhab, hubungan antara teori dan praktik, serta perubahan hukum sesuai konteks sosial. (Lihat: Ayman Shabana, “Custom in the Islamic Legal Tradition”, Academia). Dengan demikian, ‘urf dapat menjadi salah satu perangkat analisis untuk memahami mengapa praktik keberagamaan masyarakat Muslim memiliki keragaman bentuk, meskipun berangkat dari sumber ajaran yang sama.

***

Dalam kehidupan modern, konsep ‘urf tetap memiliki relevansi yang besar. Perkembangan teknologi, ekonomi digital, hubungan sosial, dan perubahan pola kehidupan masyarakat melahirkan berbagai kebiasaan baru yang belum dikenal dalam bentuk yang sama pada masa klasik. Contohnya dapat ditemukan dalam transaksi perdagangan elektronik, penggunaan uang digital, kebiasaan pembayaran jasa, mekanisme jual beli, dan berbagai bentuk kesepakatan bisnis.

Dalam persoalan tersebut, kebiasaan masyarakat dapat membantu menjelaskan makna transaksi, standar pelayanan, serta hak dan kewajiban para pihak. Namun, penerimaannya tetap harus memperhatikan ketentuan hukum Islam mengenai kehalalan objek, kejelasan akad, kerelaan para pihak, dan larangan riba serta penipuan. Penelitian Mohammed Farid Ali mengenai pemikiran Ibn Abidin memperlihatkan bahwa ‘urf merupakan instrumen penting bagi para mufti dalam merespons persoalan masyarakat yang terus berubah. (Lihat: Mohammed Farid Ali, The Position of Custom (‘Urf/’Adat) in Issuing Fatwa: In the Works of Ibn ‘Abidin al-Shami, d. 1252/1836. Dar al-Wahi Publication, Kualalumpur: 2018. IIUM Repository).

Kajian kontemporer mengenai aktualisasi ‘urf juga memperlihatkan potensinya dalam pembaruan hukum Islam, termasuk dalam bidang ekonomi syariah. (Lihat: Mustori Mustori, “Reactualizing Al-‘Urf in Islamic Jurisprudence Reform: An Analytical Study of Its Intellectual Roots, Juridical Authority, and Applications in Islamic Economics,” Zahra: Journal of Islamic and Contemporary Studies, artikel penelitian tahun 2026. Jurnal UIN Jakarta).  Dengan demikian, ‘urf bukan sekadar peninggalan metodologi hukum klasik, tetapi juga perangkat intelektual yang dapat dikembangkan untuk menjawab tantangan zaman.

Bagi pengembangan studi sejarah peradaban Islam, konsep ini sekaligus memberikan perspektif untuk memahami hubungan antara kontinuitas ajaran agama dan perubahan kebudayaan masyarakat. Konsep ‘urf dalam ushul fikih menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki mekanisme untuk berinteraksi dengan adat dan tradisi masyarakat.

Islam tidak menolak seluruh kebudayaan lokal, tetapi juga tidak menerima setiap kebiasaan tanpa pertimbangan. Adat dapat memperoleh kedudukan sebagai pertimbangan hukum apabila memenuhi persyaratan, terutama tidak bertentangan dengan nash syariat, mengandung kemaslahatan, dan berlaku secara konsisten dalam masyarakat.

Kaidah al-‘adah muhakkamah menjadi salah satu representasi penting pengakuan hukum Islam terhadap realitas sosial. Melalui kaidah ini, kebiasaan masyarakat dapat dipertimbangkan dalam memahami dan menerapkan ketentuan hukum, khususnya dalam persoalan muamalah dan hubungan sosial.

Dari perspektif sejarah peradaban Islam, ‘urf memperlihatkan kemampuan Islam berdialog dengan berbagai kebudayaan tanpa kehilangan prinsip universalitasnya. Pengalaman Islam di Nusantara, termasuk dalam masyarakat Bugis-Makassar, menunjukkan bahwa tradisi lokal dapat menjadi ruang aktualisasi nilai-nilai Islam sekaligus sumber pendidikan karakter dan identitas peradaban.

Pada akhirnya, mempelajari ‘urf berarti memahami bahwa hukum Islam tidak hanya berhubungan dengan teks normatif, tetapi juga dengan manusia, masyarakat, sejarah, dan kebudayaan. Oleh karena itu, penguasaan konsep ‘urf menjadi penting bagi mahasiswa dan sarjana Muslim yang ingin mengembangkan studi sejarah peradaban Islam secara kritis, kontekstual, dan multidisipliner. (*)

(* Muhammad Farid Wajdi, Mahasiswa Studi Pascasarjana Program Dirasah Islamiyah, Konsentrasi Sejarah Peradaban Islam, UIN Alauddin Makassar.

Bahan Bacaan/Referensi:

Ali, Mohammed Farid. The Position of Custom (‘Urf/’Adat) in Issuing Fatwa: In the Works of Ibn ‘Abidin al-Shami (d. 1252/1836). Kuala Lumpur: Dar al-Wahi Publication, 2018.

Al-Suyuthi, Jalaluddin. Al-Asybah wa al-Nazha’ir fi Qawa’id wa Furu’ Fiqh al-Syafi’iyyah. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990.

Ibn Abidin, Muhammad Amin. Nashr al-‘Urf fi Bina’ Ba’d al-Ahkam ‘ala al-‘Urf. Istanbul: Maktab Sanayi, 1286 H/1869 M.

Kamali, Mohammad Hashim. Principles of Islamic Jurisprudence. Edisi ketiga. Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.

Khallaf, Abdul Wahhab. ‘Ilm Ushul al-Fiqh. Kairo: Maktabah al-Da’wah al-Islamiyyah, tanpa tahun.

Shabana, Ayman. “Custom in the Islamic Legal Tradition.” Dalam The Oxford Handbook of Islamic Law, disunting oleh Anver M. Emon dan Rumee Ahmed. Oxford: Oxford University Press, 2018.

Mustori, Mustori. “Reactualizing Al-‘Urf in Islamic Jurisprudence Reform: An Analytical Study of Its Intellectual Roots, Juridical Authority, and Applications in Islamic Economics.” Zahra: Journal of Islamic and Contemporary Studies, 2026. Akses artikel dan DOI.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -

HIGHLIGHT