Laporan: Etta Adil
PALONTARAQ.ID – Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Lintas Provinsi menuntut agar Presiden Joko Widodo segera menyatakan pengunduran diri. Hal ini disuarakan Presidium KAMI Jawa Timur, Daniel M. Rasyid yang termaktub dalam pernyataan sikap bersama yang dibuat pada Kamis (14/4).
Presidium KAMI Jawa Timur, Daniel M. Rasyid mengurai alasan dibalik tuntutan tersebut. Pertama, Karena masalah yang dihadapi negara saat ini terlampau berat, sementara pengelolaan negara sudah amburadul. “APBN makin jebol, utang pemerintah mencapai Rp 7.000 triliun lebih, dan menanggung beban bunga sekitar Rp 400 triliun setahun,” urainya.
Di era Pemerintahan Jokowi tidak sedikit perusahaan yang harus disuntik dana penyertaan modal negara (PMN), supaya BUMN bisa bertahan hidup. Karena utang perusahaan sangat besar seperti Garuda Indonesia, BUMN Karya, Krakatau Steel, PTPN, PT Angkasa Pura, PLN dan Pertamina.
Kedua, Pemerintahan Jokowi dinilai telah keliru dalam mengelola ekonomi negara. Dalam kondisi daya beli rakyat yang rendah dan terus merosot, pemerintah malah memaksa menaikkan pajak PPN 11 persen dan menaikkan BBM, termasuk gas dan listrik. Hal ini kontraproduktif dengan upaya meningkatkan daya beli.
Ketiga, ketahanan finansial pemerintah di ujung tanduk. Selama ini pemerintah ditopang oleh oligarki pengusaha dan tersandera oleh para mafia, salah satunya terbukti pemerintah tidak berdaya sama sekali mengendalikan harga minyak goreng, misalnya
Selanjutnya, ketidakpercayaan masyarakat dengan kemampuan Jokowi dalam mengelola negara dikhawatirkan akan berlanjut tanpa jalan keluar. Indonesia bisa terjebak dalam utang dan dikendalikan oleh oligarki, serta ketergantungan pemerintah terhadap China (RRC).
Kekhawatiran tersebut tergambar dari aksi unjuk rasa berbagai kalangan masyarakat, di samping tuntutan penolakan penundaan pemilu dan 3 periode, tuntutan agar Jokowi mundur turut menggema di setiap aksi. Termasuk aksi mahasiswa di berbagai kota.
“Itulah sebabnya, KAMI Lintas Provinsi menuntut agar Presiden Jokowi segera menyatakan mundur. Jangan sampai mundur karena dipaksa oleh rakyat dan berisiko jatuhnya korban yang tidak kita inginkan bersama,” ujar Daniel M. Rasyid.
Hal ini senada disampaikan KAMI Lintas Provinsi lewat pernyataan sikap yang ditandatangani Presidium KAMI Jawa Tengah, Mudrick SM Sangidu; KAMI DIY, Syukri Fadholi; KAMI Jawa Barat, Syafril Sjofyan; AP-KAMI DKI Jakarta, Djudju Purwantoro; KAMI Banten, Abuya Shiddiq; KAMI Sumatera Utara, Zulbadri; KAMI Riau, Muhammad Herwan; KAMI Kalimantan Barat, H. Mulyadi; KAMI Sumatera Selatan, Mahmud Khalifah Alam, S.Ag; KAMI Sulawesi Selatan, Geralz Geerhan; KAMI Kepri, Drs. H. Makhfur Zurachman M.Pd, dan KAMI Jambi, H. Suryadi. (*)
