Kesehatan Pemerintah tidak Boleh Menyerah!

Pemerintah tidak Boleh Menyerah!

-

- Advertisment -

 

Oleh: Andi Lutfi A. Mutty

PALONTARAQ.ID – Saya terperangah membaca berita yg beredar di media. Ketua Gugus Tugas Covid 19 yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Munardo mengatakan 81% warga ingin Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diakhiri.

Apakah ini sebuah isyarat bahwa pemerintah mulai menyerah dgn keadaan? Atau seperti yang juga banyak beredar di media sosial, Covid-19 akan diserahkan pada Herd Immunity? Yakni terciptanya imunitas sosial setelah mayoritas warga terpapar Covid-19.

PSBB diperlonggar. (sumber foto: beritasatu)
PSBB diperlonggar. (sumber foto: beritasatu)

Jika ini benar adanya, ini jelas alarm bagi bangsa kita. Betapa tidak? Masyarakat kita tingkat kesadaran dan disiplinnya menerapkan protokol kesehatan masih sangat rendah. Misalnya dalam menjaga jarak, memakai masker atau cuci tangan secara rutin.

Data per tanggal 17/5/2020 menunjukkan bahwa hanya 7 provinsi yang dalam 14 hari terakhir ada tren penurunan kasus Covid-19. Yakni Bali, Jateng, NTB, Kaltim, Kalteng, Kaltara, dan Lampung. 27 provinsi lainnya masih zona merah.

Artinya, dalam 14 hari terakhir terjadi tren peningkatan kasus positif per hari. Sejalan dengan itu, data hari ini (21/5) menginfokan bahwa terjadi penambahan 973 kasus baru. Tertinggi di ASEAN.

Konstitusi kita mengamanatkan bahwa negara dibentuk untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Oleh karena itu maka dibentuklah pemerintahan negara untuk menjalankan amanat konstitusi. Upaya melindungi tumpah darah dan bangsa dilakukan pemerintah dengan dua cara.

Pertama, mengatur. Upaya pengaturan ini penting dilakukan agar berbagai kepentingan yang berbeda dan dorongan utk berbuat “semau gue” bisa ditata.

Tujuannya agar tercipta ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Tanpa pengaturan, yang terjadi adalah ketidak teraturan.

Thomas Hobbes menyebutnya “homo homeni lupus”. Manusia saling menerkam ibarat serigala.

Untuk melaksanakan fungsi pengaturan, pemerintah diberi hak “allocation authoritative of values”. Membuat berbagai peraturan perundangan.

Ketika aturan yang dibuat tidak ditaati oleh masyarakat maka pemerintah berhak melakukan tindakan secara paksa berdasar hukum “legitimate coercive power”.

Kedua, mengurus. Spektrumnya sangat luas. Prof. Ryaas Rasyid menyebutnya mulai dari “berapa kali sebaiknya rahim seorang ibu melahirkan” hingga ” ke mana jenazah orang yang sudah lama meninggal akan dipindahkan”.

PSBB adalah keputusan untuk membatasi kegiatan orang di luar rumah, melarang kegiatan yang melibatkan banyak orang, mengharuskan bekerja dari rumah, beribadah di rumah.

Ini jelas keputusan tidak populer. Keputusan ini adalah pilihan sulit. Namun terpaksa harus dilakukan karena inilah cara paling efektif untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

PSBB diharapkan dapat menyelamatkan nyawa manusia dari kematian. Disadari bahwa pembatasan pergerakan masyarakat akan berdampak buruk terhadap perekonomian kita.

Pemerintah memang sering dihadapkan pada pilihan sulit saat akan mengambil keputusan. Namun satu hal yang pasti, jangan karena pilihannya sulit lantas keputusan tidak diambil.

Ingat, pemerintah berjalan dengan keputusan. Karena lewat keputusan hadir kepastian bertindak. Yang penting, diperlukan konsistensi dalam melaksanakan keputusan.

Jangan “mencla mencle”. Pagi tempe sore kedele. Jangan juga menunggu semua orang setuju baru mengambil keputusan.

Jangan pula berharap keputusan pemerintah akan mendapat dukungan penuh dari rakyat. Sebab sebaik apapun sebuah keputusan, pasti ada saja yang tidak merasa puas.

Robert A. Dahl mengingatkan hal itu. Dia mengatakan bahwa “no government receives indefinitely the total support of the people”.

Jika terpaksa keptusan yang tidak populer harus diambil maka harus dipastikan bahwa itu demi kepentingan umum.

Dan kepentingan umum yang tertinggi adalah menyelamatkan nyawa manusia. Ini sejalan dengan asas hukum bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.

Salus populi suprema lex esto. Maka dengan alasan dan dalih apapun juga, pemerintah tidak boleh menyerah dalam upaya menyelamatkan nyawa rakyatnya. (*)

Berita sebelumyaFikih Zakat
Berita berikutnyaMalam Terakhir Ramadan
Penulis Palontaraqhttps://palontaraq.id/
M. Farid W Makkulau, pemerhati budaya dan penikmat sejarah. Kerap kali menggunakan nama pena Etta Adil saat menulis reportase, karya fiksi dan laporan perjalanan. Pernah menggeluti 10 tahun dunia jurnalistik, sebelum memutuskan mengisolasi diri di lingkungan sekolah islam sebagai seorang guru Selengkapnya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

Jangan alihkan Kesalahan Polri pada Surat jalan Djoko Tjandra

Oleh: Asyari Usman PALONTARAQ.ID - Sengaja atau tidak, pimpinan Polri berusaha mengalihkan fokus kesalahan Polri secara institusional menjadi kesalahan Brigjen...

Rakyat dibayangi Pertanyaan: Mungkinkah Komunisme-PKI bangkit kembali?

  Oleh: Asyari Usman PALONTARAQ.ID - Kalau pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD (31/5/2020) dijadikan pegangan, tampaknya tidak mungkin PKI bisa hidup...

Ayasofya Camii!

  Oleh: Ustadz Felix Siauw PALONTARAQ.ID - Salah satu keinginan terbesar saya ketika menulis buku "Muhammad Al-Fatih 1453", adalah sujud di...

Presiden Jokowi Memang Harus Ngeri!

  Oleh: Hersubeno Arief PALONTARAQ.ID - Presiden Jokowi kembali menyatakan betapa berbahayanya situasi dunia, khususnya Indonesia. Jokowi bahkan menggunakan kosa kata yang...

Jokowi merasa Ngeri!

  Oleh: Asyari Usman PALONTARAQ.ID - Presiden Jokowi mengatakan dia ngeri dengan situasi yang akan dihadapi. Pertumbuhan ekonomi bisa minus 8%. Pak...

Denny Siregar tak perlu Minta Maaf!

Oleh: Asyari Usman PALONTARAQ.ID - Pegiat medsos pro-penguasa, Denny Siregar (DS), didesak untuk meminta maaf kepada seluruh santri dan kiyai. Dia...

Must read

- Advertisement -

You might also likeRELATED
Recommended to you