Oleh: Nasrudin Joha
Tulisan sebelumnya: Mana Suara lantang BPIP menentang Klaim China atas Natuna?
PALONTARAQ.ID – “Ya saya kira kita harus selesaikan dengan baik. Bagaimanapun China adalah negara sahabat,” [Prabowo Subianto, 3 Januari 2020]
Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto buka suara perihal invasi kapal-kapal asal China di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Prabowo bilang bahwa China tetaplah negara sahabat. Hal ini disampaikan di hadapan awak media usai Prabowo bertemu Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Bukannya protes keras, mengecam pelanggaran kedaulatan yang dilakukan China atas perairan Natuna, Prabowo justru mengunggah pernyataan China sebagai negara sahabat.
Padahal, jika China adalah negara sahabat maka mustahil China berani melanggar dan melecehkan batas kedaulatan negara sahabatnya.
China telah menganggap Indonesia sebagai negeri jajahan, objek dan sasaran target yang akan di integrasi menjadi bagian dari Republik China Raya.
Sayangnya, para pemangku kepentingan, para pejabat dan penguasa bukannya bersikap tegas justru lembek.
Prabowo yang di elu-elukan sebagai Macan Asia, ternyata hanya berani mengeong ke China. Prabowo tidak jauh beda dengan Luhut, berbicara dalam kapasitas yang membela kepentingan china.
Prabowo dan Luhut kalah jantan dengan Menteri Perempuan, Retno Edi Marsudi yang mengecam keras pelanggaran kedaulatan RI oleh China.
Prabowo terlalu manis, mungkin karena telah ‘disuap’ sejumlah proyek pertahanan oleh China saat kunjungan kerja beberapa waktu yang lalu.
Lantas akan kemana rakyat negeri ini meminta perlindungan? Kepada pejabat dan penguasa yang justru menyerahkan leher kedaulatan bangsa ini kepada China? Atau terpaksa tunduk dan ikut arus menjadi budak yang melayani kepentingan China?
Lantas apa gunanya negara berdasarkan Pancasila, jika negara tak dapat menjaga kedaulatan bangsa ? Apakah Pancasila justru membenarkan pengikisan dan pelepasan kedaulatan negara ?
Dahulu Sipadan dan Ligitan diambil Malaysia, dahulu Timor Timur merdeka melepaskan diri dari NKRI. Apakah Kepulauan Natuna juga akan diserahkan kepada China? Menyusul kemudian Papua lepas memerdekakan diri menyusul Timor Timur ?
Ayolah Jokowi bicara! Jangan hanya sombong berteriak ‘aku Pancasila’ kepada umat Islam tapi bungkam pada kebijakan China yang melanggar batas kedaulatan.
Anda masih mungkin dibenarkan diam pada isu muslim Uighur karena peristiwa itu diluar batas teritorial kedaulatan RI. Tapi untuk isu selat Natuna ? Apakah Anda akan mengambil sikap yang sama diam?
Sungguh, rekonsiliasi Prabowo dan Jokowi tak sedikitpun memberi kebaikan untuk negeri selain membuat negeri ini makin terpuruk. Didalam negeri kasus korupsi kian menggila, diluar batas kedaulatan rongrongan negara asing tak mampu diatasi.
Jika negara dan Pancasila tak sanggup mengatasi persoalan ini, wajar saja jika kami umat Islam mengambil sikap ingin kembali pada Islam dan meminta negara untuk menerapkan syariat Islam secara kaffah.
Jika Islam ditetapkan secara kaffah, maka persoalan Laut Natuna ini akan mudah diselesaikan. [*]
