Beranda Humaniora Big Government

Big Government

Ilustrated by: wimpoli
Ilustrated by: wimpoli

Oleh: W.I.M Poli

PALONTARAQ.ID – Sejarah pemikiran dan kebijakan ekonomi adalah sejarah tarik-tambang antara dua tangan: tangan pasar, yang tidak kelihatan (“invisible hand”) dan tangan pemerintah yang kelihatan (“visible hand”).

Setelah Perang Dunia II, kekuatan tangan pemerintah kian dominan di seluruh dunia. Akibatnya ialah: munculnya pola manajemen pembangunan “big government” dengan administrasinya yang kegemukan.

Polanya ialah: (1) meningkatnya anggaran belanja negara, yang mendorong inflasi; (2) meningkatnya peraturan pelaksanaan pembangunan di semua lini, yang menghambat kecepatan pengambilan keputusan dan penerapannya, yang bermuara pada stagnasi pembangunan.

Lahirlah istilah stagflasi, yaitu stagnasi dan inflasi bergandengan tangan. Gejala ini terjadi pada akhir tahun 1970-an. Apa akibat selanjutnya?

Akibat selanjutnya, yang mulai terjadi pada tahun 1980-an, ialah munculnya tiga mitra pembangunan yang saling mengisi dan mengimbangi: (1) pemerintah; (2) dunia usaha; (3) lembaga swadaya masyarakat, yang menjadi “watch dog” (“anjing penjaga”) terhadap pemikiran dan tindakan pemerintah serta dunia usaha.

Suasana tahun 1980-an itu ditandai dengan munculnya pemikiran dengan istilah: deregulasi, debirokratisasi, desentralisasi, swastanisasi, demokratisasi, otonomi daerah.

Kesemuanya ini melahirkan rimba peraturan yang tujuannya adalah: mulusnya pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Pemikirannya bagus di atas kertas, tetapi penerapannya berbeda-beda tingkat keberhasilannya oleh para pelaku pembangunan, dari tingkat individu dan kelompok, dari tingkat lokal ke nasional dan global.

Kini, di Abad XXI, perbedaan tingkat keberhasilan tersebut menyebabkan: “Bukan ikan besar makan ikan kecil, melainkan ikan yang cepat makan ikan yang lambat geraknya.” – demikianlah yang dikatakan Klaus Schwab, pendiri dan ketua World Economic Forum.

Pada suatu pertemuan di Hotel Bidakara, Jakarta, 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo menghendaki adanya proses percepatan pemberian izin investasi sebagaimana yang dialaminya di Dubai, Uni Emirat Arab.

Renungan: Dalam kilas balik dapat disimpulkan bahwa perubahan yang signifikan adalah yang dialami dalam jangka panjang, yang sukar diantisipasi sebelumnya. (*)

Penulis Palontaraqhttps://palontaraq.id/
M. Farid W Makkulau, pemerhati budaya dan penikmat sejarah. Kerap kali menggunakan nama pena Etta Adil saat menulis reportase, karya fiksi dan laporan perjalanan. Pernah menggeluti 10 tahun dunia jurnalistik, sebelum memutuskan mengisolasi diri di lingkungan sekolah islam sebagai seorang guru Selengkapnya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

HIGHLIGHT

Kantin Putri IMMIM dinyatakan sebagai Kantin Sehat

  Laporan: Nurhudayah Lihat pula: Ketua Tim Penggerak PKK Sulsel kunjungi Hotspot Center Putri IMMIM PALONTARAQ.ID - Satu lagi prestasi yang ditorehkan Pondok Pesantren Modern Putri IMMIM...

Ketua Tim Penggerak PKK Sulsel kunjungi Hotspot Center Putri IMMIM

  Lihat pula: Ketua TP PKK Sulsel kunjungi Ponpes Modern Putri IMMIM Laporan: Nurhudayah PALONTARAQ.ID - Dalam kunjungannya ke Kampus Pondok Pesantren Modern Putri IMMIM Pangkep,...

Santri Putri IMMIM Ikuti Program Pesantren Sehat

  Laporan: Nurhudayah PALONTARAQ.ID - Sebanyak 20-an santriwati didampingi Guru/Pembina Pondok Pesantren Modern (PPM) Putri IMMIM dari perwakilan berbagai tingkatan, Rabu kemarin (18/11/2020) mengikuti dengan hikmat...

Ketua TP PKK Sulsel Kunjungi Ponpes Putri IMMIM

  Laporan: Nurhudayah PALONTARAQ.ID - Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan Lies F Nurdin secara mendadak melakukan kunjungan silaturrahim ke Pondok Pesantren (Ponpes) Modern Putri...