BerandaHumanioraBig Government

Big Government

Ilustrated by: wimpoli
Ilustrated by: wimpoli

Oleh: W.I.M Poli

PALONTARAQ.ID – Sejarah pemikiran dan kebijakan ekonomi adalah sejarah tarik-tambang antara dua tangan: tangan pasar, yang tidak kelihatan (“invisible hand”) dan tangan pemerintah yang kelihatan (“visible hand”).

Setelah Perang Dunia II, kekuatan tangan pemerintah kian dominan di seluruh dunia. Akibatnya ialah: munculnya pola manajemen pembangunan “big government” dengan administrasinya yang kegemukan.

Polanya ialah: (1) meningkatnya anggaran belanja negara, yang mendorong inflasi; (2) meningkatnya peraturan pelaksanaan pembangunan di semua lini, yang menghambat kecepatan pengambilan keputusan dan penerapannya, yang bermuara pada stagnasi pembangunan.

Lahirlah istilah stagflasi, yaitu stagnasi dan inflasi bergandengan tangan. Gejala ini terjadi pada akhir tahun 1970-an. Apa akibat selanjutnya?

Akibat selanjutnya, yang mulai terjadi pada tahun 1980-an, ialah munculnya tiga mitra pembangunan yang saling mengisi dan mengimbangi: (1) pemerintah; (2) dunia usaha; (3) lembaga swadaya masyarakat, yang menjadi “watch dog” (“anjing penjaga”) terhadap pemikiran dan tindakan pemerintah serta dunia usaha.

Suasana tahun 1980-an itu ditandai dengan munculnya pemikiran dengan istilah: deregulasi, debirokratisasi, desentralisasi, swastanisasi, demokratisasi, otonomi daerah.

Kesemuanya ini melahirkan rimba peraturan yang tujuannya adalah: mulusnya pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Pemikirannya bagus di atas kertas, tetapi penerapannya berbeda-beda tingkat keberhasilannya oleh para pelaku pembangunan, dari tingkat individu dan kelompok, dari tingkat lokal ke nasional dan global.

Kini, di Abad XXI, perbedaan tingkat keberhasilan tersebut menyebabkan: “Bukan ikan besar makan ikan kecil, melainkan ikan yang cepat makan ikan yang lambat geraknya.” – demikianlah yang dikatakan Klaus Schwab, pendiri dan ketua World Economic Forum.

Pada suatu pertemuan di Hotel Bidakara, Jakarta, 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo menghendaki adanya proses percepatan pemberian izin investasi sebagaimana yang dialaminya di Dubai, Uni Emirat Arab.

Renungan: Dalam kilas balik dapat disimpulkan bahwa perubahan yang signifikan adalah yang dialami dalam jangka panjang, yang sukar diantisipasi sebelumnya. (*)

Artikel sebelumnya
Artikel selanjutnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -

HIGHLIGHT