Oleh: Muhammad Farid Wajdi *)
Related Post: DPRD itu Wakil Rakyat, bukan Mediator
PALONTARAQ.ID – Dalam Legal Studies, dipelajari tentang Sengketa dan Penyelesaian Sengketa, serta Berbagai Mekanisme dalam Kerangka Penyelesaian Sengketa. Berikut ini penjelasan selengkapnya.
Apa itu Sengketa? Sengketa adalah hal yang tak terhindarkan dalam masyarakat, dan salah satu cara utama hukum membantu mencapai hasil yang adil adalah dengan menetapkan lembaga dan proses untuk menyelesaikan sengketa.
Mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan adil diperlukan oleh sistem hukum karena masyarakat menuntut agar konflik dan perselisihan diselesaikan secara teratur. Artinya, mekanisme penyelesaian sengketa diperlukan untuk meminimalkan ketertiban sosial dan perpecahan, serta menghindari kemungkinan balas dendam.
Masyarakat menuntut agar sengketa diselesaikan secara damai dan dengan cara yang adil dan konsisten. Masyarakat demokratis yang besar dan kompleks mengandung berbagai nilai, keyakinan, argumen, dan pandangan yang bertentangan, yang memerlukan pengelolaan dan penyelesaian untuk mencegah keruntuhan hukum dan ketertiban.
Jika keruntuhan tersebut terjadi, hak-hak semua warga negara dalam sistem hukum terancam (misalnya, kerusuhan di Los Angeles pada April 1992, setelah pembebasan polisi yang didakwa melakukan penyerangan terhadap sopir taksi Rodney King). Karena adanya keragaman pandangan dalam sistem hukum demokratis, terdapat berbagai jenis sengketa yang memerlukan penyelesaian. Dengan cara ini, sistem hukum menyediakan berbagai mekanisme untuk menyelesaikan sengketa yang timbul.
Mekanisme tradisional yang digunakan untuk penyelesaian sengketa adalah pengadilan (misalnya Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri), namun dalam sistem hukum kontemporer, telah berkembang lebih banyak jenis mekanisme penyelesaian sengketa alternatif. Oleh karena itu, saat ini terdapat opsi penyelesaian sengketa yang melampaui hierarki pengadilan tradisional dan sistem peradilan yang bersifat adversarial.
Bagaimana Penyelesaian Sengketanya? Masyarakat tentu menuntut agar sengketa diselesaikan secara damai dan dengan cara yang adil dan konsisten. Konflik yang tidak terselesaikan dan tidak terkendali mengancam kelancaran sistem hukum dan masyarakat secara keseluruhan.
Semua mekanisme penyelesaian dan penegakan hukum memiliki peran dalam memastikan bahwa struktur dasar masyarakat tidak rusak oleh konflik semacam itu. Penekanan pada mekanisme penyelesaian sengketa adalah pada penyelesaian dan pencegahan.
Sistem Hukum
Untuk efektif, sistem hukum harus berusaha menyelesaikan sengketa secara tepat waktu dan sesuai. Penundaan atau hambatan yang tidak perlu dalam penyelesaian sengketa mengakibatkan keadilan tidak tercapai. Penundaan sering memaksa pihak yang berpotensi menjadi penggugat untuk mengabaikan atau menyerah pada gugatan atau pembelaan terhadap tuntutan pidana, karena kekurangan sumber daya finansial atau gangguan pada kehidupan pribadi dan/atau profesional mereka. Selain itu, penundaan dapat menimbulkan masalah dalam prosedur persidangan.
Kualitas bukti dapat terganggu seiring waktu karena ingatan saksi tentang insiden kritis, fakta, dan persepsi memudar. Secara keseluruhan, periode waktu yang tepat dan tanpa penundaan atau gangguan yang tidak perlu terhadap kehidupan mereka. Penyelesaian sengketa secara tepat waktu penting bagi efektivitas sistem hukum.
Berbagai Mekanisme dalam Kerangka Penyelesaian Sengketa
Contoh hubungan antara berbagai mekanisme dalam kerangka penyelesaian sengketa:
Parlemen
- Mekanisme utama yang bertanggung jawab secara resmi untuk membuat undang-undang/aturan.
- Memungkinkan sengketa potensial di masa depan dapat dicegah atau diminimalkan sejak dini.
- Beroperasi dengan menciptakan undang-undang baru atau mengubah undang-undang yang ada, sesuai dengan batasan yurisdiksi dan sebagai hasil dari masukan masyarakat dalam proses demokratis.
Kepolisian dan lembaga penegak hukum
- Wewenang diberikan oleh pembuat undang-undang.
- Peran utama adalah mengungkap kejahatan, pencegahan, penangkapan pelaku kejahatan, dan membawa mereka ke pengadilan.
- Keberadaan dan fungsi mereka membantu mencegah sengketa dan perilaku yang mengganggu sebelum terjadi.
Bersambung ke Bagian ke-5
(* Muhammad Farid Wajdi, mengikuti course di Alison.com, “Diploma of Legal Studies”.
