Laporan: Etta Adil
Related Post: 6 Teknik Jepang Mengatasi Rasa Malas
PALONTARAQ.ID – Krisis populasi penduduk Jepang semakin parah. Selama 14 tahun terakhir, Negeri Sakura itu mengalami penurunan drastis jumlah penduduk. Banyak pakar berani berspekulasi bahwa Jepang mengalami permasalahan serius bukan karena politik, perang dan ekonomi, tetapi justru karena rendahnya tingkat kelahiran atau pertumbuhan penduduk akan menjadi ancaman serius eksistensi ke depan.
Mungkin saja jika tidak ditanggulangi, Jepang akan punah suatu saat nanti. “Saya senang pemerintah Jepang menyadari pentingnya masalah ini. Jika tindakan radikal tidak diambil, Jepang (dan banyak negara lain) akan lenyap!” tulis Elon Musk beberapa waktu silam mengenai krisis kelahiran di Jepang.
Dalam laporan terbaru Kementerian Dalam Negeri Jepang, data hingga Oktober 2024 menunjukkan ada 120,3 juta penduduk Jepang, turun 898 ribu dari tahun 2023. Ditambah orang asing, total penduduk ada 123,8 juta, anjlok 550.000 dari tahun sebelumnya. Penurunan ini sangat nyata terjadi sejak Jepang mencatat populasi di tahun 1950-an, dimana proporsi penduduk usia kerja atau antara 15 dan 64 tahun, turun 224.000 menjadi 73,73 juta atau 59,6% dibandingkan dengan 62,3% di Amerika Serikat.
Mantan Menteri Kesehatan Keizo Takemi menyebut prospek demografi Jepang sudah dalam keadaan kritis dan memperingatkan bahwa negara itu hanya punya waktu hingga tahun 2030-an untuk mengubah arah.
Penurunan drastis jumlah penduduk ini tak hanya dialami Jepang. Jepang ternyata tak sendirian, China, Korea Selatan, dan Taiwan mengalami hal serupa. Pemerintah negara tersebut berjuang mendorong kelahiran di tengah tuntutan budaya kerja, tingginya kebutuhan hidup serta perubahan paradigma terhadap pernikahan dan keluarga di kalangan generasi muda.
Ryuichi Kaneko, pakar demografi dan profesor di Universitas Meiji, Jepang mengungkapkan bahwa akar penyebab krisis populasi di Jepang bisa ditarik sejak era pasca perang. Prioritas pada ekonomi yang gila-gilaan membuat sektor lain diabaikan. “Saya yakin salah satu alasan penurunan angka kelahiran di Jepang adalah karena, pada periode pascaperang, negara tersebut membangun masyarakat yang memprioritaskan aktivitas ekonomi secara ekstrem,” ujarnya sebagaimana dikutip dari Newsweek.
“Sementara pekerjaan yang berkaitan dengan perawatan yang mendukung kehidupan masyarakat seperti pekerjaan rumah tangga, pengasuhan anak, dan perawatan lansia diperlakukan sebagai masalah pribadi, dipisahkan dari ranah publik, dan direndahkan nilainya. Dalam kerangka pembagian kerja berdasarkan gender ini, beban perawatan secara tidak proporsional juga dibebankan kepada perempuan,” tambah Ryuichi Kaneko.
Jepang dalam beberapa tahun terakhir menggandakan upaya mengatasi krisis demografi dengan menyetujui paket senilai USD 5 miliar akhir tahun 2023 untuk memperluas tunjangan anak, meningkatkan perawatan anak, dan meningkatkan dukungan pendidikan.
Jepang juga kini melonggarkan aturan imigrasi guna mengisi kesenjangan tenaga kerja di sektor domestik, seperti perawatan lansia dan manufaktur. Kebijakan ini bertujuan melipatgandakan tenaga kerja asing tahun 2040, agar lebih banyak pekerja dapat tinggal lebih lama dan membawa keluarga. (*)
