– Sebuah Renungan tentang Amanah Kekuasaan dan Rapuhnya Kemuliaan Jabatan
Oleh: Etta Adil *)
PALONTARAQ.ID – Jagad Media Nasional dan Media Sosial dikejutkan oleh kabar pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada 2 Juni 2026 mengambil keputusan untuk mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN dan menunjuk Nanik S. Deyang sebagai penggantinya. Bersamaan dengan itu, dua Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya, juga dicopot setelah melalui proses monitoring dan evaluasi terhadap kinerja lembaga tersebut selama sekitar satu setengah tahun.
Kabar tersebut tentu mengundang berbagai reaksi publik. Ada yang melihatnya sebagai bagian dari mekanisme evaluasi pemerintahan yang wajar. Ada pula yang memandangnya sebagai pertanda adanya persoalan serius dalam tata kelola lembaga Badan Gizi Nasional (BGN) yang memegang amanah besar menyangkut masa depan generasi bangsa melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun di balik seluruh dinamika politik dan hukum yang berkembang, ada satu sisi kemanusiaan yang tidak dapat diabaikan. Sisi yang mengundang rasa kaget, miris, sekaligus memprihatinkan. Sebab yang sedang kita saksikan bukan hanya pergantian pejabat negara. Yang sedang kita lihat adalah bagaimana perjalanan panjang karier, reputasi, dan kehormatan seseorang dapat berubah secara drastis dalam waktu yang sangat singkat.
Dadan Hindayana bukanlah sosok yang lahir dari ruang kosong. Ia adalah akademisi yang memiliki perjalanan intelektual panjang. Lahir di Garut pada tahun 1967, ia menyelesaikan pendidikan sarjananya di Institut Pertanian Bogor (IPB) sebagai lulusan terbaik. Ia kemudian melanjutkan studi doktoral di Jerman dan menghasilkan berbagai publikasi ilmiah bereputasi internasional. Selama puluhan tahun, namanya dikenal di lingkungan akademik sebagai dosen dan peneliti senior. Berbagai jabatan strategis pernah diembannya di IPB sebelum akhirnya dipercaya memimpin Badan Gizi Nasional.
Ketika ditunjuk sebagai Kepala BGN pada tahun 2024, banyak pihak memandang bahwa penunjukan tersebut merupakan bentuk kepercayaan negara kepada seorang akademisi yang dianggap memiliki kompetensi dan integritas. Jabatan itu bukan sekadar posisi administratif. Ia adalah simbol kehormatan, pengakuan atas kapasitas intelektual, dan amanah besar untuk melayani rakyat Indonesia.
Namun sejarah sering mengajarkan bahwa kehormatan jabatan sesungguhnya tidak terletak pada proses memperoleh jabatan itu, melainkan pada kemampuan menjaga amanah yang melekat di dalamnya. Di sinilah letak pelajaran yang paling berharga.
Kekuasaan seringkali menghadirkan ilusi bahwa seseorang telah mencapai puncak kesuksesan. Padahal sesungguhnya, ketika seseorang menerima sebuah jabatan publik, pada saat yang sama ia juga sedang memasuki wilayah ujian yang sangat berat. Jabatan bukan hadiah. Jabatan adalah amanah. Dan amanah selalu datang bersamaan dengan resiko pertanggungjawabannya.
Betapa banyak tokoh besar yang menghabiskan puluhan tahun membangun reputasi, tetapi kehilangan semuanya hanya karena beberapa keputusan yang keliru. Betapa banyak orang yang mengumpulkan penghargaan selama puluhan tahun, namun pada akhirnya dikenang bukan karena prestasinya, melainkan karena kesalahan dan kasus hukum yang menjeratnya.
Dalam konteks itulah, peristiwa yang menimpa para mantan pimpinan BGN menjadi bahan refleksi yang sangat penting bagi seluruh pejabat negara. Bayangkanlah. Puluhan tahun mengabdi sebagai akademisi. Puluhan tahun mengajar mahasiswa. Puluhan tahun meneliti dan menghasilkan karya ilmiah bereputasi internasional. Puluhan tahun membangun nama baik. Namun seluruh perjalanan panjang seketika tertutupi oleh satu episode yang paling miris dan memprihatikan, dan disertai umpatan dan makian publik.
Inilah kenyataan pahit dalam kehidupan pejabat publik. Masyarakat tidak hanya menilai seseorang dari masa lalunya, tetapi juga dari bagaimana ia mengakhiri pengabdiannya. Hal yang sama dapat direnungkan dari perjalanan hidup Lodewyk Pusung. Sebagai purnawirawan jenderal TNI, ia pernah menempati berbagai posisi strategis dalam organisasi militer. Ia melewati pendidikan, pengabdian, dan penugasan selama puluhan tahun. Berbagai tanda jasa dan penghargaan negara diterimanya sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi kepada bangsa dan negara.
Demikian pula Sony Sonjaya. Sebagai purnawirawan Polri, ia memiliki rekam jejak panjang dalam dunia penegakan hukum dan kepemimpinan organisasi. Berbagai jabatan penting pernah diembannya sebelum akhirnya dipercaya menjadi bagian dari kepemimpinan BGN.
Karena itu, ketika publik menyaksikan nama-nama besar tersebut terseret dalam pusaran persoalan hukum yang serius, rasa miris tidak bisa dihindari. Miris bukan semata karena jabatan mereka berakhir. Miris karena bangsa ini kembali menyaksikan bagaimana orang-orang yang pernah berada pada posisi terhormat harus menghadapi kenyataan yang sangat berbeda dari citra yang selama ini dibangun.
Namun rasa miris itu tidak boleh berhenti pada ekspresi emosional semata. Ia harus menjadi bahan perenungan dan muhasabah bersama. Kita perlu bertanya kepada diri sendiri: mengapa peristiwa-peristiwa seperti ini terus berulang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Mengapa begitu banyak pejabat yang pada awalnya datang dengan idealisme tinggi, tetapi kemudian berakhir dalam kontroversi, dan tak sedikit diantaranya berakhir di balik jeruji? Mengapa amanah yang begitu mulia sering kali tidak mampu dijaga sampai akhir?
Jawabannya mungkin berbeda-beda pada setiap kasus. Tetapi satu hal yang pasti, kekuasaan selalu mengandung godaan. Godaan untuk merasa paling benar, kebal terhadap kritik, memiliki hak istimewa, dan kemudian berujung memanfaatkan jabatan untuk tindakan nepotisme, memuluskan ‘keinginan’ keluarga dan sahabat. Kalaupun orang lain, maka setiap keputusan penting itu ada harga yang harus dibayar, tidak lagi semata dipandang harus sesuai SOP dan kepentingan rakyat.
Ya, jabatan itu selalu mendatangkan godaan untuk mengutamakan kepentingan kelompok di atas kepentingan rakyat. Dan godaan-godaan itulah yang dalam banyak kasus menjadi awal dari keruntuhan moral seorang pejabat. Dalam tradisi keagamaan maupun filsafat politik, amanah selalu ditempatkan sebagai nilai tertinggi dalam kepemimpinan. Ya, demikian sejatinya, seorang pemimpin tidak diukur dari seberapa besar kekuasaan yang dimilikinya, melainkan dari seberapa jujur ia menjalankan tanggung jawabnya.
Seorang pemimpin yang amanah akan selalu sadar bahwa jabatan hanyalah titipan. Jika tidak, cepat atau lambat pasti kebenaran akan membukakan matanya. Sadarilah, Jika hari ini bisa menjadi kepala lembaga. Besok bisa juga menjadi warga biasa. Pasti itu! Hari ini dihormati. Besok bisa saja dicela. Hari ini mendapat pengawalan. Besok bisa saja berjalan sendiri. Karena itu, jabatan seharusnya melahirkan kerendahan hati, bukan kesombongan.
Peristiwa yang terjadi di BGN juga menjadi peringatan penting bahwa program-program besar pemerintah membutuhkan tata kelola yang kuat, transparansi yang tinggi, dan pengawasan yang ketat. Program yang menyangkut kebutuhan rakyat, terlebih menyangkut masa depan Anak-anak Indonesia, harus dijalankan dengan standar akuntabilitas tertinggi. Tidak boleh ada ruang bagi kelalaian, penyimpangan, ataupun penyalahgunaan kewenangan.
Bangsa ini membutuhkan pejabat yang bukan hanya cerdas, tetapi juga jujur. Bukan hanya kompeten, tetapi juga berintegritas. Bukan hanya memiliki gelar akademik yang tinggi, tetapi juga memiliki keberanian moral untuk menjaga amanah sampai akhir masa jabatan. Sesungguhnya rakyat Indonesia tidak menuntut para pejabat menjadi manusia sempurna. Rakyat memahami bahwa setiap manusia memiliki keterbatasan. Tetapi rakyat berhak berharap agar mereka yang diberi amanah mengelola uang negara dan menjalankan kebijakan publik melakukannya dengan penuh tanggung jawab.
Di tengah derasnya arus informasi hari ini, reputasi dapat runtuh dalam hitungan jam. Apa yang dibangun selama puluhan tahun dapat hancur dalam beberapa hari. Karena itu, menjaga integritas jauh lebih penting daripada membangun popularitas. Popularitas bisa dibeli oleh pencitraan. Integritas hanya bisa dibangun oleh karakter. Popularitas bisa datang dan pergi. Integritas adalah warisan yang akan dikenang jauh setelah seseorang meninggalkan jabatannya.
Pada akhirnya, peristiwa ini hendaknya menjadi cermin bagi seluruh pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Jangan pernah menganggap jabatan sebagai tujuan akhir. Jangan pernah merasa bahwa kekuasaan akan bertahan selamanya. Jangan pernah berpikir bahwa prestasi masa lalu dapat menjadi alasan untuk mengabaikan tanggung jawab hari ini.
Sejarah menunjukkan bahwa banyak orang hebat jatuh bukan karena kekurangan kemampuan, melainkan karena kehilangan kewaspadaan terhadap amanah yang dipikulnya. Maka bagi siapa pun yang hari ini sedang memegang jabatan publik, renungan yang paling penting mungkin adalah pertanyaan sederhana ini: Jika suatu hari jabatan itu berakhir, bagaimana rakyat akan mengenang kita? Apakah sebagai pemimpin yang menjaga amanah? Ataukah sebagai contoh bagaimana kehormatan dapat hilang ketika kekuasaan tidak lagi dipergunakan untuk kepentingan rakyat?
Semoga peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh penyelenggara negara dan juga bagi kita semuanya. Bahwa jabatan sekecil apapun adalah titipan, kekuasaan adalah ujian, dan sejarah pada akhirnya akan mencatat bukan seberapa tinggi seseorang pernah berdiri, tetapi seberapa baik ia menjaga amanah ketika berada di puncak kekuasaan. (*)
(* Etta Adil, Blogger/Jurnalis Independen
