Laporan: Madidi EA
PALONTARAQ.ID – Mantan Menteri Kesehatan Indonesia, Siti Fadilah Supari, secara terbuka meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk menolak WHO Pandemic Agreement atau Perjanjian Pandemi WHO.
Video Siti Fadila Supari yang disiarkan secara luas di kanal YouTube pribadinya, Siti Fadilah Supari Channel, pada 5 Januari 2025, mendapatkan sambutan luar biasa dari warganet, dengan turut serta menduplikasi dan menyebarkan video tersebut, tak terkecuali penulis di akun tiktok @madidi_ea.
Mengapa pesan Mantan Menkes RI Dr Siti Fadila Supari ini penting? Karena perjanjian yang dimaksud, WHO Pandemic Agreement tersebut dapat merugikan kedaulatan bangsa Indonesia. Dalam pesannya, Siti Fadilah menyebut pandemic agreement dan amandemen International Health Regulation (IHR) 2005 memiliki potensi untuk membuat Indonesia kehilangan kendali dalam menangani pandemi, sehingga membahayakan kemandirian negara.
Dr Siti Fadilah Supari menilai bahwa langkah konkret untuk mewujudkan janji Presiden RI Prabowo Subianto dalam masa kampanye agar bangsa dan negara ini disegani dan berdaulat, salah satu jalannya adalah dengan menolak kedua perjanjian internasional tersebut. “Keduanya itu berisi dengan pasal-pasal yang bisa merenggut kedaulatan kita,” jelas Mantan Menteri Kesehatan RI ini.
Dr Siti Fadilah Supari mengungkapkan kekhawatirannya bahwa jika pandemi terjadi, Indonesia akan dipaksa mengikuti arahan dari pihak luar tanpa bisa mengambil langkah yang sesuai dengan kondisi bangsa sendiri. “Kalau terjadi pandemi, kita (Indonesia) tidak akan berdaulat. Mereka mendikte apa yang harus kita kerjakan kalau pandemi, jadi kita tidak mempunyai kedaulatan untuk melindungi rakyat kita sendiri dengan cara kita,” lanjutnya.
Sebagai bagian dari argumennya, Siti Fadilah menyebut bahwa beberapa negara lain telah mengambil sikap tegas dengan menolak pandemic agreement dan IHR 2005. Ia mencontohkan Rusia dan Amerika sebagai salah satu negara yang menolak perjanjian tersebut.
Pesan Penolakan terhadap WHO Pandemic Agreement ini tengah menjadi sorotan publik, mengingat isu pandemic agreement dan IHR 2005 telah menjadi perdebatan global terkait implikasi kedaulatan negara dalam menangani isu kesehatan internasional. (*)
