Beranda Ekonomi Kilometer 24 Itu masih Sangat Jauh

Kilometer 24 Itu masih Sangat Jauh

Oleh: Asyari Usman

PALONTARAQ.ID – Ada-ada saja. Dan cukup kreatif. Tahun 2024 disebut “Kilometer 24” (Km-24). Perjalanan politik dari sekarang sampai pilpres 2024 diibaratkan seperti menempuh jarak dengan sukatan kilometer (Km).

Sebutan “Kilometer-24” dimunculkan dalam konteks masa jabatan kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga 2024.

Belakangan ini beredar Teori-teori yang mempertanyakan tentang kemungkinan Jokowi bisa menyelesaikan jabatannya. Banyak yang ragu. Mengingat krisis ekonomi yang akan semakin parah.

Dalam satu diskusi tak resmi belum lama ini di komplek restoran Nusa Dua, Senayan, seorang mantan anggota DPR-RI mengatakan, “Kilometer 24 itu masih sangat jauh. Belum tentu Jokowi bisa sampai ke sana.”

Beliau kemudian melanjutkan, “Untuk apa bicara Km-24, sampai tahun depan saja berat.”
Diskusi semakin panas. Tapi, panasnya hanya tinggi-tinggian suara saja.

Bukan adu argumentasi. Semua yang ada di situ sepaham. Artinya, mereka yang duduk di “meja bundar” itu sama-sama yakin Jokowi akan menghadapi masalah besar.

Masalah berat itu berpangkal dari resesi ekonomi. Pertumbuhan negatif besar. Bisa minus 10% atau lebih sebagaimana diprediksikan oleh para pakar ekonomi.

Kemudian, pertumbuhan minus besar itu akan memuntahkan krisis multi-dimensi.

Krisis politik adalah salah satu dimensi yang bisa membahayakan posisi Jokowi. Mengapa?

Karena berbagai masalah krusial yang menumpuk di meja Presiden, bisa bergumpal menjadi kekuatan yang berpotensi menjatuhkan beliau.

Krisis besar perekonomian hampir pasti akan melebar ke politik. Logis. Karena, rakyat yang dilanda masalah ekonomi akan langsung mempertanyakan kemampuan Presiden Jokowi memimpin negara.

Rakyat akan mempersoalkan apakah Jokowi masih sanggup mengelola negara atau tidak.

Kalau krisis ekonomi sangat dalam, maka aksi-aksi spontanitas rakyat otomatis akan diarahkan ke eksekutif tertinggi. Ada semacam “mosi tak percaya”. Dan itu semua tertuju ke Presiden.

Begitulah karaterisik krisis ekonomi skala besar. Di mana pun juga. Tidak hanya di Indonesia. Para pemegang kekuasaan tertinggi akan selalu memikul tanggung jawab penuh dan tunggal.

Perekonomian yang amburadul tidak mungkin disorot tanpa mengusik kepala pemerintahan. Kesalahan tidak bisa ditimpakan hanya kepada para menteri bidang perekonomian.

Tidak cukup pula hanya diterapi dengan perombakan kabinet (reshuffle).
Utang yang menumpuk, kebangkrutan bisnis di mana-mana, kesulitan lapangan kerja, pengangguran yang berlipat-lipat, ‘capital flight’ besar-besaran, dlsb, menunjukkan bahwa keseluruhan pemerintahan dililit masalah berat.

Itu artinya ada persoalan besar dalam pengelolaan negara. Ada masalah kepemimpinan. Ada problem serius di tingkat eksekutif tertinggi.

Mau tak mau posisi presiden atau perdana menteri disorot dari segala arah. Eksekutif tertinggi harus siap menghadapi kenyataan bahwa dirinya akan menjadi fokus sorotan kekuatan oposisi dan masyarakat sipil (civil society). Termasuk media mainstream yang independen.

Kembali ke Indonesia, krisis politik yang bersumber dari krisis ekonomi biasanya akan sangat mudah berkobar menjadi besar. Apalagi, Presiden Jokowi sudah banyak menumpuk masalah.

Akumulasi masalah itu pasti akan bergemuruh dalam proses fermentasinya. Dan tekanan di dalam akumulasi itu bisa sangat tinggi.

Sebut saja beberapa ramuan yang menjadi beban Jokowi. Yaitu, janji-janji yang jauh dari terpenuhi.

Kemudian, nepotisme yang cepat berkembang biak dan menjalar luas ke segala arah. Nepotisme itu antara lain tampak dari bagi-bagi jabatan komisaris BUMN kepada para komandan pendukung.

Atau, alokasi posisi senior seperti wamen, dirjen, komisioner, dll. Juga nepotisme dalam bentuk ambisi anggota keluarga.

Tumpukan masalah yang menggunung itulah yang diperkirakan oleh “para pakar” meja bundar Nusa Dua akan menyulitkan perjalanan Jokowi menuju Kilometer 24. Ibarat mengendara di jalan yang rusak berat.

“Kilometer 24 itu masih jauh,” kata mantan anggota DPR mengulangi ucapannya. Dialah yang bertindak sebagai moderator dan ‘dominator’ diskusi.[]

 

Asyari Usman, 26 Agustus 2020

Penulis Palontaraqhttps://palontaraq.id/
M. Farid W Makkulau, pemerhati budaya dan penikmat sejarah. Kerap kali menggunakan nama pena Etta Adil saat menulis reportase, karya fiksi dan laporan perjalanan. Pernah menggeluti 10 tahun dunia jurnalistik, sebelum memutuskan mengisolasi diri di lingkungan sekolah islam sebagai seorang guru Selengkapnya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

HIGHLIGHT

Ujian Semester Ganjil Mapel SKI Kelas XII

Tulisan sebelumnya: Peristiwa Penting dalam Sejarah Nusantara Abad ke-17 Mata Pelajaran (Mapel): Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) Kelas/Semester: XII/Ganjil Guru Mapel: Muhammad Farid Wajdi, S.H.i Pengawas: Guru/Pembina Ponpes Modern...

Ujian Semester Ganjil Mapel SKI Kelas XI

  Tulisan sebelumnya: Metode, Waktu, dan Referensi Pembelajaran SKI: Sejarah Daulah Bani Umayyah Mata Pelajaran (Mapel): Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) Kelas/Semester: XI/Ganjil Guru Mapel: Muhammad Farid Wajdi, S.H.i Pengawas:...

Ujian Semester 3 Mapel SKI Kelas VIII

  Tulisan Sebelumnya: Asal Usul dan Sejarah Berdirinya Dinasti Abbasiyah Mata Pelajaran (Mapel): Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) Guru Mapel: Muhammad Farid Wajdi, S.H.i Waktu: 60 Menit Pengawas: Guru/Pembina Ponpes...

Ujian Semester Ganjil Mapel SKI SMP/MTs Kelas VII

  Tulisan sebelumnya: Mengapa mesti Belajar Sejarah Kebudayaan Islam? Mata Pelajaran (Mapel): Sejarah Kebudayaan Islam Guru Mapel: Muhammad Farid Wajdi, S.H.i Pengawas: Guru/Pembina Ponpes Modern...