Beranda Politik Hubungan Pusat-Daerah di tengah Pandemi Covid-19

Hubungan Pusat-Daerah di tengah Pandemi Covid-19

 

Oleh: Andi Luthfi A. Mutty

PALONTARAQ.ID – Covid 19 bukan sekedar persoalan kesehatan. Juga tidak hanya berdampak pada ekonomi. Tidak juga hanya memicu meningkatnya kriminalitas. Tetapi juga menguak bahwa hubungan pusat-daerah masih menyimpan masalah.

Masalah hubungan pusat-daerah sudah muncul sejak awal kemerdekaan. Hubungan itu diwarnai rasa curiga dan saling tidak percaya.

Pusat curiga bahwa daerah berupaya lepas dari pusat. Juga tidak percaya pada kemampuan daerah melaksanakan kewenangan otonomi yang diserahkan padanya.

Sebaliknya, daerah tidak percaya pada kesungguhan pusat memberikan kewenangan otonomi pada daerah. Pusat hanya setengah hati dalam menjalankan desentralisasi. Begitu pikir daerah.

Prasangka itulah yang kemudian memicu lahirnya gerakan perlawanan daerah di era Tahun 1950-an. Kemudian jadi pemberontakan ketika penguasa militer setempat ikut terlibat.

Di Sumatera Barat lahir Dewan Gajah. Dewan Banteng di Sumatera Utara dan Dewan Garuda di Sumatera Selatan. Dewan Manguni di Sulawei Utara. Perlawanan berlanjut dengan lahirnya Gerakan PRRI/PERMESTA pada Tahun 1957.

Hubungan Pusat-Daerah selalu menjadi kajian menarik Ilmu Pemerintahan. (foto: ist/palontaraq)
Hubungan Pusat-Daerah selalu menjadi kajian menarik Ilmu Pemerintahan. (foto: ist/palontaraq)

Mengacu pada pendapat ilmuwan politik Dennis Kavanagh, hubungan pusat-daerah ditandai dua model.

Pertama, agency model (model pelaksana). Model ini menempatkan daerah sekadar sebagai pelaksana. Semua kebijakan berasal dari pusat. Wewenang Pemda sangat terbatas.

Pendeknya, daerah bekerja berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang sudah dibuat rinci oleh Pusat. Pemda tidak boleh mengambil inisiatif apalagi langkah berbeda dengan Pemerintah Pusat.

Setiap saat pusat dapat memperluas atau mempersempit, bahkan dapat mencabut wewenang daerah. Lebih dari itu, Pemerintah Pusat dapat membubarkan sebuah daerah otonom.

Kedua, partnership model (model mitra). Dalam model mitra, Pemda memiliki kewenangan yang luas untuk melakukan “local choice”.

Pusat tidak memandang daerah sekedar sebagai pelaksana kebijakan pusat, melainkan menempatkannya sebagai mitra kerja.

Dengan demikian, daerah memiliki independensi dalam menentukan berbagai langkah tindakan. Daerah juga berhak membuat kebijakan berdasarkan kepentingan daerah.

Meskipun pemerintah daerah tetap dalam posisi subordinasi terhadap pemerintah pusat, namun Pemda memiliki legitimasi politik tersendiri.

Pilihan atas model hubungan pusat-daerah berbanding lurus dgn politik hukum penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.  Dan pilihan model itu tercermin pada Undang-undang Pemerintahan Daerah.

UU No.5 Tahun 1974 sangat jelas menganut model pelaksana. Kehadiran Kepala Wilayah selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, setidaknya membuktikan itu.

UU ini menyebutkan bahwa Kepala Wilayah selaku Wakil Pemerintah Pusat adalah administrator pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan adalah penguasa tertinggi di daerah, lepas dari persoalan pangkat.

Selain itu, hadirnya instansi vertikal hingga ke tingkat kecamatan kian membuktikan bahwa UU ini menganut model pelaksana.

Gerakan reformasi 1998 mengakhiri kekuasaan Orde Baru yang sentralistik otoriter. Pendulum politik bergerak ke arah demokrasi dan desentralisasi.

Hubungan Struktural dan Fungsional Pusat-Daerah. (foto: ist/palontaraq)
Hubungan Struktural dan Fungsional Pusat-Daerah. (foto: ist/palontaraq)

Politik hukum penyelenggaraan pemda yang titik beratnya pada demokratisasi dan desentralisasi, melandasi lahirnya UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemda.

UU ini memberikan kewenangan yang luas kepada daerah dalam membuat kebijakan. Termasuk dalam menentukan bentuk dan jenis organisasi perangkat daerahnya.

Penetapan Perda bersifat represif. Artinya, perda sebagai produk hukum daerah boleh langsung berlaku sejak ditetapkan. Maka dapat disimpulkan bahwa penyelengaraan Pemda di masa itu didasarkan pada model mitra.

Seiring berjalannya waktu, pendulum kian menjauh dari model mitra. Pelaksanaan UU No.32 Tahun 2004 yang menggantikan UU No.22 Tahun 1999, mulai berbalik arah.

Perlahan tapi pasti model mitra telah ditinggalkan kembali ke model pelaksana. Di bawah UU No.23 Tahun 2014 yang lahir kemudian, kian mempertegas bahwa politik hukum penyelenggaraan pemda kian mengukuhkan posisi Pemda sekedar sebagai pelaksana.

Ditariknya beberapa kewenangan daerah (kabupaten/kota) menjadi kewenangan pusat adalah bukti hal tersebut.

Jika dicermati, disinilah letak masalah hubungan pusat-daerah saat ini. Di satu sisi otonomi tetap diakui. Bahkan tiap tahun Hari Otonomi Daerah terus diperingati.

Tetapi di sisi lain kewenangan daerah kian dipreteli. Campur tangan pusat semakin kuat mencengkram daerah. Resentralisasi terus terjadi.

Keberanian kepala daerah menentang kebijakan pusat dan mengevaluasi kinerja pusat dalam penanganan pandemi Covid-19 berakar dari tidak jelasnya politik hukum penyelenggaraan Pemda.

Kepala daerah yang memiliki legitimasi politik yang kuat karena dipilih rakyat, merasa berhak dan bertanggung jawab atas nasib rakyatnya.

Maka jangan heran jika beberapa kepala daerah telah memutuskan “lockdown” ketika pusat belum berpikir untuk itu.

Demikian pula kebijakan pusat untuk memasukkkan Tenaga Kerja Asing (TKA) ke suatu daerah di tengah pandemi, dengan tegas ditentang oleh kepala daerah.

Mencermati hal-hal tersebut, pandemi Covid-19 memberi hikmah. Mungkin saatnya hubungan-pusat daerah ditata ulang untuk melahirkan pola hubungan yang ideal. (*)

 

Penulis Palontaraqhttps://palontaraq.id/
M. Farid W Makkulau, pemerhati budaya dan penikmat sejarah. Kerap kali menggunakan nama pena Etta Adil saat menulis reportase, karya fiksi dan laporan perjalanan. Pernah menggeluti 10 tahun dunia jurnalistik, sebelum memutuskan mengisolasi diri di lingkungan sekolah islam sebagai seorang guru Selengkapnya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

HIGHLIGHT

Ujian Semester Ganjil Mapel SKI Kelas XII

Tulisan sebelumnya: Peristiwa Penting dalam Sejarah Nusantara Abad ke-17 Mata Pelajaran (Mapel): Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) Kelas/Semester: XII/Ganjil Guru Mapel: Muhammad Farid Wajdi, S.H.i Pengawas: Guru/Pembina Ponpes Modern...

Ujian Semester Ganjil Mapel SKI Kelas XI

  Tulisan sebelumnya: Metode, Waktu, dan Referensi Pembelajaran SKI: Sejarah Daulah Bani Umayyah Mata Pelajaran (Mapel): Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) Kelas/Semester: XI/Ganjil Guru Mapel: Muhammad Farid Wajdi, S.H.i Pengawas:...

Ujian Semester 3 Mapel SKI Kelas VIII

  Tulisan Sebelumnya: Asal Usul dan Sejarah Berdirinya Dinasti Abbasiyah Mata Pelajaran (Mapel): Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) Guru Mapel: Muhammad Farid Wajdi, S.H.i Waktu: 60 Menit Pengawas: Guru/Pembina Ponpes...

Ujian Semester Ganjil Mapel SKI SMP/MTs Kelas VII

  Tulisan sebelumnya: Mengapa mesti Belajar Sejarah Kebudayaan Islam? Mata Pelajaran (Mapel): Sejarah Kebudayaan Islam Guru Mapel: Muhammad Farid Wajdi, S.H.i Pengawas: Guru/Pembina Ponpes Modern...