PERPU HTI VS PERPU KPK

by Penulis Palontaraq | Kamis, Okt 10, 2019 | 34 views
Tuntutan mahasiswa agar segera diterbitkan Perpu KPK. (foto: ist/palontaraq)

Tuntutan mahasiswa agar segera diterbitkan Perpu KPK. (foto: ist/palontaraq)

Oleh: Nasrudin Joha

PALONTARAQ.ID – Untuk mengukur kadar kapasitas rezim dalam menyelesaikan problem ketatanegaraan, rasanya cukup untuk melihatnya melalui isu dua Peraturan Pengganti Undng-undang (Perpu), yakni Perpu HTI dan Perpu KPK.

Kenapa disebut Perpu HTI ? Karena, meskipun dengan nama Perppu ormas namun jelas sasaran target dikeluarkannya Perpu No. 2 tahun 2017 adalah dikhususkan untuk menjadi dasar legitimasi pencabutan status BHP HT.

Setelah itu, Perpu ini menjadi tidak berarti, karena tujuan diterbitkannya Perpu bukan lagi untuk mengatur urusan publik, tapi hanya untuk urusan HTI.

Kenapa disebut Perpu KPK ? Karena, eksistensi Perppu ini penting bagi keberlangsungan hidup KPK. Jika Perpu yang membatalkan UU KPK perubahan tidak diterbitkan, sama saja rezim telah membunuh KPK.

Kedepan, tak ada lagi realitas pemberantasan korupsi kecuali sekedar tayangan sinetron oleh KPK, yang dikendalikan komisioner terpilih, sekedar untuk kamuflase bahwa proses pemberantasan korupsi masih dilakukan, walau pada faktanya tidak ada lagi.

Apa perbedaan Perpu HTI dan Perpu KPK ? Mari kita ulas.

Pertama, kondisi Kegentingan yang memaksa pada kasus Perpu HTI tidak ada. Tidak ada protes publik terhadap HTI, tidak ada demo-demo menuntut HTI dibubarkan. Bahkan, sebelum terbit Perpu justru banyak kegiatan HTI yang dipersekusi.

Agenda kolosal HTI dengan tajuk ‘Masiroh Panji Rasulullah’, diberbagai tempat banyak dihambat. Bahkan, Tito Karnavian keceplosan di forum DPR mengungkap telah membenturkan HTI dengan ormas, namun gagal untuk membuat HTI menjadi ‘radikal’.

Sementara Perpu KPK, itu justru banyak yang menuntut, terjadi demo masif oleh mahasiswa bahkan anak STM yang menuntut pembatalan UU KPK perubahan. Tidak hanya demo, sejumlah korban berjatuhan.

Di Kendari, dua mahasiswa tewas karena terlibat dalam aksi demonstrasi menolak UU KPK perubahan. Puluhan bahkan ratusan mahasiswa terluka dan dirawat dirumah sakit.

Jika mau fair, tentu kondisi ‘Kegentingan yang memaksa’ sebagai dasar penerbitan Perpu secara objektif lebih relevan untuk menerbitkan Perpu KPK, ketimbang Perppu HTI.

Kedua, dukungan terbitnya Perppu HTI hanyalah elit politik yang diframing melalui media. Sebelum terbit Perpu, Wiranto mengumumkan pembubaran HTI melalui media.

Sadar, bahwa membubarkan ormas itu tidak mudah, tidak cukup dengan press conference, kemudian Wiranto meralat akan memproses melalui pengadilan.

Sadar bahwa proses di pengadilan akan kalah, dan waktunya juga lama, kemudian Wiranto meralat lagi. Bukannya menggugat HTI dipengadilan berdasarkan UU No. 17/2013, Wiranto justru terbitkan Perppu HTI, mencabut sepihak BHP HTI, kemudian mempersilakan HTI menggugat ke pengadilan.

Adapun dukungan terbitnya Perpu KPK justru dari seluruh komponen rakyat. Hanya kumpulan partai politik yang menolak Perpu KPK. Sementara akademisi, tokoh lintas agama, praktisi hukum, mahasiswa, anak STM hingga emak-emak semua menginginkan terbitnya Perppu KPK.

Ketiga, Perppu HTI bertujuan untuk melindungi kekuasan rezim yang terancam dan merasa kalah secara politik melawan HTI pada Gawe Pilkada DKI Jakarta. Rezim menilai, HTI adalah salah satu sebab jagoannya Ahok keok di DKI. Rezim tidak ingin, eksistensi HTI mengganggu majunya Jokowi di Pilpres 2019.

Sementara Perpu KPK itu memang dibutuhkan untuk melindungi kepentingan rakyat, kepentingan pemberantasan korupsi. Wajar jika partai tak setuju terbit Perppu KPK, karena mayoritas koruptor itu berasal dari partai politik.

Demikianlah, perbandingan Perpu HTI vs Perpu KPK. Nampak jelas, kualitas pengelolaan negara oleh rezim yang lebih mengedepankan represifme ketimbang akal sehat, dalam menyelesaikan problem berbangsa dan bernegara.

Jadi, Anda tidak perlu kecewa jika Perpu KPK tidak segera terbit seperti terbitnya Perpu HTI. Wong rezim ini mengelola negara dengan prinsip suka-suka? Suka suka Presiden dong mau terbitkan Perpu atau tidak, bukankah Perppu itu hak prerogratif Presiden? [*]

Like it? Share it!

Leave A Response