Laporan: Muhammad Farid Wajdi
PALONTARAQ.ID – Nilai tukar (kurs) rupiah kian melemah dalam beberapa hari ini. Bahkan, sejak Selasa, 4 September lalu sempat menyentuh level Rp 15.000. Melemahnya nilai tukar (kurs) rupiah ini ditanggapi ekonom Rizal Ramli bahwa dirinya sudah mengingatkan kondisi perekonomian Indonesia yang kian memburuk sejak setahun lalu.
“Ini bukan hal yang baru, setahun yang lalu, akhir tahun 2017. Kami sudah mengatakan hati-hati ekonomi Indonesia sudah lampu kuning,” ujar Rizal Ramli.
Berkaca pada krisis ekonomi 1997-1998, Rizal Ramli mengatakan jika dirinya sudah meramalkan krisis itu beberapa tahun sebelumnya. “Mohon maaf, Rizal Ramli satu-satunya ekonom di Indonesia yang meramalkan krisis 1997-1998, itu Oktober 1996, satu setengah tahun sebelumnya. Ketika itu tidak ada yang percaya, dibantah-bantah waktu itu, kejadian semua (krisis),” ungkapnya.
Rizal Ramli meramalkan krisis itu berdasarkan angka-angka yang sudah dikantongi sebelumnya. “Karena sederhana, Rizal Ramli selalu melihat angkanya dulu baru nyimpulin, bukan ambil kesimpulan terus dicari angka yang cocok, itu beda,” tuturnya.
Terkait nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang kian merosot, Rizal mengatakan sudah mengetahui sejak awal dari indikator. “Jadi kita lihat numbernya, setahun yang lalu kita lihat numbernya kok indikator-indikatornya mulai bergerak ke arah negatif. Tapi yang diomongin ke presiden di kabinet kan selalu hanya APBN. Ekonomi bukan hanya APBN. Ekonomi itu transaksi perdagangan, current account, balance of payment, primary balance,” terangnya dalam Acara “Sapa Indonesia”, Kompas TV.
Menurut mantan Menko Maritim ini, jika indikator ekonomi yang mengarah ke arah negatif itu sudah disampaikannya kepada beberapa menteri di kabinet. “Kita lihat indikatornya makin lama makin negatif terus dan kami ungkapkan di media, kami sampaikan juga kepada beberapa menteri. Eh malah sibuk bantah-bantah, persis kayak tahun 1998. Semua menteri ekonomi bilang fundamental kita kuat, fundamental tidak kuat karena semua indikator tadi negatif,” sambung Rizal.
Menurutnya, jika fundamental ekonomi itu kuat maka hal itu bisa terlihat dari indikator yang mengarah ke positif. “Oleh karena itu kami katakan ini lampu kuning, hati-hati bisa-bisa ini sudah setengah merah,” tandas Rizal Ramli.
Seperti diberitakan sebelumnya, nilai tukar rupiah terhadap dolar terus merosot. Bahkan mata uang Garuda itu sudah menembus Rp 15.029 per dolar pada Selasa (4/9/2018) malam, atau level terendah sejak krisis 1998.
Rupiah Anjlok, Bhima: Utang Membengkak Rp 11,8 Triliun
Anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar yang menyentuh angka psikologis di Rp 15 ribu per 1 dolar AS menambah beban utang jatuh tempo pemerintah tahun ini. Hal ini diungkapkan Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adinegara yang menyebut akibat terus melemahnya rupiah utang jatuh tempo pemerintah akhir tahun 2018 ini membengkak Rp 11,8 triliun.
Ekonom INDEF ini merujuk pada data Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) yang dimiliki BI. Kewajiban pembayaran utang luar negeri pemerintah yang jatuh tempo pada akhir 2018 mencapai 9,1 miliar dolar AS. Jumlah ini terbagi menjadi 5,2 miliar dolar AS utang pokok dan 3,8 miliar dolar AS berupa bunga.
Jika asumsi masih menggunakan kurs Rp 13.400 per 1 dolar AS, sesuai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maka pemerintah wajib membayar Rp 121,9 triliun. Namun ia mengingatkan dengan kurs sekarang di kisaran Rp 14.700 per 1 dolar AS, beban pembayaran melonjak menjadi Rp 133,7 triliun. “Ada selisih pembengkakan akibat selisih kurs sebesar Rp11,8 triliun,” kata Bhima kepada wartawan, Rabu (5/9).
Ia memaparkan jumlah penambahan utang jatuh tempo akibat selisih kurs sejumlah Rp 11,8 triliun tersebut setara 20 persen dari alokasi dana desa. “Seharusnya dana ini bisa dibuat belanja produktif tapi malah habis untuk bayar selisih kurs. Itu kerugian bagi APBN,” tegas Bhima.
Lantas bagaimana dengan utang swasta? Akibat pelemahan rupiah terhadap dolar ini, Bhima menyebut secara jujur utang swasta ini menambah pelik pemerintah. Imbas pelemahan rupiah membuat swasta akan kesulitan membayar cicilan pokok dan bunga Utang Luar Negeri (ULN). Swasta membayar ULN dengan dolar sementara pendapatan usaha dari rupiah.
Menurutnya, beban selisih kurs bisa dihitung sederhana. Per Juni tahun 2018 berdasarkan data BI total ULN swasta jangka pendek dibawah 1 tahun mencapai 45,9 miliar dolar AS. Jika awalnya mereka meminjam dengan kurs spot 13.300 maka beban kewajiban nya sebesar Rp 610,4 triliun. Sementara dengan kurs spot 14.700 naik jadi Rp 674,7 triliun. Kewajiban bayar utangnya dalam setahun bengkak Rp 64,3 triliun. “Angka ini terus meningkat seiring proyeksi kurs diperkirakan Rp 15 ribu per dolar AS pada akhir 2018,” ungkapnya. (*)
