Laporan: Etta Adil
PALONTARAQ.ID – DPP Partai Demokrat mengklaim utang pada masa pemerintahan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY selama 10 tahun lebih rendah dibandingkan dengan 4 tahun masa pemerintahan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi). Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Rachland Nashidik mengatakan penambahan utang di era SBY hanya Rp1.300 triliun. Sementara, Jokowi menambah utang Rp2.600 triliun.
“SBY selama 10 tahun nambah utang Rp1.300 Triliun. Jokowi dalam 4 tahun nambah Rp2.800 Triliun,” ujar dia, dikutip dari akun Twitter-nya, Rabu (21/8). Selain itu, lanjutnya, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia di era SBY sebesar Rp10.500 triliun. Walhasil, rasio utang terhadap PDB terbilang cukup rendah, yakni 24,7 persen.
Sementara selama Jokowi memimpin, Rachland menyebut jumlah utang Indonesia sudah bertambah menjadi Rp3.950 triliun (per Januari 2018) dan Rp5.425 triliun (per Mei 2018), sedang PDB Indonesia mencapai Rp13.500 trilun. Rasio utang terhadap PDB pun menjadi 29,1 persen (per Januari).
.
“Kini rasio utang 29,1 persen [Januari 2018] dan diperkirakan bisa naik terus menjadi 35 persen. Bila dibandingkan lagi dengan era kepemimpinan Megawati Soekarnoputri rasio utang pemerintah saat itu mencapai 56,5 persen terhadap PDB. Jumlah utangnya mencapai Rp1.298 triliun dengan PDB Rp2.300 triliun”, imbuhnya.
Rachland menyebut anggaran pemerintah masa Presiden SBY tak hanya untuk jalan tol, pelabuhan, bandara, dan penambahan listrik, tapi juga membangun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan puskesmas di berbagai daerah pelosok. “Separatisme Aceh dan konflik agama di Maluku juga ditutup oleh perdamaian,” jelas Rachland.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, utang pemerintah pada Januari 2018 mencapai Rp3.958 triliun dengan rasio utang terhadap PDB 29,1 persen, sementara data utang per Mei 2018 dari Kemenkeu mencapai Rp4.169 triliun, dengan rasio utang sebesar 29,58 persen. PDB Indonesia sendiri pada periode ini sebesar Rp14.092 triliun.
Rachland menilai masa kepemimpinan SBY berhasil menjaga iklim kebebasan berpendapat untuk masyarakat, termasuk Pers serta menjauhkan diri dari intervensi KPK dan Polisi. “Tak ada persekusi, kriminalisasi dan geruduk. Hukum dihormati tanpa pandang bulu,” tandas Rachland.
Sementara itu, di sisi lain dari pihak Partai Gerindra, Menteri Keuangan Sri Mulyani menanggapi pernyataan Prabowo Subianto yang mengatakan total utang Indonesia saat ini mencapai Rp 9.000 triliun, jika ditotal utang pemerintah dan swasta.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa seharusnya para pengkritik Pemerintah bisa membandingkan secara sebanding terhadap utang. Ia menegaskan utang pemerintah saat ini masih aman, yaitu Rp 4.169,09 triliun per akhir Mei 2018. (*)
