Laporan: Etta Adil
PALONTARAQ, MAKASSAR – Kecemasan sejumlah kalangan akan terciptanya politisasi masjid terkait dukung mendukung calon, baik dalam pilkada maupun pilpres nantinya mendapatkan penolakan dari umat Islam, khususnya disuarakan oleh banyak ulama, ustadz dan kiai. Yang terkini adalah tanggapan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla yang juga Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI).
Dalam halal bihalal dan Diskusi Pemuda Kebangkitan Ekonomi Islam di Masjid Al Markas Al Islami Makassar, Jalan Masjid Raya, Ahad (24/6/2018), Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan bahwa tidak ada larangan untuk berbicara atau diskusi atau bermajelis soal politik, apalagi politik Islam di Mesjid. “Boleh bicara politik di Mesjid. Tidak dilarang bicara politik di Mesjid. Yang dilarang itu berkampanye di masjid,” ujar Jusuf Kalla.
JK menjelaskan jika menyampaikan informasi Pilkada dan tanpa mengarahkan untuk memilih pasangan calon tidak dilarang di masjid. “Kalau besok Pilkada disampaikan, tanpa menyebut nama silakan, itu tidak dilarang. Masjid tak hanya sebagai tempat ibadah, tapi juga merupakan sarana pendidikan dan masa depan bangsa.” jelas JK.
Lebih lanjut JK menjelaskan bahwa fungsi Mesjid bukan hanya sebagai tempat ibadah, tapi juga tempat pendidikan dan masa depan bangsa. Yang penting supaya memakmurkan masjid ini itu,” papar JK. (*)
