– Ketika Perang Opini Mengalahkan Kesadaran Sejarah dan Literasi Kebudayaan
Oleh: Etta Adil *)
PALONTARAQ.ID – Ada sesuatu yang menarik sekaligus mengkhawatirkan dari kehidupan masyarakat kita hari ini. Setiap pagi, ketika membuka telepon genggam, kita disuguhi berbagai peristiwa yang sedang viral. Ada pernyataan pejabat yang menjadi perdebatan, kebijakan pemerintah yang menuai pro dan kontra, perseteruan tokoh politik, tuduhan korupsi, isu makar, hingga potongan video yang dalam hitungan menit menyebar ke berbagai platform media sosial.
Belum selesai satu persoalan dibicarakan, muncul persoalan lain yang lebih gaduh. Masyarakat berpindah dari satu isu ke isu berikutnya. Hari ini membela seseorang, besok mencacinya. Hari ini menganggap suatu kebijakan sebagai keberhasilan besar, esok hari menganggapnya sebagai kegagalan. Ruang publik seolah menjadi panggung besar tempat setiap orang berlomba menyampaikan pendapat, membagikan informasi, dan membangun kesimpulan.
Namun, di tengah hiruk-pikuk tersebut, ada pertanyaan mendasar yang patut kita renungkan: Apakah bangsa yang setiap hari sibuk membicarakan peristiwa hari ini masih memiliki waktu untuk belajar dari kesalahan masa lalu?
Kita semakin cepat mengetahui sesuatu, tetapi belum tentu semakin dalam memahaminya. Kita semakin mudah mengakses informasi, tetapi belum tentu semakin kuat tradisi membaca dan berpikir kritis. Kita semakin aktif berbicara, tetapi belum tentu semakin bijaksana dalam mengambil kesimpulan.
Di sinilah persoalan budaya digital kita menemukan relevansinya. Bangsa ini bukan kekurangan informasi. Kita justru sedang menghadapi kelebihan informasi, tetapi sering kekurangan kebijaksanaan dalam mengolahnya.
Viralitas dan Perang Opini
Media sosial telah mengubah cara manusia berkomunikasi, memperoleh pengetahuan, dan membentuk persepsi. Informasi yang dahulu membutuhkan waktu berhari-hari untuk tersebar, sekarang dapat menjangkau jutaan orang hanya dalam beberapa menit.
Perubahan ini tentu membawa manfaat. Media sosial membuka ruang demokratisasi informasi, memperluas kesempatan masyarakat untuk menyampaikan kritik, serta memungkinkan berbagai persoalan yang sebelumnya tersembunyi menjadi perhatian publik.
Tetapi, ada sisi lain yang perlu diperhatikan. Budaya viral sering kali menjadikan kecepatan lebih penting daripada kebenaran, popularitas lebih penting daripada kualitas, dan sensasi lebih menarik daripada kedalaman pemikiran.
Sebuah pernyataan pejabat dapat dipotong dari konteksnya, kemudian disebarkan sebagai bahan kemarahan publik. Sebuah video dapat diunggah tanpa penjelasan mengenai waktu, tempat, dan peristiwa sebenarnya. Sebuah tuduhan dapat berkembang menjadi penghakiman massal sebelum fakta dan bukti diperiksa. Akibatnya, masyarakat tidak lagi selalu bertanya apakah informasi itu benar, melainkan apakah informasi itu menarik untuk dibagikan.
Inilah salah satu tantangan kebudayaan digital: manusia berpotensi menjadi konsumen informasi yang reaktif, bukan pembaca informasi yang reflektif. Padahal, kebebasan menyampaikan pendapat seharusnya berjalan bersama tanggung jawab untuk memeriksa kebenaran. Demokrasi membutuhkan masyarakat yang kritis, tetapi kekritisan tidak sama dengan kebiasaan mencurigai segala sesuatu tanpa dasar.
Fenomena viral juga tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik. Dalam masyarakat demokratis, perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang wajar. Pemerintah boleh dikritik, kebijakan boleh diperdebatkan, dan kekuasaan harus diawasi. Namun, persoalan muncul ketika perbedaan pandangan berubah menjadi permusuhan identitas.
Pendukung dan penentang pemerintah terkadang lebih sibuk membela kelompoknya daripada mencari kebenaran. Sebuah kebijakan dinilai bukan berdasarkan manfaat dan dampaknya, tetapi berdasarkan siapa yang mengeluarkannya. Kritik dianggap sebagai kebencian, sementara pembelaan terhadap pemerintah kadang dianggap sebagai bukti loyalitas yang tidak boleh dipertanyakan.
Dalam keadaan demikian, ruang publik berubah menjadi arena perang opini. Kita menyaksikan bagaimana isu-isu nasional, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, pemberantasan korupsi, penataan institusi negara, hingga berbagai kontroversi politik, dapat berkembang menjadi perdebatan yang sangat emosional.
Padahal, setiap kebijakan publik semestinya dibicarakan dengan ukuran yang jelas: apakah program tersebut bermanfaat, apakah pelaksanaannya transparan, bagaimana dampaknya terhadap masyarakat, dan apakah ada mekanisme evaluasi yang memadai?
Masyarakat tidak perlu kehilangan daya kritis hanya karena pemerintah sedang menjalankan program. Sebaliknya, dukungan kepada pemerintah juga tidak seharusnya menutup ruang untuk memberikan koreksi.
Kita perlu membedakan antara pemerintah, negara, dan bangsa. Pemerintah adalah penyelenggara kekuasaan yang dapat berganti. Negara merupakan organisasi kehidupan bersama yang berdiri di atas konstitusi dan hukum. Sementara bangsa adalah komunitas historis dan kebudayaan yang diwariskan lintas generasi.
Mengkritik pemerintah tidak otomatis berarti memusuhi negara. Sebaliknya, mengingatkan pemerintah agar tidak menyimpang justru dapat menjadi bentuk kecintaan kepada bangsa dan negara. Kedewasaan demokrasi bukan diukur dari keseragaman pendapat, melainkan dari kemampuan masyarakat mengelola perbedaan tanpa kehilangan persaudaraan.
Disinformasi: Ketika Kebohongan Mendapatkan Panggung
Persoalan berikutnya adalah disinformasi. Dalam ekosistem digital, informasi yang salah dapat menyebar lebih cepat daripada klarifikasi. Sebuah kabar yang belum terverifikasi dapat terlanjur membentuk opini, bahkan memengaruhi penilaian masyarakat terhadap seseorang atau suatu lembaga.
Disinformasi menjadi semakin berbahaya ketika digunakan untuk kepentingan politik, ekonomi, atau pembentukan citra kelompok tertentu. Ada orang yang menyebarkan informasi tanpa mengetahui kebenarannya. Ada pula yang sengaja memproduksi narasi menyesatkan demi keuntungan atau pengaruh. Keduanya memiliki konsekuensi terhadap kualitas kehidupan demokrasi.
Dalam situasi seperti ini, literasi digital tidak cukup hanya dimaknai sebagai kemampuan menggunakan perangkat teknologi. Literasi digital harus mencakup kemampuan memeriksa sumber, membandingkan informasi, mengenali manipulasi visual, memahami konteks, dan membedakan fakta dari opini.
Kita perlu membiasakan diri bertanya: Siapa yang menyampaikan informasi ini? Dari mana sumbernya? Kapan peristiwa itu terjadi? Apakah ada bukti pendukung? Apakah media lain yang kredibel juga memberitakannya?
Kebiasaan sederhana tersebut dapat menjadi benteng pertama menghadapi manipulasi informasi. Dalam tradisi Bugis-Makassar, terdapat nilai Lempu, yang berarti kejujuran. Nilai ini bukan hanya berkaitan dengan perilaku seseorang dalam kehidupan pribadi, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral dalam menyampaikan sesuatu.
Ada pula prinsip Sipakainga, yakni saling mengingatkan. Dalam kehidupan masyarakat, nilai ini mengajarkan bahwa seseorang tidak seharusnya membiarkan kesalahan berlangsung tanpa teguran.
Kedua nilai tersebut sangat relevan dalam kehidupan digital. Kejujuran harus menjadi dasar dalam memproduksi dan menyebarkan informasi, sedangkan sikap saling mengingatkan harus menjadi budaya ketika menemukan kabar yang keliru. Jangan sampai teknologi yang seharusnya memudahkan manusia memperoleh pengetahuan justru menjadi alat untuk memperbanyak kebohongan. Kita Semakin Jarang Membaca Sejarah
Di tengah budaya viral, ada persoalan lain yang tidak kalah penting: melemahnya tradisi membaca. Banyak orang mampu membaca puluhan unggahan media sosial setiap hari, tetapi kesulitan menyediakan waktu untuk membaca satu buku sejarah secara utuh. Kita hafal pernyataan tokoh yang sedang ramai dibicarakan, tetapi tidak mengenal perjalanan sejarah bangsa yang membentuk keadaan hari ini.
Kita mengetahui kontroversi politik terbaru, tetapi tidak selalu memahami bagaimana institusi negara terbentuk, bagaimana demokrasi berkembang, dan mengapa berbagai persoalan bangsa terus berulang.
Sejarah sering dianggap sebagai pengetahuan masa lalu yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kehidupan sekarang. Padahal, sejarah justru merupakan salah satu cara terbaik untuk memahami masa kini dan mempersiapkan masa depan. Bangsa yang tidak membaca sejarah berisiko mengulangi kesalahan yang sama dengan wajah dan nama yang berbeda.
Pengalaman Indonesia memberikan banyak pelajaran. Perjalanan kolonialisme mengajarkan pentingnya persatuan. Perjuangan kemerdekaan memperlihatkan bahwa kebebasan membutuhkan pengorbanan. Perjalanan demokrasi mengingatkan bahwa kekuasaan memerlukan pengawasan. Berbagai krisis politik dan ekonomi menunjukkan bahwa pembangunan tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan pemimpin, tetapi juga membutuhkan institusi yang sehat dan masyarakat yang berpengetahuan.
Sejarah bukanlah kumpulan tanggal, nama tokoh, dan peristiwa yang harus dihafalkan. Sejarah adalah ruang pembelajaran mengenai keputusan manusia, konflik kepentingan, perubahan sosial, serta akibat dari pilihan-pilihan politik dan kebudayaan.
Membaca sejarah berarti belajar memahami mengapa sesuatu terjadi, siapa yang terlibat, kepentingan apa yang bekerja, dan bagaimana masyarakat menghadapi akibatnya. Di sinilah pentingnya menghidupkan kembali budaya membaca, terutama di kalangan generasi muda. Mereka tidak cukup hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi perlu menjadi pembaca yang memiliki kemampuan berpikir historis.
Pappaseng dan Etika Bermedia Sosial
Kebudayaan lokal sesungguhnya menyimpan banyak pedoman untuk menghadapi persoalan kehidupan modern. Salah satunya adalah Pappaseng, warisan pesan moral masyarakat Bugis yang mengajarkan kebijaksanaan dalam berpikir, berbicara, dan bertindak. Salah satu ungkapan yang sangat relevan adalah, “Taro Ada Taro Gau.” Artinya, perkataan harus sesuai dengan perbuatan.
Dalam kehidupan digital, ungkapan ini dapat dimaknai sebagai ajakan untuk menyelaraskan apa yang kita sampaikan dengan apa yang kita lakukan. Jangan mengampanyekan kejujuran sambil menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Jangan menyerukan persatuan sambil memproduksi kebencian. Jangan berbicara tentang demokrasi sambil menolak hak orang lain untuk berbeda pendapat.
Ada pula nilai Siri’ na Pacce, yang mengajarkan kehormatan, harga diri, dan solidaritas kemanusiaan. Dalam konteks media sosial, nilai ini mengingatkan kita agar tidak kehilangan rasa malu ketika mempermalukan orang lain, menyebarkan fitnah, atau menjadikan penderitaan seseorang sebagai bahan hiburan.
Sementara itu, prinsip Sipakatau, Sipakalebbi, dan Sipakainga mengajarkan pentingnya memanusiakan, menghormati, dan saling mengingatkan. Ketiganya dapat menjadi fondasi etika bermedia sosial.
Perbedaan pandangan politik tidak boleh menghilangkan penghormatan terhadap martabat manusia. Kritik tidak harus disampaikan dengan penghinaan. Perdebatan tidak harus berakhir dengan permusuhan.
Kearifan lokal bukan sekadar ornamen kebudayaan yang dipajang dalam acara seremonial. Ia harus hadir dalam perilaku sehari-hari, termasuk ketika seseorang menggunakan telepon genggam dan berinteraksi di ruang digital.
***
Di tengah derasnya arus informasi, kegiatan mencatat, menulis, dan mendokumentasikan peristiwa menjadi semakin penting. Sebagai pemerhati budaya, saya menyadari sepenuhnya bahwa menulis bukan sekadar aktivitas menyusun kalimat. Menulis adalah cara merawat ingatan, mengabadikan pengalaman, dan meninggalkan jejak pemikiran bagi generasi mendatang.
Di sinilah semangat Palontaraq menemukan relevansinya. Palontaraq tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas membaca atau menuliskan sejarah. Ia juga merupakan kesadaran kebudayaan untuk merekam kehidupan: apa yang dilihat, didengar, dialami, dirasakan, dan dipikirkan.
Peristiwa politik hari ini, perdebatan publik, perubahan kebijakan, kegelisahan masyarakat, hingga kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, semuanya dapat menjadi bahan catatan sejarah apabila didokumentasikan secara bertanggung jawab.
Tetapi, merekam zaman bukan berarti sekadar menyalin berita yang sedang viral. Seorang penulis harus memiliki jarak kritis, kemampuan membaca konteks, dan keberanian menguji informasi.
Apa yang hari ini dianggap sebagai peristiwa biasa, bisa jadi menjadi sumber penting bagi peneliti sejarah pada masa mendatang. Karena itu, kita membutuhkan lebih banyak penulis, peneliti, budayawan, jurnalis, dan masyarakat yang memiliki kesadaran dokumentasi. Jangan biarkan kehidupan bangsa hanya meninggalkan jejak berupa unggahan yang cepat tenggelam dalam algoritma.
Kita membutuhkan catatan yang dapat dibaca kembali, diperiksa, diperdebatkan, dan dijadikan bahan pembelajaran. Pada akhirnya, persoalan terbesar kita bukanlah banyaknya informasi yang beredar, melainkan bagaimana manusia mengolah informasi tersebut menjadi pengetahuan dan kebijaksanaan.
Bangsa yang kuat bukan bangsa yang setiap hari memenangkan perdebatan di media sosial. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu membangun tradisi berpikir, menghargai perbedaan, menjaga kejujuran, dan belajar dari sejarahnya sendiri.
Kita tidak harus menjauhi media sosial. Teknologi adalah bagian dari perkembangan zaman yang tidak mungkin dihindari. Namun, kita harus mampu menempatkannya sebagai alat, bukan sebagai penguasa perhatian dan pikiran.
Sesekali, berhentilah menggulir layar. Ambillah buku sejarah. Bacalah pemikiran para pendiri bangsa. Pelajari perjalanan kerajaan-kerajaan Nusantara, kebijaksanaan para leluhur, dan pengalaman masyarakat dalam menghadapi perubahan zaman.
Ajarkan anak-anak kita untuk tidak mudah percaya pada informasi yang viral. Biasakan mereka bertanya, membaca, membandingkan, dan berpikir sebelum mengambil kesimpulan. Sebab, masa depan bangsa tidak hanya ditentukan oleh siapa yang paling cepat menyebarkan informasi, tetapi oleh siapa yang paling mampu memahami kebenaran dan mengambil pelajaran darinya.
Kita boleh menjadi bangsa yang aktif di dunia digital, tetapi jangan sampai kehilangan ingatan sejarah. Kita boleh mengikuti perkembangan politik setiap hari, tetapi jangan sampai melupakan kebudayaan yang membentuk identitas kita. Jangan sampai kita menjadi bangsa yang paling cepat mengetahui peristiwa hari ini, tetapi paling lambat memahami pelajaran dari masa lalu.
Karena bangsa yang melupakan sejarah bukan hanya kehilangan ingatan, melainkan juga berisiko kehilangan arah peradabannya. Dan pada akhirnya, viralitas akan berlalu, perdebatan akan berganti, tokoh politik akan datang dan pergi, tetapi catatan sejarah dan nilai kebudayaan akan tetap menjadi warisan bagi generasi berikutnya. (*)
(* Etta Adil, Blogger dan Jurnalis Independen


