Oleh: Nasrudin Joha
PALONTARAQ.ID – “Terkait dalam hal permintaan Alumni 212 untuk mengembalikan Habib Rizieq, tentu itu menjadi tugas daripada kementerian terkait. Ada di situ Kementerian Luar Negeri yang bertanggung jawab terhadap seluruh WNI di luar negeri, ada Kemenkum HAM yang bertanggung jawab terkait dengan masalah-masalah hukum seluruh warga negara yang di luar negeri, termasuk Imigrasi,”
[Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria, 23/10]
PA 212 memberi target 100 hari kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memulangkan Imam Besar Habib Rizieq Syihab (HRS). Publik paham, pemberian target ini bukan statement serius, melainkan hanya manuver untuk melihat seberapa ‘belang’ kulit Prabowo.
Ternyata, Partai Gerindra termakan manuver ini. Dengan tegas, Gerindra langsung buang badan dan menegaskan pemulangan HRS bukanlah tugas Kementerian Pertahanan.
Lebih lanjut, Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan setidaknya ada tiga kementerian yang terkait dengan pemulangan imam besar FPI itu. Kementerian Pertahanan, kata Riza, bukanlah satu di antaranya.
Sebenarnya publik juga paham itu, publik juga tak melihat akan ada hasil tentang tuntutan itu. Namun publik ingin mengukur, sejauh mana keseriusan Prabowo menggunakan jabatan Menhan untuk memperjuangkan nasib rakyat, diantaranya untuk berperan dalam proses usaha memulangkan HRS.
Sebenarnya, Gerindra bisa saja berdiplomasi bahwa partainya melalui Ketum yang juga Menhan akan mengupayakan ikhtiar serius untuk membantu memulangkan HRS dalam batas kemampuan dan kewenangan Menhan.
Gerindra juga bisa mengunggah ujaran yang mengikat keharmonisan, dengan meminta dukungan seluruh umat khususnya elemen PA 212 agar Prabowo dimudahkan untuk mengupayakan usaha ini.
Namun Gerindra tidak melakukan itu, Gerindra malah segera buang badan dengan berdalih Prabowo tak punya kewenangan. Jelas, jawaban yang sangat mengecewakan.
Padahal, dahulu HRS dan segenap elemen PA 212 mengerahkan seluruh energi untuk memenangkan Prabowo. Suara yang diperoleh Gerindra saat ini, juga tak lepas dari peran nyata umat Islam, HRS dan PA 212.
Statement Gerindra ini sebenarnya membuka hakekat kekuasan yang diambil Gerindra, bukanlah untuk memperjuangkan umat. Gerindra, tak ubahnya seperti partai lain yang bersusah payah bersama rakyat namun berpesta pora dengan rezim. Gerindra hampir saja tenggelam jika tidak ditopang umat, namun setelah itu justru timbul bersama rezim.
Gerindra tak mau dan memang tak mampu untuk menanggung beban untuk memikirkan urusan umat. Bahu Gerindra termasuk Prabowo, terlalu ringkih untuk diserahi amanah mengemban urusan umat.
Jadi, untuk mengukur apakah kekuasan itu untuk umat atau untuk partai, pada hari pertama setelah pelantikan Menhan Gerindra telah menegaskannya. Karena itu, umat ini juga tak perlu berharap pada Gerindra, atau Prabowo selaku ketumnya.
Kita memang sudah disakiti, jadi tak perlu mengemis lagi untuk dikhianati. Kita telah ikhlas atas semua pengorbanan, karena sejak awal itu diakadkan bukan untuk Prabowo, tapi untuk masa depan umat ini.
Jika banyak barisan yang berpaling dari jalan perjuangan ini, Allah SWT akan datangkan lagi yang lebih tangguh, yang benar-benar singa, bukan yang mengaku macan tapi nyatanya hanya seekor kucing. InsyaAllah, kita akan tetap Istiqomah berjuang untuk umat. [*]
