Ketika Masyarakat Adat Menagih Janji Jokowi

by Penulis Palontaraq | Selasa, Feb 5, 2019 | 128 views
Dalam lingkungan masyarakat adat Kajang di Bulukumba Sulsel. (foto: ist/palontaraq)

Dalam lingkungan masyarakat adat Kajang di Bulukumba Sulsel. (foto: ist/palontaraq)

Oleh:  M. Farid W Makkulau

DI AKHIR  pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), banyak sekali janjinya yang dituntut realisasinya. Salah satunya berasal dari Masyarakat Adat. Perkenalan pertamakali Masyarakat Adat dengan Jokowi adalah pertemuan menjelang pemilu tahun 2014 di sebuah hotel di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta.

Jokowi sebagai  calon presiden saat itu, mengaku tahu tentang masyarakat adat karena dia dahulunya adalah mahasiswa fakultas kehutanan. Semua gembira pada akhirnya dan harapan lebih berdayanya Masyarakat Adat membuncah memenuhi hati hadirin.

Jokowi terpilih sebagai Presiden RI. Lahirlah kemudian Nawacita dengan enam janji terkait isu pemberdayaan, penguatan, dan perlindungan Masyarakat Adat.  Pelaksanaan keputusan Mahkamah Konstitusi No 35/PUU-X/2012 dan Tap MPR No IX/MPR/2001 yang terkait hutan adat dan tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam pun ditunggu.

Enam janji tersebut adalah:

1. Meninjau ulang dan menyesuaikan semua UU terkait isu perlindungan, pengakuan, dan pemajuan hak-hak masyarakat adat.

2. Melanjutkan proses legislasi RUU Masyarakat Adat.

3. Penyelesaian soal legislasi terkait RUU Pertanahan.

4. Mendorong terbentuknya UU terkait konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat.

5. Pembentukan satgas masyarakat adat, dan

6. Penyiapan pembentukan Desa Adat.

Hampir lima tahun berlalu,  menjelang berakhirnya pemerintahan Presiden Jokowi-Wapres Jusuf Kalla Periode 2014-2019, pemenuhan janji Nawacita ternyata masih jauh panggang dari api.  Saat ini  tersisa waktu 3 bulan dari akhir masa pemerintahan ini, belum satu pun dari janji tersebut terpenuhi secara memuaskan.  Masih banyak hal yang belum tuntas dan membutuhkan kepastian hukum.

Sebagai contoh, pengakuan wilayah adat, dalam catatan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), baru ada 27.970,61 hektar hutan adat yang kembali kepada 21 komunitas adat.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) adalah organisasi kemasyarakatan (ORMAS) independen yang anggotanya terdiri dari komunitas-komunitas Masyarakat Adat dari berbagai pelosok Nusantara. AMAN terdaftar secara resmi di Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia sebagai Organisasi Persekutuan melalui Akta Notaris No.26, H. Abu Yusuf, SH dan Akta Pendirian tanggal 24 April 2001. Selanjutnya, kemudian diperbaharui melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-0000340.AH.01.08. Tahun 2017 melalui Akta Notaris & PPAT No. 2, Ellyza, SH., M.Kn dengan Nomor NPWP 02.072.633.7-015.000

AMAN sendiri telah menyerahkan peta wilayah adat seluas 9.653.437 hektar dari 785 komunitas adat kepada pemerintah pusat.  Hal yang miris lainnya, ternyata Desa Adat yang telah ditetapkan belum juga mendapatkan nomor yang seharusnya sudah ada sebagai tindak lanjut pertemuan  antara AMAN dan Presiden Jokowi.

Di sisi lain, RUU Masyarakat Adat yang telah dibahas sejak 2014 justru terhenti pada Tahun 2015- 2017, dan baru pada Tahun 2018 lalu masuk lagi ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR.

Pada saat sidang dengar pendapat di Senayan, Bulan Juni 2018,  dengan tegas DPR RI menyatakan, setidaknya dalam tiga kali masa sidang, UU Masyarakat Adat tersebut sudah bisa ditetapkan, tinggal  menunggu Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari Pemerintah. Tinggal  itu sebagai persyaratan!  Namun, tak ada kepastian dimana letak hambatan keluarnya DIM.

Dari enam kementerian yang terlibat untuk penyusunannya, yaitu  Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bisa diasumsikan kepentingan dari setiap kementerian saling tumpang tindih dan tidak sejalan.

Menurut Eva Kusuma Sundari (Anggota DPR RI Periode 2014–2019 dari PDI Perjuangan) ini mengatakan bahwa  dari enam kementerian telah menyerahkan DIM kepada Kementerian Dalam Negeri. Dengan kondisi ini, dibutuhkan kemauan politik dan kepemimpinan Presiden Jokowi untuk menyelesaikannya.

Tak pernah terbayangkan sebelumnya bagi AMAN bahwa proses legislasi ini demikian panjangnya.  Di sisi lain, di dalam berbagai Internasional Meeting, Indonesia selalu disebut-sebut memiliki peran penting untuk masa depan yang lebih baik.

Terkait isu masyarakat adat, sangat  jelas bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah komunitas adat yang besar, yang hidupnya dalam hutan tropis dan luasannya masuk dalam empat besar dunia.  Dunia internasional selalu mengatakan, hutan tropis adalah jawaban untuk masa depan bumi yang lebih baik dalam konteks mengatasi perubahan iklim.

Komunitas internasional juga selalu mengedepankan peran masyarakat adat sebagai penjaga hutan terbaik tanpa mereduksi fungsi hutan.  Sangat disayangkan karena sampai sekarang, pemenuhan Nawacita yang salah satunya terkait kepedulian terhadap masyarakat adat hanya sekadar janji belaka,

Dalam sambutan Presiden Jokowi pada Pelantikan Pengurus baru AMAN, 22 Maret 2017 di Istana Negara, mengatakan, ”… Saya tahu bahwa itu (hutan adat) memang hak-hak dari masyarakat adat. Dan kalau itu kita berikan, sebetulnya, misalnya, kayak yang berkaitan dengan hutan, itu kalau diberikan ke masyarakat adat itu lebih lestari, lebih sustain, lebih terjaga, lebih terpelihara. Saya melihat sendiri kok, di lapangan saya melihat sendiri.” (dikutip dari laman resmi sekretariat kabinet).

Sayangnya, apa yang diungkapkan tersebut jauh berbeda dalam pelaksanaannya, termasuk rencana  Pembentukan Satgas Masyarakat Adat sejak Januari 2015, hanya di tataran perencanaan.  Jawaban yang diterima AMAN, rancangan itu ”sudah di meja Presiden”.

Semakin banyak janji yang tak terpenuhi di akhir pemerintahan. AMAN pun menagih janji pemerintah untuk mengkaji  UU Kehutanan No 41 Tahun 1999 yang menjadi akar permasalahan pengelolaan hutan.  Konflik akibat perampasan tanah/lahan masyarakat, kriminalisasi, dan kekerasan  sudah merupakan cerita umum yang terus berlanjut.

Selain tak diakui, masyarakat adat pun banyak terlibat konflik,  hingga 2018 ada 152 komunitas masyarakat adat terlibat konflik. Ada 262 warga dikriminalisasi,  dipenjarakan, serta masuk Daftar Pencarian Orang (DPO).

Konflik dalam Masyarakat Adat selalu bersumber  pada tidak adanya persetujuan masyarakat adat pada operasionalisasi suatu perusahaan di wilayah mereka.  Masyarakat adat tidak dilibatkan dan tidak dimintai persetujuan.  Potret  konflik menunjukkan ketidaksetaraan posisi perusahaan pemegang izin dengan masyarakat adat setempat.

Penolakan terhadap korporasi, selalu dijawab: “Silakan diselesaikan secara hukum”.  Kondisi asal masyarakat adat dinafikan sebagai  masyarakat yang nir-sumber daya, pengetahuan formal, hukum, dan relasi. Maka, dapat dipastikan masyarakat adat akan kalah berperkara di depan meja hijau.

Dari hulu legalitas-normatif, masyarakat adat berada di tataran terbawah penduduk negeri ini.  Entitasnya tidak diakui kecuali mereka lolos dari tahapan: identifikasi, verifikasi, dan validasi yang akan diikuti dengan penetapan. Identifikasi butuh adanya sejarah masyarakat hukum adat terkait, wilayah adat, hukum adat, harta kekayaan dan atau benda-benda adat, serta kelembagaan/sistem pemerintahan adat.

Peneliti  Pusat Kajian Etnografi Hak Komunitas Adat, Yando Zakaria, ikut  memprotes bahwa seharusnya masyarakat adat  hanya dengan mendaftarkan diri saja ke kantor yang ditunjuk pemerintah, untuk pengakuan eksistensinya.  Dari sejarahnya, Masyarakat Adat bahkan sudah ada (di hutan-hutan itu) sejak sebelum ada kerajaan di Indonesia,  secara budaya merawat sejarahnya dengan budaya lisan dan berbagai tradisi unik.

Di kekinian, Masyarakat Adat dituntut menuliskan sejarah dan budayanya, termasuk kepemilikan tanahnya secara formal. Penetapan wilayah adat pun membutuhkan pemetaan yang harus diakui secara legal formal, dengan  metodologi tertentu, serta harus disepakati bersama pemerintah agar bisa diverifikasi dan divalidasi.

Di sisi lain, perusahaan  dengan menggunakan modalnya bisa dengan cepat, terutama didorong oleh pemerintahan Jokowi agar investor dimudahkan jalannya, mendapatkan dokumen resmi.  Dokumen yang menunjukkan pengakuan sebagai sebuah badan usaha yang menjadi dasar permohonan izin mengelola suatu usaha di suatu wilayah tertentu.

Ketika jawaban persoalan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat diserahkan kepada pemerintah di tingkat subnasional, maka urusannya adalah lahirnya peraturan daerah atau SK Bupati. Masalah kemudian bergeser pada ketergantungan pada kualitas legislator daerah tanpa menafikan konflik kepentingan di dalamnya. Di tingkat eksekutif pemerintah daerah inipun tidak mudah. Fakta bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan pada beberapa pejabat di daerah membuktikan hal tersebut.

Persoalan ini sebenarnya sudah sangat terbuka, karena AMAN hanya ingin mendorong pemerintah, dalam hal ini adalah Presiden Jokowi, untuk memenuhi janjinya kepada masyarakat adat. Ada dua batas waktu, yaitu sekitar tiga bulan lagi, hingga masa Pilpres 2019, April 2019, berakhir.  Jawaban hanya ada di tangan Presiden Jokowi.

Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Nata Irawan mengungkapkan bahwa  hingga saat ini baru Kementerian ATR/BPN yang sudah membubuhkan paraf pada DIM, sementara Kementerian  lainnya belum membubuhkan paraf.

Pilpres 2019 tinggal menghitung hari, akankah Janji Penguatan, Pemberdayaan dan Perlindungan terhadap Masyarakat Adat ini hanya tinggal janji yang tak terpenuhi, sebagaimana janji-janji Presiden Jokowi lainnya?

Wallahu ‘alam bish-shawab. (*)

Like it? Share it!

Leave A Response