Narasi Sejarah Sekelumit tentang Sistem Pemerintahan Kerajaan Luwu

Sekelumit tentang Sistem Pemerintahan Kerajaan Luwu

-

- Advertisment -

 

Related Post: Pusat Kekuasaan Kerajaan Makassar: ‘Pocci Butta’

Oleh: La Oddang Tosessungriu

PALONTARAQ.ID – Sistem menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah Perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.

Maka sistem pemerintahan kerajaan Luwu yang menjadi topik uraian dalam tulisan ini dapat dipahami sebagai suatu konsep pemerintahan yang tertata rapi dalam suatu struktur kelembagaan dengan prosedural hukum tertulisnya, sebagaimana itu dikenal sebagai “pangadereng tana”.

***

Kronik berdirinya Kerajaan Luwu yang termaktub pada Bab 1 (La Mula Tau) Sure’ I La Galigo, menguraikan bahwa kerajaan ini terlahir sebagai kerajaan sejak permulaan adanya.

Esensi “tau” (manusia) yang menjadi judul babnya (parErEna) mengkonotasikan kekhasan manusia diukur dari kemampuannya dalam menghimpun ragam kelompok sosial (suku) yang disebutnya “rapu anang” lalu mengintegrasikannya dalam satu kerajaan bangsa bernama Luwu.

Sebagaimana kerajaan lainnya dalam Sejarah Umat Manusia, maka sistem penyelenggaraan pemerintahan Kedatuan Luwu tersusun dari atas kebawah menurut strukturnya (wari pangadereng).

Lihat pula: Daftar Raja Luwu: Datu MappajungE ri Luwu

Struktur Pemerintahan itu mulai dari Raja (Datu/Pajung), Wakil Raja (Cenning), Kabinet (Patunru’, Pabbicara, BalirantE, Tomarilaleng), Konfederasi (BaEbunta, Bua, Ponrang) dan hingga Perangkat Bilateral (Lalengtonro’, Cenrana, WagE).

Gabungan ke-12 Lembaga ini dalam fungsinya sebagai pemerintah (eksekutif) pusat Kerajaan Luwu dikenal sebagai: Ade’ Seppulodua (Adat 12) dengan mengemban misi pemerintahan yang disebut Ade’ Tana (Undang-Undang Negara).

Sistem pemerintahan pusat yang dijalankan oleh Ade’ Seppulodua sejak abad 16 ini diperhadapkan dengan wakil rakyat (parlemen) yang berjumlah 9, sebagaimana itu dikenal sebagai Ade’ AsEra (adat 9) yang mengemban misi Ade’ Maraja (aspirasi rakyat).

Kesembilan parlemen itu adalah Ana’ TelluE (MakolE BaEbunta, Maddika Bua, Maddika Ponrang), BatE TelluE (Matoa Lalengtonro’, Matoa CEnrana, Matoa WagE) dan BandEra TelluE ( AnrEguru Anakarung, AnrEguru PampawaEpu, AnrEguru Attoriolong).

Menurut sistem ini sehingga kerajaan Luwu menganut sistem pemerintahan Monarchy Parlementer dengan azas: “Massolompawo Mangelle’ WaE Pasang” (supremasi aspirasi hukum), ibarat air yang dituang dari atas, pada akhirnya jua menggenang dibawah hingga permukaannya naik hingga pada tempat pencurahnya.

Jalur sistem penyampaian aspirasi rakyat Luwu hingga tiba dihadapan Datu/Pajung, menempuh alur yang tertata rapi.

Bermula dari ide suatu “rapu” (rumpun keluarga), disampaikannya kepada Tomakaka ataupun Pangulu Kada yang semacam ketua kaum (kelompok masyarakat) ataupun suku yang dalam hal ini diistilahkan sebagai “anang”.

Pemuka masyarakat ini kemudian menyampaikannya pada SullEwatang (misalnya di SEko) ataupun PalEmpang (misalnya di Rongkong, WalEnrang, dll) atau Mincara (misalnya: di Malili, Ngapa, dan lain-lain).

Apabila kadar aspirasi itu menyangkut konstitusi Ade’ Maraja yang diperhadapkan dengan supremasi Ade’ Tana, para “pejabat penghubung” (sullEwatang, palEmpang dan mincara) itu mengkoordinasikannya kepada Pejabat Ana’ TelluE selaku parlemen Ade’ 9 dimana mereka berada.

Adapun jika kadarnya menyangkut kepentingan khusus “rapu” (rumpun keluarga), pejabat penghubung itu langsung menghadapkannya kepada Patunru’ Luwu tanpa disertai pejabat Ana’ TelluE.

Setelah diterima oleh Patunru’, pejabat senior setingkat menteri yang termasuk dalam jajaran “pakkatenni ade'” ini menghadapkannya langsung kepada Datu/Pajung.

Aspirasi ataupun permasalahan itu jika menyangkut hukum/perundang-undangan/peraturan (misalnya perkara tanah adat), dikoordinasikannya dengan Pabbicara selaku Menteri Hukum.

Lihat pula: Aku ingin Menjadi “Luwu”

Adapun jika itu menyangkut pranata (wari) kebangsawanan, dilimpahkannya kepada AnrEguru Anakarung.

Sekiranya itu berkaitan dengan ritual kepercayaan, dilimpahkannya kepada AnrEguru Attoriolong.

Hasil putusan perkara menyangkut aspirasi rakyat diatas, selanjutnya oleh Datu/Pajung diserahkan kepada Patunru’ yang selanjutnya “mengembalikannya” kepada pejabat penghubung hingga tiba pada yang bersangkutan melalui prosedur awalnya.

Hal serupa berlaku pula pada Lili Akkarungeng (kerajaan bawahan) se-Tana Luwu, dimana para Arung, Maddika, Gellareng ataupun MakolE tetap melalui para pejabat penghubung hingga ke Patunru’.

Tidak satupun yang diperkenankan langsung kepada Datu/Pajung. Termasuk pula dengan utusan-utusan luar kerajaan Luwu tetap melalui prosedur salahsatu pejabat BatE TelluE, barulah sampai dihadapan Datu/Pajung.

Protap yang ketat dan rapi inilah sehingga diungkapkan dalam Pangadereng Tana Luwu, bahwa: “naiyya DatuE, mattukku ulu, mattukku ajE, tennawellang tikka, tennairi anging, iyapa napasedding, ADE’PA teddu’i”.

Datu diibaratkan ditutupi selimut seluruh badannya, dari kepala hingga kaki, tidak disinari terik matahari, tidak dihembus angin, nantilah ia terbangun jika pejabat ADAT-nya yang menggugahnya.

Lebih dari seorang raja, Datu/Pajung dimata pangadereng Luwu yang tersistem adalah jelmaan “ManurungngE” sendiri.

Sekelumit gambaran tentang tata kelola pemerintahan adat kerajaan Luwu yang esensinya masih terpelihara hingga pada hari ini di Istana Kedatuan Luwu dibawah pimpinan TopapoataE H. La Maradang Mackulau Opu To Bau’ Datu Luwu XL.

Hal ini dengan sendirinya menjadi fakta tak terbantahkan bahwa Luwu yang merupakan sumber mata air peradaban epos I La Galigo ini adalah Benteng Terakhir (The Last Port) pelestarian budaya kerajaan di Sulawesi Selatan.

Meskipun tidak lagi memegang kekuasaan politik sejak berintegrasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), namun Kedatuan Luwu tetap ada serta tak berubah nama sejak didirikannya beratus-ratus tahun yang lalu.

Inilah benteng jati diri masyarakat Luwu dan Sulawesi Selatan pada umumnya yang masih memungkinkan kita untuk bermartabat dihadapan bangsa lain!

Namun apakah kita masih memahami sekelumit Wari Pangadereng Tana Luwu seperti dalam uraian diatas ?. Bahwa masih adanya pihak-pihak tertentu yang gagal paham dengan memahami Kedatuan Luwu sebagai LEMBAGA PUBLIK semata.

Pendapat yang bermuara dari kepentingannya dengan atas nama “Kebudayaan Luwu” dapat disuarakan dengan serta merta ATAS NAMA MASYARAKAT LUWU? Bagaimana mungkin “menerjemahkan” Wari Pangadereng Luwu yang agung ini dengan kacamata SUKUISME?

Bahwa karena kita semua adalah warga Tana Luwu sehingga memiliki HAK SUARA untuk mengatur haluan Pangadereng Luwu?

Padahal meskipun Kedatuan Luwu dalam suatu sisi sebagai Lembaga Publik, ia pula merupakan suatu Lembaga Internal.

Bahwa semua warganya berhak untuk berkiprah dalam pelestarian dan kemaslahatan adat budaya Luwu, namun perannya masing-masing harus mengikut sistem yang telah ada sejak ratusan tahun yang lalu.

Termasuk diantaranya dalam urusan “mengakui” dan “tak mengakui” Datu Luwu, itu terlepas dari urusan publik.

Protap pemilihan Datu Luwu telah diatur dalam Wari Pangadereng Luwu yang tertulis lestari dalam Lontara Lalengbata, bahwa TopapoataE tidak dipilih berdasarkan wasiat Datu/Pajung sebelumnya.

TopapoataE pula tidak dipilih berdasarkan rembug keluarga Istana. Melainkan dipilih melalui azas “appadaEloreng” oleh Dewan Ade’ Seppulodua.

Personal Ade’ Seppulodua, utamanya Ana’ TelluE (MakolE BaEbunta, Maddika Bua dan Maddika Ponrang) adalah pejabat yang turun temurun (mattola massossoreng) dan dilegitimasi serta dipatuhi oleh warga masyarakatnya sejak dulu hingga kini.

Mereka tinggal dan berdiam dalam wilayahnya selaku tokoh yang mengayomi masyarakatnya dengan atasnama PapoataE Datu Luwu.

Lihat pula: Andi Djemma, Nurani Masyarakat Luwu

Bahwa Kedatuan Luwu dalam menjalankan visi misinya sejak didirikan hingga melampaui berlapis era demi era sampai pada hari ini, senantiasa berpedoman pada aturan baku yang tertulis pada Lontara Wari Pangadereng Luwu.

Setiap pejabat dan pemangku adat yang berada dalam sistemnya memiliki perannya masing-masing, sebagaimana yang “tertulis”, bukan menurut persepsi belaka.

Kedatuan Luwu dalam mengemban amanah sejarahnya yang luhur pada suatu sisinya merupakan Lembaga Publik, sekaligus Lembaga Internal pada sisinya yang lain. Salama’ Tapada Salama’

Wallahu ‘alam Bish-shaawab. (*)

Penulis adalah Opu Matoa Cenrana, Kedatuan Luwu.

Penulis Palontaraqhttps://palontaraq.id/
M. Farid W Makkulau, pemerhati budaya dan penikmat sejarah. Kerap kali menggunakan nama pena Etta Adil saat menulis reportase, karya fiksi dan laporan perjalanan. Pernah menggeluti 10 tahun dunia jurnalistik, sebelum memutuskan mengisolasi diri di lingkungan sekolah islam sebagai seorang guru Selengkapnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -

You might also likeRELATED
Recommended to you