Feature Refleksi Akhir Tahun 2019

Refleksi Akhir Tahun 2019

-

- Advertisment -

Fajar Kebangkitan Islam itu akan segera tiba. (foto: ist/palontaraq)
Fajar Kebangkitan Islam itu akan segera tiba. (foto: ist/palontaraq)

Oleh:  Nasrudin Joha

PALONTARAQ.ID – Saya memulainya, dengan mengisahkan kondusi umat ini, bangsa ini, yang terbelah akibat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, dan semakin terpecah belah pasca Pelantikan Presiden 2019.

Benar, bahwa pasca Pilpres 2019 telah terjadi rekonsiliasi, namun rekonsiliasi itu adalah rekonsiliasi elit, rekonsiliasi pragmatis, bukan rekonsiliasi keumatan.

Rekonsiliasi hanya mampu membagi porsi menteri dan menghilangkan oposisi. Rekonsiliasi hanya menjadi sarana ‘muttan’ seekor ‘Macan Asia’ menjadi kucing. Kucing yang langsung mengeong, karena telah dibagi remah kekuasan.

Bukan rekonsiliasi yang mengakhiri konflik nasional, bukan rekonsiliasi yang menerbitkan ‘amnesti umum’ sehingga semua kriminalisasi terhadap kaum pengkritik rezim dihentikan.

Rekonsiliasi itu adalah parade pesta pora berbagi kursi kekuasaan diatas tumpukan tengkorak dan tulang belulang umat, diatas banjir darah dan kekecewaan umat.

Para pendukung 02, mereka yang dipersoalkan secara hukum karena demo pada 21-22 Mei, tetap saja harus berhadapan dengan hukum dimuka pengadilan. Semua telah merasakan dipenjara, dizalimi, divonis dengan tidak adil.

Pasca pelantikan Presiden, polaritas politik terus meruncing. Presiden terpilih tak bersikap sebagai Presiden seluruh rakyat Indonesia, tetapi Presiden bagi para pendukung dan penjilatnya.

Pasca pelantikan Presiden sibuk merealisir janji politik kepada para pendukung dan penjilatnya. Presiden, membagi jatah menteri, manambah nomenklatur menteri.

Tak cukup menteri, Presiden juga membagi jatah wakil menteri. Masih belum cukup untuk memberi ‘ucapan terima kasih’ pada pendukung, Presiden juga buatkan porsi staf khusus.

Berikutnya, Para pemenang kekuasaan membagi porsi Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktur dan Komisaris.  Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok sang penista agama, kebagian jatah menjadi komisaris utama Pertamina.

Sementara bagaimana janji Presiden terhadap rakyat? Tak dipikirkan. Jangankan janji kampanye Pilpres 2019, janji politik sebanyak 66 janji di Pilpres 2014 hingga kini juga tak dipenuhi.

Kado manis buat rakyat pasca pelantikan Presiden adalah kenaikan tarif pajak, tarif tol, TDL, dan akan menyusul kenaikan harga-harga dan kebutuhan. Adapun utang, semakin membengkak.

BUMN kolaps, semua menumpuk utang triliunan rupiah. Bahkan yang terbesar, kasus Jiwasraya yang kolaps. Gagal bayar kewajiban pada 13 Triliun,  akumulasi kerugian hingga 23 Triliun.

Dugaan kuat, PT. Jiwasraya dijadikan sapi perah untuk sumber dana kampanye Pilpres 2019. Siapa yang melakukan? Jelas, pihak yang memiliki otoritas kekuasaan.

Utang? Waduh, ini yang terus bertumbuh, makin pesat. Ini adalah prestasi paling ‘wow’ rezim Jokowi. Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir Triwulan III-2019 tercatat sebesar US$395,6 miliar, terdiri dari ULN publik (Pemerintah dan Bank sentral) sebesar US$197,1 miliar serta ULN swasta (termasuk BUMN) sebesar US$198,5 miliar.

Menteri ‘Terbalik’ Jokowi, mbak Sri Mulyani pasti akan mencari utangan lagi untuk menutup Defisit APBN. Target pencapaian pendapatan melalui pajak meleset jauh.

Hingga November 2019 penerimaan yang dikumpulkan otoritas pajak hanya mencapai angka sebesar Rp1.136,2 triliun atau 72% dari target APBN 2019 sebesar Rp1.577,5 triliun.

Dengan kinerja penerimaan tersebut, apabila mengikuti tren penerimaan dua tahun terakhir (2017 – 2018), setoran pajak optimistik yang dikumpulkan otoritas berada pada kisaran 87,7% – 88,3%.

Artinya dengan target penerimaan Pajak sebesar Rp1.642,6 triliun pada 2020, pertumbuhan penerimaan pajak yang harus dikejar oleh Pemerintah berada pada kisaran 19%. Suatu angka prosentasi yang mustahil dikejar hingga akhir tahun 2019.

Dalam dunia hukum, Jokowi bersama DPR ‘menyembelih KPK’. Terbitnya UU No. 19 tahun 2019, menjadi penanda babak akhir sejarah pemberantasan korupsi oleh KPK. Presiden, juga enggan menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk menganulir UU KPK perubahan ini.

Artinya, baik Presiden maupun DPR memiliki kesatuan pandangan untuk melemahkan dan bahkan membunuh KPK. Pencangkokan organ Dewas, pemberian wewenang SP3, status pegawai KPK hingga penunjukan komisioner baru di KPK adalah konfirmasi betapa rezim Jokowi telah benar-benar ‘menyembelih KPK’.

Kriminalisasi pada ulama, aktivis Islam, Ajaran Islam hingga simbol Agama Islam makin marak. Habib Rizieq Shihab (HRS) hingga hari ini tak diperkenankan pulang ke kampung halamannya.

Jokowi menerapkan politik ‘isolasi’ terhadap HRS. Secara subtansi, HRS ‘diasingkan’ oleh Jokowi agar tidak mempengaruhi politik dalam negeri.

Aktivis dan para ustadz juga banyak ditangkapi hanya karena mengambil sikap kritis terhadap rezim, menolak untuk ‘nyebong’ di kolam Jokowi. Sementara, para ulama yang ‘nyebong’ seperti Ma’ruf Amien, Tuan Guru Bajang (TGB) dan Yusuf Mansur, kasusnya dipetieskan.

Para penista agama seperti Busukma, Muwafiq, Ade Armando, Victor Laiskodat, Abu Janda, Cornelis, juga masih melenggang bebas. Mereka kebal hukum, polisi tak berani menyentuh para penista agama.

Ajaran Islam khilafah dan jihad, dihapus dari mata pelajaran di Madrasah. Bendera tauhid dituding bendera terlarang, sehingga diberbagai daerah banyak tindakan polisi ‘lebai’ menghalangi umat Islam untuk membuat, memiliki, membawa dan mengibarkan bendera tauhid dengan penuh bangga.

Rasanya, apa yang akan terjadi pada Tahun 2020 adalah kelanjutan kezaliman Rezim Jokowi di Tahun 2019. Umat ini tak bisa berharap banyak kepada rezim jokowi.

Namun, dibalik semua kezaliman itu, kesadaran umat terhadap Islam makin tinggi, keinginan dan kerinduan umat pada Syariat Islam kian membuncah. Ada fenomena ‘hijrah’ yang sangat fenomenal di berbagai lini kehidupan.

Artis hijrah, pemuda hijrah, preman hijrah, hingga ‘politik hijrah’ yakni proses migrasi politik dari politik praktis sekuler yang pragmatis menuju politik ideologis. Politik yang menuntut penerapan syariat Islam secara kaffah dalam naungan Daulah khilafah.

InsyaAllah, malam yang makin pekat menunjukan fajar kian dekat. Matahari Peradaban Islam, akan segera terbit mengusir gelap gulita dan kejahilan akibat kungkungan sistem sekuler Demokrasi. Dan hari kemenangan itu, akan segera datang.

 

اِذَا جَاۤءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُۙ

Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan,

وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًاۙ

dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah,

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُۗ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا

 

maka bertasbihlah dalam dengan Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepada-Nya. Sungguh, Dia Maha Penerima tobat.

Wallahu ‘alam bish-shawab. [*]

Penulis Palontaraqhttps://palontaraq.id/
M. Farid W Makkulau, pemerhati budaya dan penikmat sejarah. Kerap kali menggunakan nama pena Etta Adil saat menulis reportase, karya fiksi dan laporan perjalanan. Pernah menggeluti 10 tahun dunia jurnalistik, sebelum memutuskan mengisolasi diri di lingkungan sekolah islam sebagai seorang guru Selengkapnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -

You might also likeRELATED
Recommended to you