Lembaga Adat dan Forum Lembaga Adat

by Penulis Palontaraq | Jumat, Nov 29, 2019 | 48 views
Baju Adat putih, La Maradang Mackulau Opu To Bau, Datu Luwu XL. (foto: dok.pribadi La Oddang Tenrisessu,

Baju Adat putih, La Maradang Mackulau Opu To Bau, Datu Luwu XL. (foto: dok.pribadi La Oddang Tosessungriu)

Oleh: La Oddang Tosessungriu

PALONTARAQ.ID – “Napoade’ ade’na // Napobicara bicaranna”  (menerapkan adatnya sendiri // menerapkan hukumnya sendiri). Demikian antara lain narasi kedaulatan Lembaga Adat, ketika dulunya adalah suatu negara (kerajaan) di kawasan Sulawesi Selatan dan barat. Bahasa dan dialek kalimatnya dapat saja berbeda, namun subtansinya tetap sama.

Era telah berganti, ribuan lembaga adat itu kini disatukan sebagai “satu bangsa”, Bangsa Indonesia. Kekuasaan politik yang dulunya melekat berabad-abad, kini lebur menjadi “nilai-nilai kearifan lokal”, aset kekayaan budaya bangsa.

Meski demikian, nilai-nilai maya itu tetap jua lestari diseluruh bekas kerajaan diseluruh Indonesia, antara lain penobatan Raja dan perangkat adatnya. Mereka “pemilik” masyarakat yang sesungguhnya, dalam artian keluhuran.

Apakah Raja-Raja itu tidak mengancam kedaulatan NKRI? Ada yang bertanya demikian. Bagaimana mungkin para Raja yang mulia itu mengancam NKRI, suatu kesatuan bangsa besar yang didirikan oleh leluhurnya sendiri? – jawabku balik bertanya.

Bahwa mereka ada jauh sebelum NKRI ini dilahirkan. Keberadaan mereka sebagai kerangka dan pilar ke-bhinneka-an. Republik Indonesia tak lain merupakan Dinding-dinding dan atap, sehingga rangka bangunan yang terpancang kuat sebagai pondasi, agar menyerupakan suatu bangunan gedung dari luar.

Demi “menyatukan” kerangka bangunan beragam material itu, didirikanlah berbagai Forum Lembaga Adat atas inisiatif “kerangka-kerangka” (Raja-Raja) itu sendiri. Mulai dari skala Kabupaten, Provinsi hingga tingkat Nasional.

Berbagai macam sebutan yang dijadikan penanda organisasi-nya, antara lain: Majelis Agung, Forum Silaturrahmi dan lainnya. Pada awalnya merupakan satu kesatuan visi pelestarian nilai-nilai budaya sebagai jati diri bangsa, pada perkembangannya kemudian menjadi ajang legitimasi elit “pewaris” bekas kerajaan.

Bermula sebagai “forum silaturrahmi” kemudian berkembang menjadi “forum legitimasi”, akhirnya justru menjadi masalah. Hal mana kerap didapati Oknum-oknum yang tampil sebagai eksekutif Forum itu justru tidak memiliki masyarakat real.

Ada pula yang memiliki masyarakat, tapi lebih aktif sebagai eksekutif Forum Nasional yang terkesan elit aristokrat itu. Namun yang paling menimbulkan masalah, ketika suatu Forum Raja-Raja hendak mencampuri suksesi penobatan Raja pada suatu lembaga adat.

Hal mana alasannya, “Ia”-lah yang menjadi Ketua Pemersatu Kerajaan, sebagaimana Presiden yang membawahi para Gubenurnya. Padahal di masa ini, bahkan Presiden tidak memilih Gubernur dan Gubernur tidak memilih Bupati. Terperangkap dengan paradigma hegemoni Orde Baru.

Bahwa Forum Kerajaan dan Majelis Agung atau apapun namanya, seyogyanya menjalankan fungsinya sebagai wadah silaturrahim para pemuka adat di negeri ini.

Pada forum inilah semestinya mengembangkan ide-ide strategi penggalian sejarah dan pelestarian nilai-nilai keragaman budaya sebagai penguat kebangsaan.

Adat istiadat pemilihan raja pada suatu lembaga adat yang menjadi anggota-nya semestinya dipandang sebagai kedaulatan internal yang justru harus dijaga dari interfensi pihak manapun diluar lembaga itu.

Tak ubahnya KNPI yang meskipun merupakan induk organisasi kepemudaan seluruh Indonesia, namun tidak berkewenangan menunjuk, misalnya Ketua Umum Pemuda Pancasila.

Forum Silaturrahim ini pada hakekatnya adalah wadah kordinasi yang bersifat horizontal, bukannya wadah vertikal yang menganut garis komando.

Pada akhirnya, terhatur pandangan ini kehadapan para Yang Mulia pengurus Forum atau Majelis Raja-Raja agar kiranya: “Ancajiki’ Lawasuji, Walana wari pangaderengngE” (Jadilah pagar kemuliaan, yakni benteng tatanan adat istiadat).

TabE’ taparajaiyyangnga’ addampengta.

Wallahualam Bissawab

Like it? Share it!

Leave A Response