Hihihi, Mahfud MD Ultimatum akan Memveto Prabowo, Bisa apa Kucing Asia ini?

Upacara Jajar Kehormatan Sambut Kedatangan Menhan Prabowo

Upacara Jajar Kehormatan Sambut Kedatangan Menhan Prabowo (foto: ist/palontaraq)

Oleh: Nasrudin Joha

Related Post:  Semoga Prabowo Warisi Takdir Gadjah Mada

PALONTARAQ.ID – Aroma ketidakkompakan, saling intip, bermanuver untuk saling mengangkangi antara Presiden dan menteri, antara satu kementrian dengan kementrian lainnya, begitu menyengat.

Isu hak ‘veto’ seorang menteri koordinator yang sebelumnya tak pernah menjadi polemik, kini menyeruak ke ruang publik.

Adalah Machfud MD,  Menkopolhukam yang menegaskan bahwa selaku koordinator politik hukum dan keamanan memiliki ‘hak veto’ untuk membatalkan keputusan dan atau kebijakan kementerian dibawahnya, jika kebijakan dan atau keputusan itu dipandang tak sejalan dengan kebijakan Presiden yang diterjemahkan oleh Kemenkopolhukam, tidak sejalan atau bertentangan dengan kebijakan dan/atau keputusan kementrian lainnya.

Berdalih ‘mengkoordinasi kebijakan Mahfud MD menegaskan akan menggunakan hak veto itu. Untuk mengakomodir hal itu, istana akan menerbitkan Perpres untuk merinci, memberi definisi, batasan dan kewenangan veto oleh sang menteri koordinator.

Dengan demikian, kendali hak veto sang Menko secara subjektif dan otoritatif ada dibawah Presiden. Machfud MD dalam menjalankan hak veto, tidak lebih dari menjalankan perintah Presiden.

Sebelumnya, Prabowo selaku pejabat Menhan dikabarkan akan membuat terobosan kebijakan di lingkungan Kemenhan RI, dan bahkan di elu-elukan sebagai ‘Gajah Mada’ era now.

Sebagaimana diketahui, Gajah Mada diceritakan sebagai seorang patih di Kerajaan Majapahit yang memiliki kewenangan dalam pemerintahan lebih otoritatif ketimbang Raja Brawijaya. Raja hanya menjadi simbol kepala negara, sementara urusan pemerintahan ada pada patih Gajah Mada, yang bertindak layaknya perdana menterinya.

Lihat pula: Prabowo saja Begini, Bagaimana mau Mempercayai yang Lain?

Sebelumya para pendukung Prabowo seperti mengigau, Prabowo Digadang-gadang akan menjalankan peran ‘gajah mada’ melalui kementrian pertahanan. Inilah, yang menjadi salah dari dalih pembenar bagi Prabowo merapat ke kubu rezim Jokowi, meninggalkan para pendukungnya yang telah banyak berkorban untuk dirinya.

Narasi ini tentu saja membuat rezim curiga atas keberadaan Prabowo. Para pendukung Prabowo yang tidak paham politik, yang tak bisa membedakan mana strategi dan mana agitasi, telah membuat narasi provokasi yang mengancam eksistensi Jokowi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Geng PDIP jelas tak akan rela dengan rencana ini.

Berita di Media Mainstream. (foto: ist/palontaraq)

Berita di Media Mainstream, Mahfud tegaskan punya hak veto membatalkan kebijakan kementerian dibawahnya. (foto: ist/palontaraq)

Berita di Media Mainstream. (foto: ist/palontaraq)

Berita di Media Mainstream. (foto: ist/palontaraq)

Agar tak menjadi bola liar, segera saja Machfud MD yang ditugaskan menjadi pengaman kebijakan rezim melalui Kemenkopolhukam yang membawahi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kejaksaan Agung Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kemenhan RI yang dibanggakan para pendukung Prabowo, hanyalah satu kementrian diantara 7 (tujuh) kementerian dan 3 (tiga) lembaga tinggi setingkat menteri lainnya.

Menyadari bahaya manuver Prabowo, jika dalam tugasnya mengemban amanah sebagai pembantu Presiden tak sejalan dengan kebijakan presiden, istana berulang kali menegaskan bahwa menteri tidak boleh punya visi dan misi sendiri.

Visi misi menteri adalah menerjemahkan visi misi Presiden dalam bentuk kebijakan teknis yang aplikatif. Istana khawatir, Prabowo tidak bekerja untuk Presiden, untuk bangsa dan negara, tetapi justru mengumpulkan amunisi untuk 2024.

Baik amunisi melalui penyerapan gizi politik di kemenhan untuk menghidupi partai juga untuk membangun citra dalam rangka meningkatkan elektabilitas Prabowo melalui jabatan kemenhan.

Persis, seperti saat SBY menjadi menterinya mega. SBY sukses membangun elektabilitas diri, mencuri elektabilitas politik mega selaku Presiden.

Tak cukup dengan itu, istana tegas memberikan wewenang kepada Mekopolhukam berupa ‘hak veto’ yang sebelumnya tak pernah dikenal dalam nomenklatur ketatanegaraan bangsa ini.

Lihat pula: Pak Prabowo kok Anti Klimaks?

Jelas, hak veto ini akan menjadi alat kontrol efektif bagi rezim untuk mengendalikan Prabowo jika dinilai telah mulai nakal dan tidak taat dan tunduk kepada majikan.

Jika Prabowo membuat kebijakan spektakuler, yang akan memoncerkan nama Prabowo dan Gerindra tapi bertentangan dengan kebijakan Jokowi dan PDIP, Machfud MD selaku Kemenkopolhukam akan segera mengeluarkan kartu ‘Veto’ untuk memenjara Prabowo.

Kalau Machfud MD keluarkan veto Prabowo bisa apa ? Kalau PDIP melalui Mahfud MD mengganjal Gerindra, Gerindra bisa apa ? PDIP juga bukan partai bodoh-bodoh amat, mereka telah belajar banyak melalui pengalaman Megawati saat memelihara SBY.

Karena itu, PDIP akan tetap mempertahankan Prabowo sebagai kucing piaraan. Tdk ada peluang meskipun sebesar lubang semut, diberikan PDIP kepada Gerindra agar Prabowo berubah menjadi macan.

Sampai disini Anda paham bukan ? PDIP jauh lebih paham. Pendukung Prabowo yang berdarah-darah dan menjadi korban membela Prabowo saja bisa ditinggalkan, apalagi PDIP ? PDIP sadar, koalisi politik itu dibangun hanya untuk mengatur kesetimbangan politik, bukan untuk memberikan kekuasaan sepenuhnya.

Saya ulangi sekali lagi, Kalau Machfud MD mem ‘veto’ Prabowo, Gerindra bisa apa? Selamat menikmati. [*]

Like it? Share it!

Leave A Response